Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Lampung Selatan

Oleh : Herry Barus | Minggu, 21 Januari 2018 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi (Foto Biro Setpres)
Presiden Jokowi (Foto Biro Setpres)

INDUSTRY.co.id - Lampung- Setelah meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni - Simpang Susun Bakauheni dan segmen Simpang Susun Lematang - Simpang Susun Kotabaru, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (21/1/2018).

Sebanyak 150 petani pekerja terlibat dalam Program Padat Karya Tunai yang akan membangun dan meningkatkan saluran irigasi tersier atau pemeliharaan saluran irigasi sekunder sepanjang 150 meter per lokasi.

“Yang dikerjakan adalah membangun irigasi dan juga seperti di tempat lain, pembayaran pekerjanya langsung dilakukan mingguan. Pembantu tukang Rp80 ribu per hari dan tukangnya Rp100 ribu per hari,” kata Presiden.

Dengan ada program ini, Presiden mengharapkan adanya peningkatan daya beli masyarakat di desa tersebut.

“Jadi kita harapkan dengan padat karya tunai ini, peredaran uang di desa meningkat dan konsumsi dan daya beli juga meningkat. Di seluruh Lampung ada 151 titik dimulai seperti ini,” ujarnya.

Sebelumnya saat berkunjung ke Provinsi Jawa Barat, Presiden juga melihat pelaksanaan Padat Karya Tunai. Di provinsi tersebut terdapat 721 Program Padat Karya Tunai. Presiden menggarisbawahi yang terpenting adalah membuka lapangan pekerjaan. “Tapi yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan. Jadi satu desa paling tidak 100-200  orang yang dibayar cash sehingga konsumsi masyarakat meningkat lebih baik. Arahnya ke sana,” ucap Presiden.

Dalam sidang kabinet paripurna pada 6 Desember 2017 lalu, Kepala Negara telah menginstruksikan jajarannya untuk segera memulai pelaksanaan program padat karya di sejumlah daerah di Tanah Air.

Mulai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya minta Januari (2018) sudah bisa kita lihat di lapangan, sudah dimulai. Kita harapkan dengan (program) ini akan ada peningkatan daya beli masyarakat di desa," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Asosiasi Wartawan Korea (dok INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 22:37 WIB

Wartawan Negeri K-Pop Kunjungi Pulau Bali

Presiden Asosiasi Wartawan Korea Jung Kyu Sung disertai sembilan orang wartawan Korea Selatan saat ini tengah berada di Pulau Dewata. Selama tujuh hari, 24-31 Mei, para wartawan negeri K-Pop…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di lokasi pembangunan Jembatan Kali Kuto

Sabtu, 26 Mei 2018 - 21:27 WIB

Jembatan Kali Kuto Bisa Dilewati H-2 Lebaran, Pengalihan Lalu Lintas Disiapkan

Pemudik yang melalui tol fungsional nantinya tidak dikenakan tarif. Kondisi jalan tol fungsional terdiri dari 132 km merupakan lapisan beton (rigid) dan 18 km berupa aspal.

Menteri Basuki saat meninjau ruas tol Pejagan-Pemalang

Sabtu, 26 Mei 2018 - 20:36 WIB

Kementerian PUPR Pastikan Ruas Tol Brebes Timur-Pemalang Dalam Kondisi Mantap Untuk Mudik 2018

Dengan dibukanya ruas tol Brebes Timur- Pemalang, maka pemudik yang akan ke arah Semarang pada tahun 2018 tidak lagi keluar di Pintu Tol Brebes Timur

Garis Polisi (Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:53 WIB

Terlalu, Curi Jengkol Dua Pemuda Aceh Dihakimi Massa

Dua pemuda babak belur dihakimi massa, karena ketangkap tangan mencuri buah jengkol di kebun milik warga di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (25/5/2018) malam.

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:47 WIB

BUMN Diminta Bersinergi Benahi Perumahan Karyawan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk bersinergi untuk membenahi rumah-rumah dinas maupun milik karyawan yang sudah tidak layak huni.