PT Jasa Marga Guanakan Skema CPF Ruas Tol Semarang-Batang

Oleh : Herry Barus | Selasa, 10 Januari 2017 - 10:41 WIB

 PT Jasa Marga Tbk (JSMR) / http://pasarmodal.inilah.com
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) / http://pasarmodal.inilah.com

INDUSTRY.co.id - PT Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasa Marga Semarang Batang (JMSB) menggunakan skema pembiayaan "Contractor Pre Financing" (CPF) pada pembangunan ruas jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer (km).

Demikian pernyataan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Desi Arryani kepada Antara di sela Kunjungan Kerja Presiden Jokowi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Proyek Tol Batang-Semarang di Batang, Senin (9/1).

Ia menjelaskan, penggunaan skema CPF ini dilakukan sebagai upaya untuk percepatan pembangunan jalan tol Batang-Semarang karena memungkinkan proyek tersebut didanai oleh kontraktor pelaksana terlebih dahulu.

"Jadi, kontraktornya biayai duluan tapi tergantung kemampuan kontraktornya. Ada yang CPF-nya 'full', kemudian Jasa Marga menerbitkan SKBDN. Jadi mereka cair dari SKBDN, nanti setelah tol selesai dan operasi, baru bebannya masuk ke Jasa Marga," kata Desi.

SKBDN singkatan dari surat kredit berdokumen dalam negeri. SKBDN adalah domestic L/C yaitu janji tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya menerima dan membayar wesel yang ditarik okeh penerima.

Desi juga menjelaskan, saat ini proses pembangunan sudah lebih dipercepat, dengan target fungsional pada Juni atau Lebaran 2017 dan target operasi secara penuh pada pertengahan 2018.

"Sebetulnya kalau secara kontrak, Lebaran ini  (2017), progresnya (Fisik) cuma 22 persen. Tapi kalau kita mau fungsional (Lebaran 2016), harus dikebut sekitar 17 persen, jadi total 39 persen," jelasnya.

PT JMSB sebesar 60 persen sahamnya dimiliki PT Jasa Marga Tbk dan 40 persen oleh PT Waskita Toll Road dengan kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya.

"Total investasi proyek ini mencapai Rp11 triliun lebih dengan tarif per km Rp1.100 untuk dioperasikan pada 2018 sesuai dengan perjanjian pengusahaan jalan tol yang ditandatangani April/Mei 2015," katanya.

Investasi sebesar itu, kata Desi, termasuk subsidi untuk membangun 25 km tol di Pulau Sumatera, tepatnya di bagian ruas Terbanggi Besar-Kayuagung.

"Skema CPF kemungkinan juga akan diterapkan di sana. Hanya saja progres fisik belum ada karena lahannya belum tuntas karena biasanya fisik bersama lahan, " katanya.

Terkait dengan kendala proyek Batang-Semarang, Desi mengaku hingga saat ini kendala lahan sudah praktis tidak ada dan target pada lima seksi sudah bebas 100 persen akhir Februari.(Hrb)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Patuna Travel Fair Turut Meriahkan Pameran Garuda Indonesia Travel Fair 2017

Jumat, 22 September 2017 - 21:27 WIB

Patuna Travel Bertabur Diskon di Ajang Garuda Travel Fair 2017

Jelang akhir tahun saatnya bagi Anda untuk merencanakan liburan, yuk datangi pameran Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 yang berlangsung Jumat, 22 hingga 24 September ini. Ada banyak sekali…

Ketua DPR Setya Novanto (Foto ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:24 WIB

KPK: Tidak Benar Setya Novanto Telah Ditahan

Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan tidak benar pihaknya telah menahan Setya Novanto seperti yang disebutkan dalam dalil permohonan praperadilan Ketua DPR…

Kartu E-toll (ist)

Jumat, 22 September 2017 - 21:19 WIB

Masih Gratis Lima Kali Beli Isi Ulang Uang Elektronik Rp200 Ribu

Masyarakat dapat mengisi ulang uang elektronik tanpa dikenakan biaya maksimal Rp200 ribu, ini dapat berlaku pengisian lima kali dalam satu waktu. Ini merupakan cara menghindari pengenaan beban…

Bank Indonesia

Jumat, 22 September 2017 - 21:16 WIB

Jangka Panjang Bank Peroleh Pendapatan e Money

Bank Indonesia (BI) mensinyalir masa depan bank penerbit uang elektronik akan mendapatkan keuntungan berupa fee base income atau pendapatan non bunga.

Ilustrasi e-money. (Foto: Istimewa)

Jumat, 22 September 2017 - 21:14 WIB

BI Segera Terbitkan Aturan Lanjutan Biaya Top Up e Money

Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) lanjutan tentang uang elektronik, terutama terkait on us atau isi ulang dalam satu kanal bank penerbit.