Arcandra: Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Berbasis Energi Berkeadilan

Oleh : Hariyanto | Rabu, 10 Januari 2018 - 12:13 WIB

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar

INDUSTRY co.idBelitung - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar mengatakan, mengelola sumber daya alam termasuk tambang, minyak dan gas bumi harus berbasis energi berkeadilan, baik Negara maupun stakeholder. 

"Visi dan kebijakan pengeleloaan sumber daya alam termasuk migas dan tambang harus berbasis energi berkeadilan. Kalau kita tinjau dari segi keadilan, dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus adil bagi dua pihak yaitu Negara dan stakeholder, dan kalau kita gali lebih dalam lagi, harus adil bagi semua yang terlibat termasuk kepada masyarakat semua," ujar Arcandra di acara Pelatihan Tahunan "The Asia Pasific Hub (ASPACHUB) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Selasa (9/1/2018).

Ia menambahkan, dalam mengelola sumber daya alam termasuk migas, kebijakan yang sedang dan akan dikeluarkan itu basisnya adalah bagaimana caranya masyarakat di sekitar daerah. " Dimana ada sumber daya alam itu ikut berpartisipasi dan menikmati hasil sumber daya alam tersebut," lanjut Arcandra.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi, kebijakan ini merupakan salah wujud dari pengelolaan energi yang berkeadilan yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan migas dan menerima manfaat dari hasilnya untuk masyarakatnya.

Pemerintah berharap dengan Kebijakan PI 10% tersebut, Pemerintah Daerah tidak lagi menerbitkan Peraturan Daerah yang menghambat investasi. 

"Dengan adanya (PI) 10% tersebut, apa yang kita harapkan, yang selama ini izin-izin daerah itu banyak yang katanya sulit dan sebagainya, nah dengan adanya PI 10% ini daerah kita harapkan tidak lagi menerbitkan perda-perda yang tidak memberikan added value bagi kegiatan pengelolaan sumber dayanya. Yang kedua, izin-izin daerah yang panjang itu sebisa mungkin dikerjakan oleh BUMD-BUMD tersebut. Sehingga ini bisa mempercepat perijinan daerah," ujar Arcandra.

Arcandra menambahkan, selain kebijakan PI 10%, kebijakan lainnya yang memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini diharapkan akan memperanjang rantai pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. 

"Produk dari tambang-tambang bisa tidak lebih panjang dari sekedar processing? mungkin masuk dari smelter, setelah smelter, ada industri yang mengelola produk dari smelter tersebut masuk. Semakin panjang rantai pengelolaan sumber daya alam itu maka akan semakin memberikan nilai tambah yang berkali lipat dibandingkan hanya menjual raw materialnya," jelas Arcandra.

Sama dengan produk tambang, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, diharapkan rantai pengelolaannya juga lebih panjang. Seperti produk dari gas bumi, tidak hanya menjual gasnya tapi juga produk turunannya di industri-industri kimia. 

Gas dapat dijadikan penggerak ekonomi lokal dengan memperpanjang rantai yang lain, tidak hanya menjual gas, tapi juga menjual produk turunannya yang lain, contohnya adalah industri petrochemical yang produk-produknya dapat diserap oleh industri yang lain.

"Itu semua adalah contoh bagaimana energi berkeadilan itu diwujudkan, dalam pengelolaan sumber daya alam ini sebesar-besarnya manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu adalah mandat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," pungkas Arcandra. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Sinar Mas Grroup Saleh Husin (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 September 2018 - 06:00 WIB

Sinar Mas Donasikan 16.000 Buku Tulis Bagi Korban Gempa NTB

Merespon imbauan pemerintah agar aktivitas pendidikan tetap berlangsung pasca terjadinya bencana gempa bumi Nusa Tenggara Barat awal Agustus lalu, sebanyak 16.000 buku tulis didonasikan bagi…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Rabu, 19 September 2018 - 05:00 WIB

Percepatan dan Kredibilitas ISPO, Solusi Jitu Melawan Issue Negatif

Komoditas kelapa sawit terus menjadi sasaran dalam perang dagang dengan negara-negara pasar, khususnya Uni Eropa dengan tuduhan merusak lingkungan, memicu emisi gas rumah kaca, deforestasi,…

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Selamatta Sembiring (Foto: Dok. Kominfo)

Selasa, 18 September 2018 - 22:04 WIB

Kemenkominfo Imbau Anak Muda Bijak Bermedsos dan Jaga Persatuan Bangsa

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau anak muda bijakmemanfaatkan media sosial dan menjaga persatuan bangsa. Pasalnya, ada banyak penyalahgunaan media sosial dengan…

Seminar Nasional Terowongan Kementerian PUPR

Selasa, 18 September 2018 - 21:43 WIB

Kementerian PUPR Terus Dorong Inovasi Teknologi Pembangunan Terowongan

Keberadaan terowongan dalam pembangunan jalan akan mempersingkat jarak dibandingkan pembangunan jalan yang harus memutar perbukitan atau pegunungan.

Presiden dan CEO Manhattan Associates Eddie Capel saat mengumumkan sistem pergudangan terintegrasi (Foto: Dok. Manhattan)

Selasa, 18 September 2018 - 21:30 WIB

Manhattan Associates Umumkan Penyempurnaan Sistem Pergudangan Terintegrasi

Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) hari ini mengumumkan penyempurnaan yang signifikan terhadap solusi andalannyaWarehouse Management Solution(WMS)atau Solusi Pengelolaan Gudang.