Pengembangan Pembangkit Energi Panas Bumi Mutlak Diperlukan

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 30 Desember 2017 - 13:00 WIB

Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)
Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengembangan pembangkit energi yang menggunakan geothermal atau panas bumi mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Republik Indonesia dalam mencapai kedaulatan energi nasional.

"Bagi Indonesia, pengembangan energi panas bumi mutlak diperlukan, jika kita ingin mencapai tujuan nasional swasembada energi dan menjadi produsen tenaga panas bumi terbesar di dunia," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam rilis, di Jakarta, Sabtu (30/12/2017) .

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga sangat menyambut baik dan mendukung investor baik dalam bidang energi yang membantu pengembangan Iptek nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menyatakan, pengembangan pembangkit panas bumi bakal menjadi alternatif utama pada masa mendatang dan selaras dengan semakin berkembangnya penggunaan sumber energi terbarukan di tataran global saat ini.

"Saya yakin bahwa (panas bumi) ini akan menjadi alternatif utama di masa yang akan datang," kata Herman Khaeron.

Menurut dia, hal utama yang penting pada saat ini adalah bagaimana memberikan energi panas bumi payung hukum yang tepat dan menyeluruh.

Selain Undang-Undang Panas Bumi sudah ada, lanjutnya, tentu juga harus ada yang menaungi seutuhnya menuju penerapan energi baru terbarukan.

Ia memaparkan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang disebut "Ring of Fire" tentu memiliki potensi besar energi panas bumi yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik.

Ia juga mengemukakan, geothermal atau panas bumi memiliki potensi hingga sebesar 29.000 megawatt (MW) di seluruh pelosok nusantara tetapi yang terpasang baru sekitar 1.600 MW.

Sebelumnya, seperti dilansir Antara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengkaji penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil untuk kawasan terpencil di Indonesia.

"Sebenarnya potensi panas bumi ada di banyak tempat di Indonesia. Seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat setempat, khususnya untuk wilayah perbatasan dan terpencil," kata Kepala BPPT, Unggul Priyanto saat melakukan kunjungan kerja ke area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong, atau Lahendong Binary Plant, Tomohon, Sulawesi Utara.

Energi panas bumi, kata Kepala BPPT Unggul, menjadi pilihan untuk menggantikan energi diesel yang masih digunakan pada kawasan kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, serta di Maluku yang selama ini pun masih kurang memadai.

Menurut dia, pembangkit listrik tenaga panas bumi sebenarnya bisa lebih ekonomis jika semua komponen diproduksi oleh perusahaan domestik.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.