Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto B1.com)

Kamis, 19 April 2018 - 23:00 WIB

DPR: Makin Banyak Elite Politik Bersilaturahmi Makin Baik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan semakin banyak elite politik melakukan silaturrahmi satu sama lain akan semakin baik bagi rakyat.

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PNG dipimpin oleh Edi Prabowo Ketua Komisi IV DPR RI didampingi Staf Ahli Mentan Bidang Lingkungan dan lainnya

Kamis, 19 April 2018 - 22:28 WIB

DPR RI Menawarkan Pelatihan Pemuda Tani ke PNG

Port Moresby, PNG-Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PNG dipimpin oleh Edi Prabowo Ketua Komisi IV DPR RI didampingi Staf Ahli Mentan Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono serta Staf…

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga (kiri) menyerahkan Bingkisan kepada perwakilan warga RW 09 Gunung Sahari dalam kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri di Masjid Jami Al Amir, Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Kamis, 19 April 2018 - 22:13 WIB

Kegiatan CSR Telkom Dinilai Efektif dan Berdampak Positif

Jakarta-Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dinilai efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

Kamis, 19 April 2018 - 22:07 WIB

Terkait Tumpahan Minyak di Balikpapan, Kementerian ESDM Tunggu Hasil Investigasi Final

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunggu hasil investigasi final dari pihak Kepolisian bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas insiden tumpahan minyak…

Wiranto bertemu SBY (foto Kompas.com)

Kamis, 19 April 2018 - 22:00 WIB

Wiranto Akui Pertemuan dengan SBY Bicarakan Keamanan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu (18/4/2019), membahas mengenai…