Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:19 WIB

Sering Kecelakaan, Pemerintah Hentikan Seluruh Proyek Tol Layang

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Terkait insiden ambruknya beton proyek pembangunan tol Becakkayu, Jakarta Timur pemerintah memutuskan sementara memberhentikan sementara pekerjan konstruksi yang berat…

Rizieq Shihab Imam Besar Front Pembela Islam (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:16 WIB

Habib Rizieq Tunda Kepulangan ke Indonesia

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menunda kepulangannya ke tanah air. Penundaannya tersebut sesuai dengan hasil sholat istikhoroh.

Gubernur Jambi Zumi Zola (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:14 WIB

Zumi Zola Tegaskan Pilkada di Jambi Harus Sesuai Aturan

Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tiga daerah di Provinsi Jambi harus terlaksana dengan baik tanpa melanggar hukum dan sesuai aturan yang berlaku.

Mustafa Bupati Lampung Tengah (Foto Dok Radar)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:11 WIB

Partai Nasdem Tetap Dukung Mustafa Sebagai Cagub Lampung

Partai NasDem tetap mendukung Mustafa sebagai calon gubernur Provinsi Lampung, meskipun telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam perkara suap atau gratifikasi.

Mentan Andi Amran Sulaiman (Dok Industry.co.id)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:02 WIB

Mentan Andi Minta Anggaran Fokus ke Sektor Produksi Pertanian

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2019 yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkup Pertanian Provinsi…