Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Selasa, 17 Juli 2018 - 16:04 WIB

Industri Manufaktur Dongkrak Ekspor RI ke Australia

Industri manufaktur berperan besar dalam mendongkrak peningkatan nilai ekspor Indonesia, salah satunya ke negara tujuan seperti Australia.

WK Migas

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:58 WIB

Kementerian ESDM Tandatangani 3 Kontrak Gross Split Hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas 2018

Kementerian Energi dan Sumber dan Sumber Daya Mineral kembali melakukan penandatanganan kontrak bagi hasil Gross Split hasil penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2018 yang dilaksanakan di…

Menhub Budi Karya Sumadi

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:40 WIB

Menhub: Biaya Perbaikan Jalan Capai Rp 43 Triliun Pertahun

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini masih banyak truk kelebihan muatan dan ukuran beroperasi di jalanan sehingga menyebabkan jalan rusak.

Memasuki era revolusi industry 4.0 hampir segala sektor terdigitalisasi. Hal itu pula yang melatarbelakangi platform GazEgaz.com

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:20 WIB

GazEgaz Hadir Sebagai Platform Industri Energi dan Pertambangan

Memasuki era revolusi industry 4.0 hampir segala sektor terdigitalisasi. Hal itu pula yang melatarbelakangi platform GazEgaz.com

BNI Syariah. (Foto: IST)

Selasa, 17 Juli 2018 - 14:44 WIB

Milad 8 BNI Syariah Luncurkan Hasanah Digiverse

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Sebagai wujud syukur atas usia kedelapan yang jatuh pada tanggal 19 Juni, BNI Syariah merayakan puncak milad dengan tema The Future Transformation yang dihadiri Kepala…