Kemenperin: Aturan Pengecualian Impor Mainan Cegah Masuknya Barang Impor Tak Bermutu

Oleh : Ridwan | Selasa, 23 Januari 2018 - 18:30 WIB

Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Standardisasi Nasional telah menyepakati tentang ketentuan pengecualian yang diberikan terhadap impor mainan.

Langkah ini sebagai bentuk respons dari perkembangan yang tengah terjadi agar bisa diterapkan di masyarakat tanpa mengurangi tujuan utama Standar Nasional Indonesia (SNI).

"SNI merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang bertujuan dapat melindungi kepentingan konsumen dan produsen dalam negeri," kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Dalam hasil kesepakatan tersebut, terdapat dua poin ketentuan pengecualian yang diberikan terhadap impor mainan yaitu pertama, melalui barang bawaan penumpang adalah maksimal lima piecesper orang, dengan menggunakan pesawat udara.

Selanjutnya, kedua, melalui barang kiriman adalah maksimal tiga piecesper pengiriman untuk satu penerima per 30 hari.

"Aturan ini memberi batasan kuantitas sebanyak lima piecesuntuk barang bawaan pribadi melalui pesawat terbang dan tiga piecesuntuk barang kiriman melalui jasa ekspedisi. Konsumen diberikan tenggat waktu 30 hari untuk bisa melakukan impor barang mainan melalui jasa ekspedisi," jelasnya.

Menurut Gati, melalui kebijakan yang berbasis standardisasi, akan dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

"Selain itu dapat dicegah juga masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar nasional karena berharga rendah," tegasnya.

Salah satu produk atau barang yang perlu dijamin kualitasnya adalah mainan, karena sebagian besar penggunanya adalah anak-anak. "Tentunya kita tidak ingin anak-anak Indonesia terkena dampak negatif dari mainan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan," ungkap Gati.

Zat-zat kimia berbahaya tersebut, misalnya timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). Penggunaan bahan berbahaya dalam produk mainan bisa menimbulkan banyak masalah dan dapat menghambat pertumbuhan anak dan penyakit lain seperti kanker serta menimbulkan bahaya tersedak, terjepit, tergores, terjerat, tersetrum bahkan bisa mencederai pendengaran dan penglihatan anak.

"Dengan ditetapkannya produk tersebut wajib menerapkan SNI, maka menjadi keharusan bagi produsen atau industri mainan menerapkan peryaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)," papar Gati.

Sesuai dengan peraturan yang ada, SPPT-SNI merupakan persyaratan boleh tidaknya suatu produk SNI wajib diperdagangkan ke pasar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri BUMN Rini Soemarno (Dok Industry.co.id)

Jumat, 17 Agustus 2018 - 18:46 WIB

Ke Ternate, Menteri BUMN Tinjau Kondisi Korban KMP Bandeng

Pasca insiden karamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Bandeng milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di perairan Loloda, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Rabu (15/8) lalu, Menteri Badan…

Presiden Jokowi dan Ibu negara Iriana Jokowi (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 17 Agustus 2018 - 18:39 WIB

Gubernur Olly Akui Presiden Jokowi Perhtikan Kesejahteraan Veteran

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memperhatikan kesejahteraan seluruh veteran di Indonesia dengan menaikkan tunjangan kehormatan sebesar…

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono cek pengerjaan Tol Bocimi

Jumat, 17 Agustus 2018 - 17:15 WIB

Pembangunan Infrastruktur Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah di berbagai daerah dapat menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, kata Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto Ist)

Jumat, 17 Agustus 2018 - 17:00 WIB

Menteri Basuki Pastikan Tak Ada Proyek Baru Kecuali Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tidak ada proyek infrastruktur baru yang dikerjakan Pemerintah pada 2019 kecuali pembangunan bendungan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Jumat, 17 Agustus 2018 - 16:45 WIB

Menteri PUPR Basuki akan Prioritaskan Belanja Modal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk belanja modal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.…