142 Proyek EBT Mangkrak, HIPMI Minta KPK Turun Tangan

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 27 Desember 2017 - 18:02 WIB

Ilstrasi Energi baru terbarukan (Foto Ist)
Ilstrasi Energi baru terbarukan (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Sebanyak 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp 1,17 triliun yang dikerjakan Kementerian ESDM mangkrak.Hal itu berdasarkan laporan yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut banyaknya temuan pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun tersebut. Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Yaser Palito meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dan menindaklanjuti laporan BPK tersebut.

"Ada baiknya KPK mengusut kasus ini. Sebab ini masalah APBN yang nilainya tidak kecil. Potensi penyimpangannya sangat besar," ujar Yaser di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dikatakannya kebijakan EBT dalam beberapa tahun terakhir semakin tidak jelas. Regulator dan PT PLN terlalu ambisius membangun dan mengoperasikan sendiri EBT di APBN yang sangat terbatas. Akibatnya, sejak dari hulu, regulasi EBT sudah carut-marut.

"Perencanaan pun tidak matang, tapi program dan proyek tetap jalan sehingga terbengkalai paska pembangunan pembangkit," tuturnya.

Yaser mengatakan banyak pembangkit tersebut dibangun asal-asalan. Bahkan ada pembangkit yang hanya sehari beroperasi, besoknya langsung rusak. Sebab itu, banyak Pemerintah Daerah yang enggan menerima pembangkit yang langsung rusak tersebut.

"Tidak sepenuhnya Pemda dipersalahkan, sebab ini barang sejak dibangun sudah rusak. Di sisi lain, Pemda tidak punya kapasitas untuk mengoperasikan pembangkit. Dia musti cari pihak ketiga," ujarnya.

Sebab itu, sejak awal Hipmi berpandangan pemerintah tidak perlu membangun sendiri pembangkit dan mengoperasikannya sendiri. ESDM sebaiknya menyerahkan kepada swasta, sehingga pemerintah masih punya anggaran yang cukup untuk membangun transmisi di daerah-daerah.

"Coba kalau dana Rp 1 triliun itu dipakai untuk bangun transmisi, swasta yang bangun pembangkitnya," tuturnya.

Agar masalahnya menjadi terang benderang, Hipmi mendesak KPK untuk mengusut masalah ini dan tidak terulang lagi pada pembangkit lainnya. KPK juga perlu mengevaluasi kebijakan ESDM yang dinilai tidak efisien memanfaatkan APBN dan mengerdilkan peran swasta.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Foto Ilustrasi Impor Produk E-commerce

Selasa, 18 September 2018 - 20:20 WIB

Kini Impor Barang e-Commerce Seharga US$75 Kena Bea Masuk

Pemerintah bakal mengubah aturan tentang impor barang kiriman lewat e-commerce. Perubahan regulasi itu ditulis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 112/PMK.04/2018.Ditjen Bea cukai…

Grup Astra Agro Kembali Raih ISPO (Foto Herlambang)

Selasa, 18 September 2018 - 19:50 WIB

Grup Astra Agro Kembali Raih ISPO

Anak-anak perusahaan perkebunan kelapa sawit Grup Astra Agro kembali menerima sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dirut BRI Suprajarto dan CEO Lippo Group James T Riady, (Foto Rizki Meirino)

Selasa, 18 September 2018 - 19:45 WIB

Bank BRI-Siloam Hospitals Perkuat Layanan Perbankan dan Layanan Kesehatan

Upaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk meningkatkan layanan jasa perbankan kepada para nasabahnya terus dilakukan. Kali ini Bank BRI menggandeng PT. Siloam International Hospitals,…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 18 September 2018 - 18:30 WIB

Rupiah Selasa Sore Menguat Menjadi Rp14.867

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore bergerak menguat sebesar 13 poin menjadi Rp14.867 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.880 per dolar AS.

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Foto:Ist)

Selasa, 18 September 2018 - 18:00 WIB

Pengembangan Industri Pariwisata, Qatar Investasi 100 Juta Dolar di Indonesia

Pemerintah Qatar telah melakukan investasi 100 juta dolar AS untuk pengembangan industri pariwisata di Indonesia.