Arcandra: Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Berbasis Energi Berkeadilan

Oleh : Hariyanto | Rabu, 10 Januari 2018 - 12:13 WIB

Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar

INDUSTRY co.idBelitung - Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar mengatakan, mengelola sumber daya alam termasuk tambang, minyak dan gas bumi harus berbasis energi berkeadilan, baik Negara maupun stakeholder. 

"Visi dan kebijakan pengeleloaan sumber daya alam termasuk migas dan tambang harus berbasis energi berkeadilan. Kalau kita tinjau dari segi keadilan, dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus adil bagi dua pihak yaitu Negara dan stakeholder, dan kalau kita gali lebih dalam lagi, harus adil bagi semua yang terlibat termasuk kepada masyarakat semua," ujar Arcandra di acara Pelatihan Tahunan "The Asia Pasific Hub (ASPACHUB) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Selasa (9/1/2018).

Ia menambahkan, dalam mengelola sumber daya alam termasuk migas, kebijakan yang sedang dan akan dikeluarkan itu basisnya adalah bagaimana caranya masyarakat di sekitar daerah. " Dimana ada sumber daya alam itu ikut berpartisipasi dan menikmati hasil sumber daya alam tersebut," lanjut Arcandra.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi, kebijakan ini merupakan salah wujud dari pengelolaan energi yang berkeadilan yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan migas dan menerima manfaat dari hasilnya untuk masyarakatnya.

Pemerintah berharap dengan Kebijakan PI 10% tersebut, Pemerintah Daerah tidak lagi menerbitkan Peraturan Daerah yang menghambat investasi. 

"Dengan adanya (PI) 10% tersebut, apa yang kita harapkan, yang selama ini izin-izin daerah itu banyak yang katanya sulit dan sebagainya, nah dengan adanya PI 10% ini daerah kita harapkan tidak lagi menerbitkan perda-perda yang tidak memberikan added value bagi kegiatan pengelolaan sumber dayanya. Yang kedua, izin-izin daerah yang panjang itu sebisa mungkin dikerjakan oleh BUMD-BUMD tersebut. Sehingga ini bisa mempercepat perijinan daerah," ujar Arcandra.

Arcandra menambahkan, selain kebijakan PI 10%, kebijakan lainnya yang memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini diharapkan akan memperanjang rantai pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. 

"Produk dari tambang-tambang bisa tidak lebih panjang dari sekedar processing? mungkin masuk dari smelter, setelah smelter, ada industri yang mengelola produk dari smelter tersebut masuk. Semakin panjang rantai pengelolaan sumber daya alam itu maka akan semakin memberikan nilai tambah yang berkali lipat dibandingkan hanya menjual raw materialnya," jelas Arcandra.

Sama dengan produk tambang, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, diharapkan rantai pengelolaannya juga lebih panjang. Seperti produk dari gas bumi, tidak hanya menjual gasnya tapi juga produk turunannya di industri-industri kimia. 

Gas dapat dijadikan penggerak ekonomi lokal dengan memperpanjang rantai yang lain, tidak hanya menjual gas, tapi juga menjual produk turunannya yang lain, contohnya adalah industri petrochemical yang produk-produknya dapat diserap oleh industri yang lain.

"Itu semua adalah contoh bagaimana energi berkeadilan itu diwujudkan, dalam pengelolaan sumber daya alam ini sebesar-besarnya manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu adalah mandat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," pungkas Arcandra. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Indosat Ooredoo (Foto Rizki Meirino)

Selasa, 20 November 2018 - 13:00 WIB

Indosat Bangun Infrastruktur Broadband Masuki Revolisi 4.0

Indosat Ooredoo menyebut pihaknya berperan dalam membangun sarana infrastruktur broadband sebagai persiapan memasuki Revolusi Industri 4.0 yang sangat menekankan pada koneksi dan penggunaan…

Wisata Kapal Layar (Foto ist)

Selasa, 20 November 2018 - 11:29 WIB

Nias Ditunjuk Sebagai Tuan Rumah Sail Indonesia 2019

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim menunjuk Nias, Sumatra Utara, sebagai kandidat tuan rumah Sail Indonesia 2018.

Logo Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) (hukumonline)

Selasa, 20 November 2018 - 11:06 WIB

YLKI Terima 72 Aduan Terkait Fintech

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku telah menerima 72 pengaduan konsumen terkait layanan finansial teknologi sepanjang tahun 2018. Dan tercatat ada 29 Fintech yang diadukan kepada…

CEO Bank Sleman, Muhammad Sigit (tengah), menerima Penghargaan Bank Terbaik, yang diserahkan Pendiri Indonesia-Asia Institute - Economic Review Hj.RAy. Irlisa Rachmadiana,S.Sn,MM dan disaksikan oleh Ketua Dewan Juri-APBI-VII-2018 Prof.Dr.Ir.Marsudi W

Selasa, 20 November 2018 - 11:02 WIB

Inilah Perbankan Terbaik Indonesia Peraih APBI-VII-2018 & ABPRI-VI-2018

Era Disrupsi digital membuat bank harus mengubah cara berpikir, sehingga lebih dinamis dalam dan aktif mencari konsumen, untuk terus berinovasi dalam menghadapi disrupsi Digital. Inilah perusahaan…

Kemenpar branding Wonderful Indonesia melalui bus double decker jurusan City-Mona Vale Sydney.

Selasa, 20 November 2018 - 10:37 WIB

Makin Agresif, Bus Wisata Wonderful Indonesia Keliling Australia

Promosi Wonderful Indonesia tidak henti-hentinya dilakukan Kementerian Pariwisata. Kali ini Australia menjadi target. Caranya, dengan mem-branding bus double decker jurusan City-Mona Vale Sydney.…