Kadin Minta Pemerintah Dorong Kesiapan Rantai Pasok Konstruksi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Saat ini Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan terkait pembangunan infrastruktur pasca terbitnya Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa sektor jasa konstruksi didorong ke arah baru yaitu penguatan stakeholder Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan.

Berkenaan dengan hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menilai infrastruktur skala besar harus didukung dengan kesiapan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok sumber daya konstruksi.

"Infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, maka rantai pasok perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujar Rosan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) yang digelar di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Selain itu Rosan juga meminta agar jaminan perlindungan hukum terhadap upaya penyelenggaraan jasa konstruksi dapat terjaga, demikian pula pada perlindungan bagi tenaga kerja sektor konstruksi.

"Masalah keselamatan kerja dalam proyek konstruksi perlu diperhatikan. Tenaga kerja yang terampil saja tidak cukup untuk mengeksekusi sebuah proyek, tetapi juga perlu kehati-hatian dan pengalaman untuk memastikan setiap proyek yang digarap berjalan lancar," kata dia.

Berdasarkan catatan Kadin, tahun 2017 tingkat serapan tenaga kerja konstruksi lebih dari 7 juta orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 150.000 tenaga ahli yang tersertifikasi (pekerja di semua level, baik perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek). Idealnya, jumlah tenaga ahli mencapai 500.000-750.000 orang.

"Kekurangan tenaga ahli tentunya menjadi tantangan dan peluang bagi semua pihak khususnya lembaga terkait, seperti Gapensi sebagai asosiasi di bidang konstruksi untuk melaksanakan Vokasi bagi para pekerja konstruksi," ungkap Rosan.

Menurutnya, prospek pembangunan infrastruktur yang terus meningkat dalam 2 tahun terakhir telah menarik perhatian para calon investor disektor ini. Hal tersebut membuktikan bahwa pasar konstruksi di Indonesia menawarkan peluang yang sangat luas baik bagi pelaku maupun tenaga kerja dalam sektor infrastruktur.

"Tentunya kita harapkan semua pihak dapat menciptakan pola persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Baik tenaga kerja maupun para pelaku usaha semakin profesional dan berintegritas," pungkas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diolah Kadin, pasar konstruksi nasional menunjukkan Indonesia sebagai pangsa pasar jasa konstruksi terbesar di ASEAN, sedangkan di dunia pasar konstruksi Indonesia merupakan terbesar ke-4.

Di Peringkat ke-1 adalah China dengan potensi pangsa pasar senilai US$ 1,78 triliun. Posisi ke-2 Jepang senilai US$ 742 miliar, ke-3 India US$ 427 miliar dan ke-4 Indonesia senilai US$ 267 miliar. Potensi pangsa pasar jasa konstruksi Indonesia jauh mengungguli negara kawasan ASEAN seperti Malaysia senilai US$ 32 miliar dan Singapura senilai US$ 24 miliar.

Sementara itu, prediksi pasar konstruksi 2018 berdasarkan pada Survei BCI Economics, lembaga Analisis dan layanan informasi terkemukka di Asia Pasific menunjukkan, pasar sektor konstruksi Nasional 2018 yang mencakup bangunan gedung dan pekerjaan sipil diprediksi meningkat 3% dibandingkan pada tahun 2017.

Tahun 2018 total pasar proyek konstruksi diprediksi mencapai Rp 451,3 triliun, dimana 65% merupakan pekerjaan sipil dan 35% bangunan gedung. Seperti diketahui, sejalan dengan prediksi itu pemerintah telah menetapkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 409 triliun (naik sebesar 5,5%).