Divestasi PT Freeport Harus Libatkan Pihak Lain

Oleh : Herry Barus | Selasa, 30 Januari 2018 - 13:47 WIB

Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut PT Inalum (Persero) (Foto Humas)
Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut PT Inalum (Persero) (Foto Humas)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah tetap pada komitmen mengambil alih saham PT Freeport Indonesia hingga 51 persen, dengan catatan harus melibatkan pihak lain yang ada dalam perusahaan itu.

"Jangan khawatir pasti kita ambil alih, karena intinya kita sudah diberi mandat. Saat ini valuasi sedang berlangsung, tinggal bagaimana proses pengambilalihannya saja," kata Budi di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI dengan Inalum di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (29/1/2018)

Menurut Budi, proses pengambilalihan saham Freeport merupakan sesuatu yang tidak mudah sehingga harus melibatkan pihak-pihak lain yang menjadi pemegang saham di Freeport.

"Saat ini realitas kondisi kepemilikan saham Freeport Indonesia cukup kompleks karena keterkaitan dengan pihak lainnya," ujarnya.

Karena itu, tambah Budi, harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan kepemilikan saham Freeport Indonesia.

"Kalau tidak (kerja sama), target memiliki saham 51 persen Freeport Indonesia tidak bisa tercapai," katanya.

Budi yang juga mantan Dirut Bank Mandiri dan Staf Khusus Menteri BUMN ini menjelaskan hingga kini teknis pengambilalihan saham Freeport Indonesia masih dalam proses.

Meski begitu, ia tidak merinci lebih lanjut soal pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilalihan saham tambang emas tersebut karena menyangkut beberapa hal seperti perpanjangan kontrak, divestasi dan stabilitas divestasi.

Budi juga tidak menjawab ketika ditanya soal akan masuknya pihak lain seperti BPJS, Asosiasi Asuransi Negara (Asgara) untuk ikut menandai pengambilalihan saham Freeport tersebut.

Ia juga tidak mau membeberkan skenario masuk ke Freeport lewat Rio Tinto melalui hak partisipasi yang dimilikinya di Freeport Indonesia.

"Yang penting harus dapat. Kalau saham pemerintah sudah mencapai 51 persen di Freeport 51 persen, sebesar itu pula revenue atau profit yang diterima negara," ujarnya.

Ditanya soal batas waktu yang arahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan bahwa batas valuasi nilai saham Freeport sekitar Juni 2018, Budi menjelaskan pihaknya siap mengejar sesuai dengan tenggat tersebut.

"Kami sebagai yang diberi tugas harus bekerja sebaik mungkin. Doakan saja, lumayan progressnya bagus," katanya. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

Minggu, 18 November 2018 - 12:18 WIB

Selaras Pemikiran Rizal Ramli, Pemerintah dan Bank Indonesia Wajibkan Eksportir Bawa Pulang Devisa

Rencana Bank Indonesia (BI) dalam menerbitkan aturan baru yang mewajibkan eksportir membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019 selaras dengan ide dan gagasan ekonom…

Peneliti berprestasi ke Taiwan

Minggu, 18 November 2018 - 11:15 WIB

Kementerian Pertanian Berangkatkan Peneliti Berprestasi ke Taiwan

INDUSTRY.co.id -

Taiwan Kementerian Pertanian memberangkatkan Peneliti Berprestasi untuk mempelajari inovasi teknologi pertanian modern khususnya bidang Hortikultura…

Petani Padi (Ilustrasi)

Minggu, 18 November 2018 - 10:46 WIB

Agroekologi Bisa Jadi Solusi Pertanian Masa Depan

Agroekologi sesungguhnya memiliki kemampuan menghasilkan produksi pertanian lebih tinggi dibanding pola pertanian konvensional. Sayangnya, agroekologi masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:34 WIB

KTT APEC akan Bahas Konektivitas Untuk Pertumbuhan Inklusif

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2018 hari kedua, Minggu (18/11/2018) di Port Moresby, Papua Nugini, antara lain akan membahas konektivitas untuk pertumbuhan…

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Minggu, 18 November 2018 - 10:29 WIB

Presiden Jokowi Hadiri Pertemuan Dewan Bisnis APEC

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11/2018).