Pelaku Industri Besi dan Baja Hilir Nasional Keluhkan Permendag 22/2018

Oleh : Ridwan | Minggu, 11 Februari 2018 - 16:20 WIB

Industri Besi dan Baja (Ist)
Industri Besi dan Baja (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sejumlah pelaku industri besi dan baja hilir nasional merasa khawatir akan membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Hal ini seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja.

Keluhan terhadap regulasi tersebut, salah satunya datang dari Asosiasi Fastener Indonesia (AFI). Asosiasi yang saat ini anggotanya sekitar 15 perusahaan dengan total menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 orang, di antaranya mereka memproduksi sekrup, baut, mur, paku, dan komponen otomotif.

"Kami khawatir akan membanjirnya produk jadi dari industri hilir yang didatangkan oleh importir umum untuk keperluan diperdagangkan," ujar Ketua AFI Rahman Tamin di Jakarta, Minggu (11/2/2018).

Menurutnya, Permendag 22/2018 yang menghapuskan adanya pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, diprediksi tidak bisa lagi mengontrol pasokan dan permintaan industri di dalam negeri. "Kami merasa pertimbangan teknis Kemenperin itu masih diperlukan dalam proses importasi besi dan baja," tutur Rahman.

Apabila dalam pengajuan perizinan impor oleh importir umum tidak dikendalikan, importasi produk jadi dari besi dan baja akan melimpah dan mengancam industri dalam negeri. "Apalagi, pengawasan lartas telah bergeser ke post border," imbuhnya.

Padahal, kata Rahman, saat ini produksi nasional dari industri besi dan baja turunan sedang berjalan baik dan tengah berencana untuk meningkatkan investasi dan kapasitas pada tahun ini.

"Utilisasi kami terus meningkat, dari tahun 2015 sekitar 45 persen, menjadi 55 persen pada 2016, dan naik signifikan sebesar 80 persen tahun 2017. Selanjutnya, nilai penjualan kami mencapai Rp3,2 triliun per tahun dan kami juga menargetkan tambah investasi sebesar Rp300 miliar tahun ini," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Yusman menjelaskan, kebijakan baru Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito tersebut, yang ditandatangani pada 10 Januari 2018, dianggap blunder dan perlu ditinjau ulang.

Permendag 222018 merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

"Pertimbangan teknis Kemenperin seharusnya menjadi syarat utama, apakah boleh atau tidaknya impor bahan baku, karena Kemenperin adalah institusi yang sangat menguasai data antara kebutuhan dan suplai produk industri baja turunan dalam negeri," paparnya.

Dia pun menilai, kebijakan Permendag 22/2018 tidak mencerminkan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Padahal, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Bahkan, melalui kebijakan hilirisasi industri mampu membawa efek yang luas berupa peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Apalagi, Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025.

"Sudah seharusnya Bapak Presiden segera turun tangan untuk meninjau dan mengoreksi kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kami berharap, pemerintah terus melindungi kepentingan industri dalam negeri agar bisa tumbuh sehat dan berdaya saing untuk ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:20 WIB

ICW Anggap Golkar Berkilah Soal Caleg Mantan Koruptor

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai alasan Partai Golkar tetap mengajukan sejumlah bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019…

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:00 WIB

Golkar Tetap Calonkan Mantan Napi Korupsi, Ini Alasannya

DPP Partai Golkar memiliki alasan mengapa tetap mencalonkan sejumlah mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pilpres 2019.

Fujitsu dukung program industry 4.0 (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 19 Juli 2018 - 21:28 WIB

Dukung Penerapan Industry 4.0, Fujitsu Bentuk Public Service Business Development

Hal tersebut juga menjadi perhatian khusus bagi perusahaan IT asal Jepang, PT Fujitsu Indonesia dalam mendukung program pemerintah tersebut.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 19 Juli 2018 - 21:00 WIB

Rupiah Kamis Sore Melemah ke Rp14.442

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis sore, ditutup melemah sebesar 28 poin menjadi Rp14.442 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.414 per dolar AS.

Sediakan Perumahan PNS, Bank BTN Bermitra dengan Pemkab Lebak Banten (Foto Abe)

Kamis, 19 Juli 2018 - 20:45 WIB

Sediakan Perumahan PNS, Bank BTN Bermitra dengan Pemkab Lebak Banten

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, melakukan kemitraan dengan Korps Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lebak dan PT Bintang Energi Lestari untuk menyediakan rumah bagi…