Alokasi Dana Peremajaan Sawit Rp400 Miliar Terkendala

Oleh : Herry Barus | Rabu, 11 Januari 2017 - 10:20 WIB

Perkebunan Sawit

INDUSTRY.co.id - Alokasi dana peremajaan perkebunan atau replanting kelapa sawit sebesar Rp400 miliar pada tahun ini, masih terkendala masalah kepemilikan lahan.

"Dari usulan kegiatan peremajaan seluas 26,5 ribu hektar, sekitar 61% di antaranya masih terkendala kejelasan status kepemilikan lahan. Sehingga masih memerlukan proses verifikasi kebenaran data dan ketepatan sasaran," kata Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurthi kepada pers di Jakarta, Rabu (11/1).

Bayu kepda Imq mengatakan, saat ini telah masuk usulan kegiatan peremajaan seluas 26,5 ribu hektar. Luas tersebut di antaranya melibatkan sekitar 12.000 petani yang terdiri dari 79% petani swadaya dan 21%petani plasma.

"Dana yang telah disiapkan untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sama dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp400 miliar. Selain itu, ada tambahan dana untuk pengembangan sarana prasarana petani sebesar Rp160 miliar sehingga total dukungan dana kepada petani yang digelontorkan dari iuran ekspor yang dihimpun BPDP Kelapa Sawit mencapai Rp560 miliar," papar dia.

Tahun lalu, lanjut Bayu, dana peremajaan yang bisa direalisasikan hanya 4% dari anggaran atau sekitar Rp16 miliar untuk 640 hektar. Sementara Rp348 miliar dana tidak tersalurkan karena kebun seluas 42.000 hektar yang disasar tidak terverifikasi.

"Kami dan Kementerian Pertanian harus membentuk komite replanting bersama yang bertugas menyeleksi lahan petani yang akan jadi peserta program peremajaan lahan. Diharapkan, proses verifikasi sudah bisa dimulai dalam 1 hingga 2 bulan mendatang," ujar Bayu.

Bayu menambahkan, verifikasi dilakukan pada legalitas tanah berupa sertifikat lahan, Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU) dan profil petani yang bersangkutan.

"Kita akan gunakan verifikasi, bisa dilakukan dari Kementerian Pertanian atau dengan pembentukan tim bersama, kami berusaha semaksimal mungkin Februari atau Maret sudah mulai. Harus dipastikan, bantuan yang diberikan tepat sasaran," pungkasnya. (Hrb)