Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 11 Desember 2018 - 08:00 WIB

KEIN: Fundamental Ekonomi Makin Kuat

Wakil Ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran semakin baik, sehingga membuat kondisi perekonomian Indonesia…

Mata uang Rupiah (Foto Ist)

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:47 WIB

Kemungkinan Rupiah Melemah Tanpa Sentimen Positif

Jakarta - Di perkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran 14561-14442. Pergerakan Rupiah yang menyentuh batas middle bollinger band dikhawatirkan dapat kembali melampaui batas tersebut. Dengan…

Industri Fintech (images: illusionqueststudios.com)

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:40 WIB

Perlindungan Konsumen, Prioritas Pengusaha Fintech

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengklaim, telah banyak melakukan kegiatan proaktif dan preventif dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, bersama Otoritas Jasa…

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:20 WIB

Saham PT Urban Jakarta Propertindo Tbk-PT Satria Mega Kencana TbkMulai Diperdagangkan

Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham dua perusahaan, yakni PT Urban Jakarta Propertindo Tbk dan PT Satria Mega Kencana Tbk.

Dalam periode 5 tahun, Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di dua area prioritas, yaitu edukasi dan pemberdayaan kesehatan dalam gaya hidup aktif

Selasa, 11 Desember 2018 - 07:13 WIB

Inilah Kesepakatan Kementerian Kesehatan dan Fonterra Brands dalam Mendukung Sustainable Development Goal

Jakarta- Presiden Direktur Fonterra Brands Indonesia, Mr. Shekhar Rapaka menyampaikan kebanggaanya karena dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan kesehatan masyarakat…