Perundingan Lanjutan Dengan Freeport, Pemerintah Sepakati Tiga Poin Ini

Oleh : Hariyanto | Jumat, 12 Januari 2018 - 14:39 WIB

Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)
Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)

INDUSTRY co.id -Jakarta – Dalam perundingan lanjutan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia, tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencakup poin pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, landasan hukum pengusahaan, dan perpanjangan operasi.

“Saat ini, ketiga hal tersebut (tugas KESDM) telah selesai,” kata Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Jakarta Kamis (11/1/2017)

Bambang mengatakan, terdapat sejumlah penyelesaian jangka pendek yang disepakati, yakni Freeport Indonesia telah menerima IUPK Operasi Produksi dan selama jangka waktu IUPK Operasi Produksi dilakukan pembahasan mengenai penyelesaian jangka panjang kelanjutan operasi perusahaan tambang anak usaha Freeport McMoRan Inc tersebut.

Sementara, untuk penyelesaian jangka panjang, Bambang malanjutkan,  pertama pemerintah akan membeli participating interest (PI) Rio Tinto yang terdapat di Freeport Indonesia dan menugaskan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) untuk membeli sejumlah saham tersisa sehingga kepemilikan saham nasional mencapai minimal 51%. 

Kedua, dalam pembahasan dengan tim koordinasi Freeport menyampaikan tiga dokumen proposal yaitu usulan perjanjian stabilitas investasi yang memuat ketentuan hak dan kewajiban  Freeport dalam melaksanakan IUPK Operasi Produksi; usulan SK Menteri ESDM mengenai IUPK kepada PTFI; dan usulan peraturan pemerintah sebagai salah satu produk peraturan perundangan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian stabilitas investasi.

Ketiga, dalam perkembangan Freeport bersedia membahas penyelesaian dalam bentuk SK IUPK Operasi Produksi (beserta regulasi pendukung apabila diperlukan).

Sebagai informasi, pada 27 Agustus 2017 perundingan pemerintah dengan Freeport telah mencapai kesepakatan yang meliputi divestasi 51% saham Freeport untuk kepemilikan nasional, penerimaan negara menjadi lebih besar dibanding selama ini, Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun, dan diusulkan penerimaan agregat.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, Freeport dapat perpanjangan maksimal 2×10 tahun sepanjang memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundangan. “Penyelesaian pembangunan smelter ditargetkan selesai 2022,” kata Bambang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Country DirectorSCG, Anusorn Potchanabanpot (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:30 WIB

Tahun 2019, SCG Fokus Perkuat Bisnis Ritel dan Kembangkan Lini Digital

Produsen semen asal Thailand, Siam Cement Group (SCG) terus memperkuat bisnisnya dibidang ritel setelah mengakuisisi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP). Saat ini, SCG telah memiliki sebesar…

Konferensi pers acara Busworld South East Asia 2019 yang bakal digelar di JIExpo pada 20-22 Maret 2019

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:23 WIB

Busworld South East Asia 2019 Siap Menyapa Pecinta Otomotif Indonesia

Bagi Anda pecinta dunia otomotif khususnya pebisnis transportasi karoseri segera hadir pameran otomotif bus, yaitu Busworld South East Asia 2019 yang bakal digelar di JIExpo pada 20-22 Maret…

Menko Luhut Binsar Pandjaitan (doK KemenkoMaritim)

Kamis, 17 Januari 2019 - 10:00 WIB

Menko Luhut Pandjaitan Dukung Pembangunan Sektor Pariwisata Batam

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung rencana percepatan pembangunan sektor pariwisata dan industri di Bintan, Kepulauan Riau dan menilai pulau tersebut bisa…

Dok Kementerian PUPR

Kamis, 17 Januari 2019 - 09:58 WIB

17.500 Rumah MBR di Kota Padang Rasakan Manfaat Program Hibah Air Minum Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Indonesia.

 Sutopo Purwo Nugroho, Humas BNPB

Kamis, 17 Januari 2019 - 09:00 WIB

Industri Pariwisata Rentan Terganggu Bencana

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan industri pariwisata sangat rentan terganggu oleh bencana apabila…