Terkait Dana Saksi Rp40 M, Diperlukan Trobosan Soal Pernyataan La Nyalla

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 13 Januari 2018 - 07:12 WIB

La Nyalla Mattalitti (Foto Dok Industry.co.id)
La Nyalla Mattalitti (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta,- Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Komisi Pemilihan Umum perlu membuat terobosan untuk menjawab pernyataan kader Gerindra La Nyalla Mattalitti soal keperluan dana saksi Pilkada sebesar Rp40 miliar.

"Menurut saya melihat pernyataan La Nyalla terkait dana saksi tersebut, bukan lah sesuatu yang baru. Diperlukan terobosan oleh KPU yaitu dengan mendorong parpol dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik terkait dari mana asal dana kampanye, hingga penggunaanya untuk apa saja," ujar Arfianto di Jakarta, Jumat (12/1/2017)

Sebelumnya kader Gerindra La Nyalla Mattalitti mengaku ditanyakan kesanggupannya oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menyediakan dana Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari Gerindra sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.

Menurut La Nyalla pertanyaan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia mengatakan, jika dana tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dirinya tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim.

Kejadian ini berbuntut kekecewaan dari La Nyalla yang kini berencana mundur dari keanggotaan Gerindra.

Arfianto mengatakan sesungguhnya hal ini telah menjadi rahasia umum jika proses pencalonan dalam konstestasi politik saat ini, khususnya pilkada memerlukan uang. Baik untuk kebutuhan kampanye hingga dana saksi.

Namun menurut Arfianto, yang paling penting adalah penggunaan uang oleh partai politik dan calon kepala daerah harus dilaporkan dan diinformasikan kepada publik.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas parpol dan calon kepada publik. "Sehingga parpol pendukung dan calon kepala daerah tidak hanya mengumbar janji, tapi juga dipaksa untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pilkada serentak ini," jelas Arfianto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Industri Fintech (images: illusionqueststudios.com)

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:40 WIB

Perlindungan Konsumen, Prioritas Pengusaha Fintech

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim, telah banyak melakukan kegiatan proaktif dan preventif dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, bersama Otoritas Jasa…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:20 WIB

Saham PT Urban Jakarta Propertindo Tbk-PT Satria Mega Kencana TbkMulai Diperdagangkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham dua perusahaan, yakni PT Urban Jakarta Propertindo Tbk dan PT Satria Mega Kencana Tbk.

Dalam periode 5 tahun, Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di dua area prioritas, yaitu edukasi dan pemberdayaan kesehatan dalam gaya hidup aktif

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:13 WIB

Inilah Kesepakatan Kementerian Kesehatan dan Fonterra Brands dalam Mendukung Sustainable Development Goal

Jakarta- Presiden Direktur Fonterra Brands Indonesia, Mr. Shekhar Rapaka menyampaikan kebanggaanya karena dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan kesehatan masyarakat…

Bank Indonesia

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:00 WIB

BI: Penjualan Eceran Oktober 2018 Meningkat

Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia mengindikasikan adanya pertumbuhan penjualan eceran di Oktober 2018, yang tercermin dari kenaikan Indeks Penjualan Riil 2,9 persen (tahun ke tahun/year…

World Bank (Foto Ist)

Selasa, 11 Desember 2018 - 06:40 WIB

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital literacy) sekaligus menguasai kemampuan teknologi.