Vokasi dan Inovasi Jadi Kunci Utama Pengembangan Industri Nasional

Oleh : Ridwan | Rabu, 27 Desember 2017 - 07:56 WIB

Presiden Jokowi bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Gubernur Jabar Aher di acara Vokasi Industri Astra (kemenperin)
Presiden Jokowi bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Gubernur Jabar Aher di acara Vokasi Industri Astra (kemenperin)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri berhasil meningkatkan lapangan kerja baru.

Melalui program pendidikan vokasi link and match, Kemenperin telah bekerjasama di lebih dari 600 perusahaan dan 1.300 SMK.

"Tujuannya untuk meningkatkan laoangan pekerjaan. Dari program ini sudah menghasilkan 16 juta tenaga kerja di sektor industri," ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto melalui laman facebooknya @Airlangga Hartarto di Jakarta (27/12/2017).

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga sedang mengembangkan program ini hingga wilayah Indonesia Timur. "Ke depan semoga tenaga kerja di Indonesia bisa terus berinovasi untuk mengembangkan industri," terangnya.

Menurutnya, peningkatan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan menjadi sangat penting untuk menciptakan SDM yang kompeten. Disisi lain, peningkatan inovasi menjadi kunci utama untuk mengembangkan industri nasional.

"Oleh karena itu, baik vokasi maupun inovasi Kemenperin akan mendorong fasilitasi dalam bentuk tax allowance," tuturnya.

Kemenperin sedang mengusulkan skema insentif baru kepada industri yang berkomitmen melakukan pengembangan pendidikan vokasi dan inovasi.

Insentif yang diajukan antara lain tax rebateatau tax deduction(pengurangan pajak) 200 persen untuk belanja yang terkait pelatihan dan pendidikan vokasi. Selain itu, fasilitas penurunan pajak senilai 300 persen untuk belanja yang terkait kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan perusahaan.

Dalam kebijakan ini, pemerintah akan memberi potongan pajak mencapai 200-300 persen dari jumlah investasi yang ditanamkan, baik dari sisi belanja operasional atauoperating expenditure(opex) dan belanja modal ataucapital expenditure(capex), sehingga pajak yang perlu dibayarkan sangat rendah.

Airlangga pun berharap, skema insentif tersebut dapat segera selesai dan bisa diterapkan secepatnya pada kuartal I tahun 2018. "Jadi ini yang sedang kamidorong terus, sehingga fasilitas ini akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri nasional agar lebih berkembang dengan cepat," ungkapnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

Senin, 17 Desember 2018 - 10:37 WIB

Rasio Elektrifikasi 99,9% Tahun 2019, Menteri Jonan: Jangan Sampai Ada Masyarakat yang Belum Menikmati Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa target rasio elektrifikasi 99,9% di tahun 2019 bertujuan agar jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang belum…

Raffi Ahmad (paling kiri) bersama pemain film 'After Met You' yang akan beredar awal Januari 2109

Senin, 17 Desember 2018 - 10:24 WIB

Raffi Ahmad Segera Luncurkan Film Terbaru After Met You

Setelah menggarap film horor berjudul Tumbal Nyai : Part Nyai, kini Raffi Ahmad melalui perusahaan fimnya RA Pictures kembali memproduksi film terbarunya berjudul After Met You. Film ini diangkat…

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)

Senin, 17 Desember 2018 - 10:23 WIB

Kelola Tujuh Pabrik, Total Kapasitas Produksi CPO Sawit Sumbermas Sarana Capai 2.250.000 Ton Pertahun

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mengelola enam pabrik kelapa sawit (PKS) dan satu pabrik inti sawit di Kalimantan Tengah, dengan total kapasitas produksi hingga 2.250.000 ton minyak sawit…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja ke Sentra IKM Batik Amziah di Jambi (Foto: Kemenperin)

Senin, 17 Desember 2018 - 10:20 WIB

Menperin Airlangga Apresiasi Kreatifitas IKM Batik Jambi

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sektor batik di Provinsi Jambi.

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Senin, 17 Desember 2018 - 10:19 WIB

Sesuai UU, Data Pangan Satu Pintu BPS

Jakarta - Terkait perdebatan tentang instansi pemerintah yang memiliki otoritas terhadap data statistik khususnya pangan, Pengamat Kebijakan Publik, Razikin Juraid mengungkapkan dengan mengacu…