Pengendalian Harga Batubara dalam Skema DMO

Oleh : Fahmy Radhi | Rabu, 07 Februari 2018 - 06:51 WIB

Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)
Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik yang berlaku pada periode 1 Januari hingga 31 Maret 2018 merupakan komitmen keberpihakan Pemerintahan Joko Widodo kepada rakyat, yang daya belinya sedang melemah. Keputusan itu juga untuk mengendalikkan inflasi.

Pasalnya, kenaikkan tarif listrik secara signifikan memicu laju inflasi, yang ujung-ujungnya menambah beban rakyat miskin. Selain itu, kenaikkan tarif listrik juga akan menurunkan iklim investasi di Indonesia, lantaran dapat menurunkan daya saing industri akibat mahalnya ongkos produksi dengan adanya kenaikkan tarif listrik.

Masalahnya, mampukah PLN bertahan untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga 31 Maret 2018, bahkan hingga akhir 2019?. Di tengah melambungnya harga Batubara, yang mencapai hampir $ 100 per metric ton, memang amat berat bagi PLN untuk tidak menaikkan tarif listrik. Pasalnya, penggunaan Batubara sebagai energi pembangkit Listrik hingga kini sudah mencapai hampir 60% dari total energi dasar yang digunakan PLN. Tidak bisa dihindari, setiap penaikkan harga Batubara sudah pasti akan menaikkan tarif harga pokok penyediaan (HPP) listrik, yang mestinya akan menaikkan tarif listrik.

Hanya, PLN tidak bisa memutuskan sendiri penaikkan tarif listrik, lantaran berdasarkan Undang-undang keputusan  penaikkan tarif listrik merupakan kewenangan Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagai business entity, PLN memang dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dalam menetapkan HPP dan tarif listrik. Di sisi hulu, penetapan harga Batubara sebagai energi dasar, yang merupakan komponen terbesar HPP, sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, di luar kontrol PLN. Sedangkan di sisi hilir, PLN tidak punya kewenangan sama sekali untuk menetapkan tarif listrik. Dalam kondisi tersebut, PLN hanya bisa bersandar pada uluran tangan Pemerintah pada setiap kali harga Batubara melambung tinggi.

Tanpa uluran tangan Permintah dalam menghadapi mahalnya harga Batubara, tidak menutup kemungkinan PLN akan memasuki proses kebangkrutan. Jika PLN, sebagai satu-satunya pemasok listrik di Indonesia, mengalami kebangkrutan, maka negeri ini akan kembali menjadi gelap gulita. Dalam kondisi bangkrut, PLN bukan lagi Perusahaan Listrik Negara, melainkan berubah menjadi Perusahaan Lilin Negara.

Uluran tangan Pemerintah kepada PLN selama ini, meliputi: penaikkan tarif listrik secara regular dan subsidi listrik yang dibebankan pada APBN. Opsi penaikkan tarif listrik secara regular tampaknya sudah tertutup lantaran Pemerintah sudah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik hingga 31 Maret 2018. Bahkan, konon Permerintah tetap tidak akan menaikkan tarif hingga akhir 2019. Sedangkan, penaikkan subsidi listrik juga hampir tertutup, lantaran sejak awal kebijakan subsidi Presiden Joko Widodo adalah mengalihkan penggunaan subsidi dari konsumtif beralih ke produkstif. Kalau pun subsidi tetap diberikan, maka subsidi itu menjadi beban PLN.

Dengan tertutupnya kedua opsi penyelematan terhadap PLN, satu-satunya opsi yang masih bisa diupayakan oleh Pemerintah adalah penetapan harga Batubara yang dijual kepada PLN dalam skema Domestic Market Obligation (DMO). Dalam skema DMO, harga Batubara yang dijual kepada PLN ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Batubara yang dijual di luar PLN dan diekspor, harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Pengendalian harga Batubara itu merupakan jalan tengah untuk mengurangi beban PLN,  dengan sedikit mengurangi keuntungan Pengusaha Batubara.

Penetapan DMO harga Batubara  merupakan suatu keniscayaan yang harus segera diputuskan oleh Pemerintah. Memang, pengendalian harga itu merupakan distorsi terhadap mekanisme pasar. Namun, secara toritis distorsi itu diperkenankan selama untuk mencapai kepentingan negara dan rakyat. Selain itu, berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala kekayaan alam, termasuk Batubara, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, distorsi pasar Batubara  itu merupakan kewenangan Pemerintah, yang  sesuai dengan amanah konstitusi.

