Rapim TNI AD Bahas Kebijakan-Kebijakan Pimpinan pada 2018

INDUSTRY.co.id - Bandung- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat di Aula Jenderal Besar AH Nasution, Mabesad, Jakarta, Senin (5/2/2018)

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bandung, mengatakan, Rapim TNI AD tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI yang dilaksanakan di Mabes TNI pada 23-24 Januari 2018.

Tujuan dari Rapim TNI AD ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017, menyamakan persepsi, menyampaikan kebijakan dan garis besar Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (P3A) tahun 2018 serta pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD pada tahun 2018.

Rapim TNI AD tahun 2018 yang bertema "Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional, Modern Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI AD Siap Mendukung Tugas Pokok TNI" ini diikuti pejabat eselon pimpinan, Pembantu pimpinan, Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan/Gubernur/Direktur dan Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI AD serta pejabat Komandan Korem berpangkat perwira tinggi.

Tema itu adalah pedoman dalam pembangunan TNI AD yang sesuai jati diri TNI serta memiliki jiwa dan karakter sebagai ksatria dan patriot bangsa.

Ia menjelaskan, berapa sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Rapim TNI AD tahun 2018 sesuai dengan Program 100 Hari Panglima TNI dan merupakan "Quick Win" yang harus dicapai TNI AD dan merupakan penilaian utama terhadap kapabilitas dan kapasitas dari semua pejabat terkait.

Di antaranya Bidang Organisasi, Bidang Doktrin, Bidang Personel, Bidang Pengembangan Kemampuan, Bidang Material dan Bidang Penggunaan Kekuatan untuk Perang maupun Selain Perang.

Mulyono menyebutkan, menghadapi perubahan paradigma pertempuran yang mengarah ke perang hibrida, TNI AD harus menyelaraskan Doktrin Kartika Eka Paksi dan doktrin-doktrin turunannya dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

"Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat juga harus direvitalisasi sebagai fungsi strategis dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI AD," kata mantan Pangkostrad ini.

Dalam Rapim TNI-Polri yang lalu, kata Mulyono, Presiden mengingatkan tentang semakin berat dan kompleksnya tantangan ke depan.

Panglima TNI menjelaskan bahwa ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi serta perang hibrida dan siber, harus diantisipasi dengan baik oleh bangsa Indonesia dan TNI AD secara bertahap melakukan penyelarasan pembangunan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman-ancaman tersebut.

"TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisis. Apalagi sebagai tentara rakyat yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, TNI AD memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan, " katanya.

Untuk itu, selain untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat, kerja sama TNI dengan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional.

"Dinamika lingkungan strategis tadi tentunya tidak bisa dihadapi hanya dengan 'business as usual', akan tetapi harus dengan cara berpikir dan bertindak secara 'extra ordinary' dan 'out of the box' seperti yang ditekankan oleh Panglima TNI," kata KSAD.

Karena itu, selain terus menyiagakan kekuatan terpusat dan mengoptimalkan peran Komando Kewilayahan, TNI AD juga membangun kekuatan di Papua, Natuna, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan, untuk mengantisipasi eskalasi di kawasan regional dan di dalam negeri.

Dalam pembukaan Rapim TNI AD 2018 ini, Kasad juga menyampaikan, TNI AD juga harus diperkuat dengan Alutsista dan Sistem Siber yang handal, memiliki interoperabilitas antar Angkatan dan sesuai dengan tipologi wilayah.

Untuk mendukung tersebut, maka Fungsi Litbang harus diberdayakan secara optimal agar menghasilkan produk kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat secara fundamental dan berkelanjutan.

Dalam hal pembangunan Postur TNI AD, dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas dan cenderung menurun, sasaran yang ditetapkan dalam MEF Tahap I dan II di tahun lalu belum tercapai, bahkan diprediksi tahun ini pun akan mengalami hal serupa.

"TNI AD harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran MEF II tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019," katanya.

Hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan Kemhan/TNI dapat diperoleh kembali tahun ini.

"Hal itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI AD kepada rakyat atas penggunaan anggaran pertahanan negara bagi pembangunan kekuatan Angkatan Darat," katanya.