Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Indonesia

Jumat, 15 Februari 2019 - 21:00 WIB

Utang Luar Negeri Naik Menjadi Rp5.312 Triliun

Utang luar negeri Indonesia naik 6,9 persen secara tahun ke tahun pada akhir triwulan IV 2018 menjadi 376,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.312 triliun (asumsi kurs Rp14.100 per dolar…

Ilustrasi Nyamuk Demam Berdarah

Jumat, 15 Februari 2019 - 20:40 WIB

Hati-Hati! Anak yang Terinfeksi Kedua Kali oleh Virus Dengue dapat Berakibat Fatal

Jumlah kasus DBD tertinggi di Indonesia terjadi di Jawa Timur, yakni2.657kasus dan47 orang diantaranya meninggal dunia.

CEO &Founder; Pintro Syarif Hidayat

Jumat, 15 Februari 2019 - 20:37 WIB

Pintro Hadirkan Platform Digital Layanan Pendidikan Terintegrasi

Satu lagi platform aplikasi berbasis pendidikan turut meramaikan dunia pendidikan tanah air yaitu Pintro. Pintro merupakan platform digital aplikasi sistem tata kelola administrasi dan manajemen…

BMW Indonesia Gelar BMW Exhibition

Jumat, 15 Februari 2019 - 20:02 WIB

BMW Indonesia Gelar BMW Exhibition Hadirkan Program Khusus

BMW Indonesia menggelar BMW Exhibition selama 3 hari pada tanggal 15-17 Februari 2019 di Plaza Senayan Atrium. Beberapa program khusus diperkenalkan lebih luas seperti program khusus Drive to…

All New Suzuki Ertiga

Jumat, 15 Februari 2019 - 19:03 WIB

Terbukti Makin Diminati, Suzuki Tambah Fitur All New Ertiga

Untuk terus memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen akan kendaraan multiguna yang modern, All New Ertiga kini tampil lebih menarik dengan beberapa perubahan signifikan.