Arcandra: Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Berbasis Energi Berkeadilan

Oleh : Hariyanto | Rabu, 10 Januari 2018 - 12:13 WIB

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar

INDUSTRY co.idBelitung - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar mengatakan, mengelola sumber daya alam termasuk tambang, minyak dan gas bumi harus berbasis energi berkeadilan, baik Negara maupun stakeholder. 

"Visi dan kebijakan pengeleloaan sumber daya alam termasuk migas dan tambang harus berbasis energi berkeadilan. Kalau kita tinjau dari segi keadilan, dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus adil bagi dua pihak yaitu Negara dan stakeholder, dan kalau kita gali lebih dalam lagi, harus adil bagi semua yang terlibat termasuk kepada masyarakat semua," ujar Arcandra di acara Pelatihan Tahunan "The Asia Pasific Hub (ASPACHUB) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Selasa (9/1/2018).

Ia menambahkan, dalam mengelola sumber daya alam termasuk migas, kebijakan yang sedang dan akan dikeluarkan itu basisnya adalah bagaimana caranya masyarakat di sekitar daerah. " Dimana ada sumber daya alam itu ikut berpartisipasi dan menikmati hasil sumber daya alam tersebut," lanjut Arcandra.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi, kebijakan ini merupakan salah wujud dari pengelolaan energi yang berkeadilan yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan migas dan menerima manfaat dari hasilnya untuk masyarakatnya.

Pemerintah berharap dengan Kebijakan PI 10% tersebut, Pemerintah Daerah tidak lagi menerbitkan Peraturan Daerah yang menghambat investasi. 

"Dengan adanya (PI) 10% tersebut, apa yang kita harapkan, yang selama ini izin-izin daerah itu banyak yang katanya sulit dan sebagainya, nah dengan adanya PI 10% ini daerah kita harapkan tidak lagi menerbitkan perda-perda yang tidak memberikan added value bagi kegiatan pengelolaan sumber dayanya. Yang kedua, izin-izin daerah yang panjang itu sebisa mungkin dikerjakan oleh BUMD-BUMD tersebut. Sehingga ini bisa mempercepat perijinan daerah," ujar Arcandra.

Arcandra menambahkan, selain kebijakan PI 10%, kebijakan lainnya yang memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini diharapkan akan memperanjang rantai pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. 

"Produk dari tambang-tambang bisa tidak lebih panjang dari sekedar processing? mungkin masuk dari smelter, setelah smelter, ada industri yang mengelola produk dari smelter tersebut masuk. Semakin panjang rantai pengelolaan sumber daya alam itu maka akan semakin memberikan nilai tambah yang berkali lipat dibandingkan hanya menjual raw materialnya," jelas Arcandra.

Sama dengan produk tambang, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, diharapkan rantai pengelolaannya juga lebih panjang. Seperti produk dari gas bumi, tidak hanya menjual gasnya tapi juga produk turunannya di industri-industri kimia. 

Gas dapat dijadikan penggerak ekonomi lokal dengan memperpanjang rantai yang lain, tidak hanya menjual gas, tapi juga menjual produk turunannya yang lain, contohnya adalah industri petrochemical yang produk-produknya dapat diserap oleh industri yang lain.

"Itu semua adalah contoh bagaimana energi berkeadilan itu diwujudkan, dalam pengelolaan sumber daya alam ini sebesar-besarnya manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu adalah mandat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," pungkas Arcandra. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pengurus Cabang Persatuan Squash Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2018-2022

Kamis, 17 Januari 2019 - 18:22 WIB

Amalia Berambisi Bawa Atlet Squash DKI Jakarta Juara

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Squash Indonesia (PB PSI), Alfitra Salamm hari ini Kamis (17/1/2019) resmi melantik Pengurus Provinsi dan Pengurus Cabang Persatuan Squash Indonesia DKI Jakarta…

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:14 WIB

Terkait Produk JS Saving Plan, Pemegang Polis Jiwasraya Berharap Solusi dari OJK

Para pemegang polis Jiwasraya berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membuat keputusan maupun solusi terhadap penundaan pembayaran produk JS Saving Plan. Pasalnya, OJK yang memberikan izin…

Commonwealth Bank Luncurkan Aplikasi CommBank SmartWealth

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:11 WIB

Commonwealth Bank Luncurkan Aplikasi CommBank SmartWealth Dengan FiturRobo Advisory

Bank Commonwealth meluncurkan CommBank SmartWealth, aplikasiwealth managementkomprehensifpertama di Indonesiadengan fiturrobo-advisoryyang dapat membantu nasabah mengoptimalkan investasi mereka…

Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pembangungan Jaringan Gas

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:04 WIB

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 799 Miliar Bangun Jargas di 17 Kabupaten

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sambungan rumah tangga di 17 kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2019. Total estimasi biaya…

TIBCO dan XL Axiata

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:46 WIB

TIBCO Gandeng XL Axiata Dukung Proyek Data Science

TIBCO Software Inc., pemimpin global di bidang integrasi, manajemen API, dan analitik, bersama dengan XL Axiata, operator layanan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia mengumumkan aliansi…