Putusan MA Tidak Batalkan Pengoperasian Pabrik Semen Indonesia di Rembang

Oleh : Abraham Sihombing | Jumat, 06 Januari 2017 - 11:55 WIB

Gedung Mahkamah Agung (Globalindo)
Gedung Mahkamah Agung (Globalindo)

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak menyebutkan soal pembatalan pengoperasian pabrik semen baru milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di Rembang, Jawa Tengah.
 
“Karena itu, pembangunan pabrik akan terus berlanjut seiring diterbitkannya Putusan PK (Peninjauan Kembali) tersebut. Amar Putusan Majelis Hakim tersebut sudah seusai dan tidak melanggar azaz ultra petita,” ujar Mahendradatta, Kuasa hukum SMGR, dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (05/01/2017) petang.
 
Mahendra mengemukakan, pihak MA menilai bahwa tuntutan hukum yang diajukan para penggugat tidak memenuhi azas partisipasi masyarakat. Pasalnya, salah satu dokumen hukum yang diproses berisi Surat Pernyataan 2501 Warga Tolak Pabrik Semen, tetapi hingga kini dokumen tersebut masih diragukan validitasnya.
 
“Dokumen tersebut terkesan main-main. Pasalnya, ditemukan pihak yang menandatangani surat pernyataan tersebut bukanlah orang Rembang yang tinggal di sekitar lokasi pendirian pabrik semen tersebut. Adapula, yang menandatangani surat tersebut adalah orang Rembang yang berdomisili di Jerman dan Belanda,” papar Mahendradatta.
 
Bahkan ada yang lebih tidak masuk akal lagi, demikian Mahendradatta,” Ada orang-orang yang mengaku sebagai Ultraman, Superman, Presiden RI 2025, Menteri hingga Copet Pasar turut menandatangani surat pernyataan tersebut.”
 
Disamping itu, menurut Mahendradatta, Pertimbangan Majelis Hakim Putusan PK tidak melarang penambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Penambangan di kawasan CAT Watuputih diperbolehkan demi kepentingan bangsa dan negara dengan pembatasan khusus untuk menjaga sistim akuifer dan ketersediaan air.
 
Sementara itu, demikian Mahendradatta, berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan PP 27 Tahun 2012, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) milik PT Semen Indonesia dapat diperbaiki atau ditambahkan (addendum) dengan memperhatikan putusan PK.
 
“Secara hukum, memang hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan UU 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,” imbuhnya.***

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Grup Band Slank

Jumat, 14 Desember 2018 - 04:47 WIB

Slank akan Jadi Duta Kelor untuk NTT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menobatkan para personel grup musik Slank menjadi duta tanaman kelor melalaui perayaan memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-60 Provinsi NTT yang…

Menteri ESDM Ignasius Jonan (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

Jumat, 14 Desember 2018 - 04:43 WIB

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal-Tahun Baru Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan pasokan listrik saat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, terutama di Jawa dan Bali aman.

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Jumat, 14 Desember 2018 - 04:39 WIB

2019 Kalimantan Selatan Cetak Sawah 200 Hektar

Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan Fathurrahman mengatakan pada tahun 2019 kembali mendapatkan program cetak sawah di lahan rawa dari Kementerian Pertanian seluas 200 hektare.

Menaker, Hanif Dhakiri

Jumat, 14 Desember 2018 - 04:34 WIB

Revolusi Industri 4.0 Ciptakan 3,7 Juta Pekerjaan Baru

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengungkapkan di era revolusi industri 4.0 mendatang akan ada 3,7 juta pekerjaan baru yang muncul dan akan ada beberapa pekerjaan lama yang menghilang.

Sales Director Maxima Global Solusindo Anthony Hermansjah (kedua dari kanan) saat peluncuran 3 seri produk CCTV Uniview, Jakarta, Kamis (13/12/2018)

Kamis, 13 Desember 2018 - 22:51 WIB

Penuhi Kebutuhan Industri, Uniview Luncurkan 3 Seri Produk CCTV

Jakarta Bertempatan di The Pallas SCBD Jakarta, Maxima Global Solusindo sebagai National Distributor untuk merek ternama dan terdepan untuk perangkat kamera cctv (video surveillance) di pasar…