Divestasi PT Freeport Harus Libatkan Pihak Lain

Oleh : Herry Barus | Selasa, 30 Januari 2018 - 13:47 WIB

Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut PT Inalum (Persero) (Foto Humas)
Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut PT Inalum (Persero) (Foto Humas)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah tetap pada komitmen mengambil alih saham PT Freeport Indonesia hingga 51 persen, dengan catatan harus melibatkan pihak lain yang ada dalam perusahaan itu.

"Jangan khawatir pasti kita ambil alih, karena intinya kita sudah diberi mandat. Saat ini valuasi sedang berlangsung, tinggal bagaimana proses pengambilalihannya saja," kata Budi di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI dengan Inalum di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (29/1/2018)

Menurut Budi, proses pengambilalihan saham Freeport merupakan sesuatu yang tidak mudah sehingga harus melibatkan pihak-pihak lain yang menjadi pemegang saham di Freeport.

"Saat ini realitas kondisi kepemilikan saham Freeport Indonesia cukup kompleks karena keterkaitan dengan pihak lainnya," ujarnya.

Karena itu, tambah Budi, harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan kepemilikan saham Freeport Indonesia.

"Kalau tidak (kerja sama), target memiliki saham 51 persen Freeport Indonesia tidak bisa tercapai," katanya.

Budi yang juga mantan Dirut Bank Mandiri dan Staf Khusus Menteri BUMN ini menjelaskan hingga kini teknis pengambilalihan saham Freeport Indonesia masih dalam proses.

Meski begitu, ia tidak merinci lebih lanjut soal pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilalihan saham tambang emas tersebut karena menyangkut beberapa hal seperti perpanjangan kontrak, divestasi dan stabilitas divestasi.

Budi juga tidak menjawab ketika ditanya soal akan masuknya pihak lain seperti BPJS, Asosiasi Asuransi Negara (Asgara) untuk ikut menandai pengambilalihan saham Freeport tersebut.

Ia juga tidak mau membeberkan skenario masuk ke Freeport lewat Rio Tinto melalui hak partisipasi yang dimilikinya di Freeport Indonesia.

"Yang penting harus dapat. Kalau saham pemerintah sudah mencapai 51 persen di Freeport 51 persen, sebesar itu pula revenue atau profit yang diterima negara," ujarnya.

Ditanya soal batas waktu yang arahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan bahwa batas valuasi nilai saham Freeport sekitar Juni 2018, Budi menjelaskan pihaknya siap mengejar sesuai dengan tenggat tersebut.

"Kami sebagai yang diberi tugas harus bekerja sebaik mungkin. Doakan saja, lumayan progressnya bagus," katanya. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementerian PUPR Normalisasi Sungai Untuk Atasi Banjir di Kota Bima

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:43 WIB

Kementerian PUPR Normalisasi Sungai Untuk Atasi Banjir di Kota Bima

Normalisasi sungai dilakukan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui perkuatan tebing sungai, perbaikan dan pemasangan bronjong.

Acer Luncurkan Program Terima Kasih Pelanggan (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:32 WIB

Apresiasi Para Pelanggan, Acer Luncurkan Program Terima Kasih Pelanggan

Melalui program Terima Kasih Pelanggan, Acer Indonesiamenghadirkanrangkaian promospesialuntuk pelanggan Indonesia.

ICDX Luncurkan GOFX (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 19 Januari 2019 - 11:16 WIB

ICDX Luncurkan GOFX, Hadirkan Semangat Baru di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi

Peluncuran GOFX oleh ICDX selaku bursa komoditi di awal tahun 2019 ini menjadi semangat baru di industri perdagangan berjangka komoditi (PBK). Selain bisa meraih keuntungan dari volatilitas…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Sabtu, 19 Januari 2019 - 10:48 WIB

Telkom Resmikan NeuCentrIX Manado

Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan beroperasinya Data Center Neutral Cloud and Internet Exchange (neuCentrIX) di Manado, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Kemenperin dok)

Sabtu, 19 Januari 2019 - 09:05 WIB

Dongkrak Investasi, Kemenperin Terus Genjot Pembangunan Kawasan Industri Luar Jawa

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, pihaknya sedang mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Jawa.