Selain itu, pengendalian harga Batubara tersebut juga untuk mendukung PLN dalam menjalankan penugasan pemerintah, di antaranya pencapaian 100% elektrifikasi dan proyek listrik 35.000 MW. Kalau PLN harus menanggung sendiri beban mahalnya harga Batubara, tidak menutup kemungkinan PLN mengalami kegagalan dalam menjalankan penugasan negara sesuai dengan target ditetapkan. Dengan demikian, Program Energi Berkeadilan Presiden Joko Widodo juga terancam gagal.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) secara lantang telah menolak upaya pengendalian harga Batubara dalam skema DMO. Bahkan telah meminta kepada Pemerintah untuk membatalkan penetapan DMO harga Batubara. Memang peningkatan harga Batubara dapat meningkatkan keuntungan (wind fall) Penguasaha Batubara, yang sekaligus menaikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalty dan peningkatan pungutan pajak. Namun, Pemerintah harus lebih mendahulukan kepentingan negara dan rakyat ketimbang kepentingan semata Penguasaha Batubara.

Oleh karena itu, Pemerintah harus segera memutuskan DMO harga Batubara dalam waktu dekat ini. Prinsip dalam penetapan DMO harga Batubara adalah berbagai keuntungan dan kerugian (share gain, share pain), dengan “skema batas atas dan batas bawah” (ceiling and floor price). Pada saat harga Batubara melambung tinggi, Pengusaha menjual Batubara ke PLN dengan harga batas atas (ceiling price). Sebalinya, pada saat harga Batubara terpuruk rendah, maka PLN harus membeli Batubara dengan harga batas bawah (floor price). Untuk meminimkan ketidakpastian akibat fluktuasi harga Batubara, maka kontrak penjualan Batubara harus ditetapkan dalam jangka panjang, lebih dari 5 tahun.

Pengendalian DMO harga Batubara dengan skema batas atas dan batas bawah diharapkan dapat meringankan beban PLN pada saat harga Batubara membumbung tinggi, sekaligus tidak merugikan bagi pengusaha pada saat harga Batubara terpuruk rendah.

Dengan demikian, PLN tidak menanggung beban berat pada saat Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik. Pengusaha juga tetap dapat menjalankan usahanya dengan memperoleh keuntungan yang proporsional dan tetap dapat membayar royalty, yang dapat meningkatkan PNBP.

Fahmy Radhi:Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

 

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Industri Air Minum Dalam Kemasan (Ist)

Kamis, 16 Agustus 2018 - 15:34 WIB

Pelindo III Kembangkan Bisnis Air Dalam Kemasan Incar Pemasok Kawasan Industri dan Terminal Pelabuhan

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) PT Pelindo III (Persero) mulai mengembangkan bisnisnya dengan mengincar pasar pemasok kebutuhan air bersih di kawasan industri dan terminal pelabuhan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Kamis, 16 Agustus 2018 - 15:10 WIB

Menteri Airlangga Pastikan Impor Bahan Baku Tidak Akan Dipersulit

Pemerintah tengah memfinalisasi peraturan pembatasan impor, hingga saat ini pengetatan lebih akan dilakukan terhadap barang konsumsi, tidak termasuk bahan baku dan barang modal.

Pariwisata Kalimantan (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 16 Agustus 2018 - 15:10 WIB

Sektor Pariwisata Jadi Andalan Kebijakan Penguatan Devisa

- Pariwisata menjadi sektor andalan dalam mendukung strategi kebijakan penguatan cadangan devisa karena memiliki "balance of payments" atau neraca pembayaran yang selalu surplus.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)

Kamis, 16 Agustus 2018 - 15:01 WIB

Sawit Sumbermas Sarana Kembangkan Bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa

Emiten perkebunan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) terus melebarkan sayap usaha dengan mengembangkan bisnis Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM).

PT Alpha Momentum Indonesia (AMI), perusahaan modal ventura akan menggelar event perdananya, Starthub Connect di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang pada 13 September 2018.

Kamis, 16 Agustus 2018 - 14:58 WIB

Alpha Momentum Indonesia akan Gelar Event Pertamanya Starthub Connect

PT Alpha Momentum Indonesia (AMI), perusahaan modal ventura akan menggelar event perdananya, Starthub Connect di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang pada 13…