Perundingan Lanjutan Dengan Freeport, Pemerintah Sepakati Tiga Poin Ini

Oleh : Hariyanto | Jumat, 12 Januari 2018 - 14:39 WIB

Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)
Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)

INDUSTRY co.id -Jakarta – Dalam perundingan lanjutan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia, tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencakup poin pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, landasan hukum pengusahaan, dan perpanjangan operasi.

“Saat ini, ketiga hal tersebut (tugas KESDM) telah selesai,” kata Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta Kamis (11/1/2017)

Bambang mengatakan, terdapat sejumlah penyelesaian jangka pendek yang disepakati, yakni Freeport Indonesia telah menerima IUPK Operasi Produksi dan selama jangka waktu IUPK Operasi Produksi dilakukan pembahasan mengenai penyelesaian jangka panjang kelanjutan operasi perusahaan tambang anak usaha Freeport McMoRan Inc tersebut.

Sementara, untuk penyelesaian jangka panjang, Bambang malanjutkan,  pertama pemerintah akan membeli participating interest (PI) Rio Tinto yang terdapat di Freeport Indonesia dan menugaskan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) untuk membeli sejumlah saham tersisa sehingga kepemilikan saham nasional mencapai minimal 51%. 

Kedua, dalam pembahasan dengan tim koordinasi Freeport menyampaikan tiga dokumen proposal yaitu usulan perjanjian stabilitas investasi yang memuat ketentuan hak dan kewajiban  Freeport dalam melaksanakan IUPK Operasi Produksi; usulan SK Menteri ESDM mengenai IUPK kepada PTFI; dan usulan peraturan pemerintah sebagai salah satu produk peraturan perundangan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian stabilitas investasi.

Ketiga, dalam perkembangan Freeport bersedia membahas penyelesaian dalam bentuk SK IUPK Operasi Produksi (beserta regulasi pendukung apabila diperlukan).

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2017 perundingan pemerintah dengan Freeport telah mencapai kesepakatan yang meliputi divestasi 51% saham Freeport untuk kepemilikan nasional, penerimaan negara menjadi lebih besar dibanding selama ini, Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun, dan diusulkan penerimaan agregat.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, Freeport dapat perpanjangan maksimal 2×10 tahun sepanjang memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan. “Penyelesaian pembangunan smelter ditargetkan selesai 2022,” kata Bambang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Business Indonesia Roundtable Meeting

Minggu, 23 September 2018 - 10:11 WIB

Indonesia-Spanyol Tingkatkan Kerjasama Teknologi Keselamatan Jalan dan Jembatan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia Roundtable Meeting yang berlangsung Jumat, 21 September 2018.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe saat menerima piagam penghargaan PropertyGuru Indonesia Property Aawrds

Minggu, 23 September 2018 - 10:04 WIB

Sinar Mas Land Raih Tiga Penghargaan di Ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards

Pengembang kenamaan tanah air, Sinar Mas Land meraih penghargaan di ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2018 yang diselengarakan oleh PropertyGuru bekerjasama dengan KOHLER.

(Foto: Tripjalanjalan)

Minggu, 23 September 2018 - 10:00 WIB

Ini Dia 4 Tempat Wisata di Madiun untuk Liburan Menyenangkan bersama Keluarga

Selain terkenal dengan sejumlah wisata alamnya, salah satu kota dan kabupaten di Jawa Timur ini ternyata juga memiliki daftar objek wisata yang cocok dikunjungi bersama keluarga.

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto (Foto Dok KPU)

Minggu, 23 September 2018 - 09:00 WIB

Raih Tiga Smartphone dan Hadiah Menarik dengan Nyanyikan "Jokowi Lagi"

Sederet keberhasilan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini bisa dinikmati dalam lagu bergenre rock and roll "Jokowi Lagi".

Mendagri Tjahjo Kumolo (Dok Industry.co.id)

Minggu, 23 September 2018 - 08:40 WIB

Perhatikan, ASN Jangan Ikut Kelapa Daerah Dukung Mendukung Capres

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dengan kepala daerah dalam dukung-mendukung calon presiden pada…