Perundingan Lanjutan Dengan Freeport, Pemerintah Sepakati Tiga Poin Ini

Oleh : Hariyanto | Jumat, 12 Januari 2018 - 14:39 WIB

Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)
Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)

INDUSTRY co.id -Jakarta – Dalam perundingan lanjutan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia, tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencakup poin pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, landasan hukum pengusahaan, dan perpanjangan operasi.

“Saat ini, ketiga hal tersebut (tugas KESDM) telah selesai,” kata Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta Kamis (11/1/2017)

Bambang mengatakan, terdapat sejumlah penyelesaian jangka pendek yang disepakati, yakni Freeport Indonesia telah menerima IUPK Operasi Produksi dan selama jangka waktu IUPK Operasi Produksi dilakukan pembahasan mengenai penyelesaian jangka panjang kelanjutan operasi perusahaan tambang anak usaha Freeport McMoRan Inc tersebut.

Sementara, untuk penyelesaian jangka panjang, Bambang malanjutkan,  pertama pemerintah akan membeli participating interest (PI) Rio Tinto yang terdapat di Freeport Indonesia dan menugaskan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) untuk membeli sejumlah saham tersisa sehingga kepemilikan saham nasional mencapai minimal 51%. 

Kedua, dalam pembahasan dengan tim koordinasi Freeport menyampaikan tiga dokumen proposal yaitu usulan perjanjian stabilitas investasi yang memuat ketentuan hak dan kewajiban  Freeport dalam melaksanakan IUPK Operasi Produksi; usulan SK Menteri ESDM mengenai IUPK kepada PTFI; dan usulan peraturan pemerintah sebagai salah satu produk peraturan perundangan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian stabilitas investasi.

Ketiga, dalam perkembangan Freeport bersedia membahas penyelesaian dalam bentuk SK IUPK Operasi Produksi (beserta regulasi pendukung apabila diperlukan).

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2017 perundingan pemerintah dengan Freeport telah mencapai kesepakatan yang meliputi divestasi 51% saham Freeport untuk kepemilikan nasional, penerimaan negara menjadi lebih besar dibanding selama ini, Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun, dan diusulkan penerimaan agregat.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, Freeport dapat perpanjangan maksimal 2×10 tahun sepanjang memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan. “Penyelesaian pembangunan smelter ditargetkan selesai 2022,” kata Bambang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pariwisata, Arief Yahya (Foto: Kemenpar)

Jumat, 20 Juli 2018 - 12:00 WIB

Ajang ISTA 2018Kemenpar Optimis Raih Peringkat 30 di Tahun 2019

Berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat 42 pada tahun 2017, kini diproyeksikan naik peringkat ke-30 dunia pada 2019…

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (Foto Ist)

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:45 WIB

Ini Janji BI Dampingi UMKM ke Pasar Global

Bank Indonesia menerapkan tiga langkah pendekatan untuk mendorong akses UMKM ke pasar global.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:33 WIB

DPR: Kelompok Cyber Narcoterrorism Gunakan Sosmed Pasarkan Narkoba

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan waswas terhadap kemunculan kelompok "cyber narcoterrorism" yang memanfaatkan dunia maya sebagai media untuk memasarkan narkoba.

Reza Priyambada, analis PT Binaartha Parama Sekuritas (Foto Abe)

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:28 WIB

Kebijakan Trump Bisa Untungkan Obligasi Dalam Negeri

Kembalinya sentimen negatif dapat memberikan imbas negatif juga pada pergerakan pasar obligasi dalam negeri dimana pelaku pasar diperkirakan akan kembali melakukan aksi jualnya.

Bank Indonesia

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:25 WIB

Rupiah Berpeluang Melemah Meski Suku Bunga BI Bertahap

Di perkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran 14.475-14.462. Adanya rilis Bank Indonesia yang mempertahankan level suku bunganya meski positif untuk kondisi makroekonomi.