Bulan Depan, Penegakan Hukum Taksi Online Mulai Diterapkan

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 09 Januari 2018 - 11:30 WIB

Ilustrasi Taksi Online (Ist)
Ilustrasi Taksi Online (Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan transportasi online atau daring.

Hal ini dilakukan guna mendukung rencana penerapan penuh Peraturan Menteri (PM) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.

"Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota," jelas Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan resminya, Selasa (9/1/2018).

Saat ini sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Kementerian Perhubungan juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya."Setelah sudah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian," ujar Budi.

Pada pekan pertama dan kedua, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan. Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, lanjut Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik. "Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga nanti sisanya menjadi ilegal bila tetap mengoperasikannya," tegasnya.

Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian. "Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya," tuturnya.

Dia juga menegaskan adanya pembatasan usia kendaraan bagi angkutan pariwisata yakni 10 tahun dan angkutan antarkota dan antararprovinsi (AKAP) serta antarkota dalam provinsi (AKDP) maksimal 25 tahun.

Pembatasan usia seperti bus pariwisata atau tidak dalam trayek ini untuk keselamatan transportasi dan peningkatan pelayanan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi pelayanan Jamkrindo. (Foto: Istimewa)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 21:54 WIB

Perum Jamkrindo Terima 30 Mahasiswa Program Magang

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia meneriman sebanyak 30 orang Mahasiswa magang dari Vokasi Universitas Indonesia, Universitas Negeri…

Agus Harmurti Yudhoyono (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 21:00 WIB

Terima Kasih AHY, GN, RR, dan MMD!

Kita dapat menilai budi pekerti seseorang dari kenyataan sikap diri menghadapi musibah yang menimpa.

Melany Dian Risiyantie,

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:34 WIB

Melany Dian Risiyantie Nilai Artis Nyaleg Punya Nilai Positif & Negatif

Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin, 13/8, kemarin terdapat 54 orang nama artis atau selebritas. Hal ini menunjukkan dunia…

Kementerian PUPR terapkan teknologi RISHA

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:32 WIB

Kementerian PUPR Terapkan Teknologi RISHA Rekonstruksi Rumah di Lombok

Konstruksi rumah tahan gempa diperlukan sebagai mitigasi bencana karena wilayah Lombok termasuk salah satu wilayah rawan gempa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Foto Ist)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:20 WIB

Beda Koalisi dengan Jokowi, Asman Abnur Bukan Lagi Menteri Aparatur Negara

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengonfirmasi Asman Abnur telah mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. Dengan begitu, Abnur bukan lagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…