Klaim Keberhasilan Program Infrastruktur Menuai Kontroversi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Tiga tahun terakhir pemerintah gencar membangun infrastruktur. Proyek pemerintah membentang dari pusat hingga ke daerah. Namun upaya itu dianggap belum berdampak signifikan terutama dalam menyerap tenaga kerja.

Selama tiga tahun lebih berkuasa, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tampak giat membangun infrastruktur. Sejumlah proyek pembangunan di pusat hingga daerah dikebut berdampak pada terus meningkatnya anggaran pada proyek infrastruktur dari semula Rp 177 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 401 triliun pada tahun 2017.

Jumlah anggaran akan terus meningkat hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi pada tahun 2019.

Lantas proyek apa saja yang dikerjakan dalam tiga tahun terakhir pemeritahan Jokowi?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan terdapat sejumlah capaian pembangunan infrastruktur yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari jalan, bendungan, hingga perumahan.

"Jalan tol, bendungan, pembangunan jaringan irigasi, perumahan sudah cukup berhasil kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian air minum, kemudian kawasan perbatasan, itu jalan nasional, kita tahun ketiga lebih dari 2650 km dibangun, padahal targetnya 2.650 km. Jalan tol tahun ini akan 568 km tambahannya. Tahun 2019 sampai 1.581 km. Jadi itu sedang kami siapkan," katanya di Kementerian PUPR belum lama ini.

Menurutnya, capaian-capaian tersebut membuat daya saing infrastruktur RI menjadi semakin meningkat.

"Jalan tol, bendungan jaringan irigasi, rumah, air minum, perbatasan, itu yang bisa menyebabkan daya saing infrastruktur kita naik," imbuhnya.

Klaim keberhasilan tadi ternyata menuai kontroversi. Benar bahwa pembangunan infrastruktur lebih giat dilaksanakan pada pemerintahan Jokowi.

Namun hasilnya belum dirasa signifikan bagi masyarakat. Pandangan itu diungkapkan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, pembangunan fisik infrastruktur sendiri nyatanya masih belum menunjukkan progres yang berarti.

Dari total 247 proyek strategis nasional, sampai 2017 hanya sembilan persen atau 22 proyek yang dinyatakan selesai. Sedangkan yang masih dalam tahap perencanaan atau persiapan mencapai angka 36 persen atau 88 proyek.

"Artinya selama ini proyek infrastruktur dapat dikatakan mengalami stagnansi," ujar Enny saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Stabilitas Tanpa Akselerasi" di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, lanjut Enny, indikasi anomali dari pembangunan proyek infrastruktur yaitu penyerapan tenaga kerja dan upah buruh bangunan yang menurun. Dengan semakin meningkatnya infrastruktur, idealnya penyerapan tenaga kerja harusnya juga ikut naik.

Wanita berhijab ini menuturkan, memang dampak infastruktur baru bisa sepenuhnya dirasakan pada jangka panjang, namun seharusnya dalam jangka pendek manfaat tersebut sudah mulai terlihat seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja sektor konstruksi.

"Memang ada time-lag, pembangunan infrastruktur tidak serta merta hasilnya dapat dinikmati dalam jangka waktu dekat, tapi minimal ada akselerasinya," kata Enny.

Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada 2015 mencapai 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Pada 2016, sektor konstruksi mencatatkan angka penyerapan tenaga kerja 7,71 juta orang atau turun 0,01 juta jiwa.

Pada 2017 menyerap 7,16 juta orang. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tenaga kerja di sektor ini justru menyusut sekitar 0,56 juta orang.

Begitu pula dengan upah riil buruh bangunan yang nyatanya menurun. Upah riil adalah upah nominal dikurangi dengan tingkat inflasi.

Pada September 2015, upah riil harian buruh bangunan mencapai Rp 66.158, lalu pada dua tahun berikutnya turun menjadi Rp 65.768 pada 2016 dan Rp 64.867 pada 2017.

Sementara Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyoroti kebijakan pemerintah yang bernafsu membangun proyek infrastruktur tanpa kemampuan finansial mumpuni.

"Infrastruktur harus dibangun, kita sudah tak ada perdebatan soal itu. Tapi persoalannya adalah pembangunan harus sesuai dengan kapasitas duit yang dipunya," ungkapnya.

Chatib contohkan dengan sederhana. Ibarat individu kelas menengah baru berumah tangga, kalau langsung beli rumah, mobil serta menjalani gaya hidup kelas atas, maka keuangan keluarga pasti sangat bermasalah.

Agar tidak demikian, maka uang harus digunakan untuk yang bersifat prioritas.

Begitu juga dengan negara. Infrastruktur perlu dibangun, tapi tidak bisa dilakukan sekaligus. Apalagi harus murni menggunakan dana yang bersumber dari APBN, tanpa melibatkan swasta.

"Artinya perlu prioritas, kalau duitnya banyak ya bangun banyak. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan," jelasnya.

Prioritas, maksud Chatib adalah memiliki efek ekonomi yang besar.

"Sekarang lihat jalan Papua. Bagus memang, jalannya lebar. Tapi ada yang lewat enggak? Apa ada efek ekonomi yang besar di sana? Kenapa enggak jalan perintis saja dulu," terang Chatib.

Menanggapi kritik tersebut pemerintah melalui Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebeliknya justru memastikan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan kabinet kerja secara tidak langsung telah memberikan dampak pada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Bambang mengatakan, jangka pendek yang bisa dirasakan masyarakat adalah adanya ketersediaan lapangan kerja, sedangkan jangka panjangnya bisa menciptakan suatu perekonomian baru.

Pemerintah saat ini tengah mengebut beberapa pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, bendungan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara atau yang lebih memiliki dampak jangka panjang.

"Kita bikin jalan mungkin hanya menciptakan lapangan kerja sekian, tapi kalau jalan itu jadi, maka jalan itu menciptakan ekonomi, ekonominya menciptakan lapangan kerja, tanpa jalannya itu diapa-apain lagi, jadi melihat infrastruktur itu seperti itu, dampaknya jangka panjang," ujar Bambang.

Bambang melanjutkan, alasan gencarnya pembangunan infrastruktur juga dikarenakan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, dan mengintegrasikan daerah satu dengan yang lainnya.

Apalagi, infrastruktur selama ini menjadi salah satu penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Karena tingkat infrastruktur terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan.

"Pertanyaannya kalau pemerintah sekarang enggak bangun infrastruktur, pemerintah selanjutnya nanti berfikirnya sama seperti kamu ah jangan infrastruktur, nanti diundur lagi nantinya Indonesia menjadi negara yang terpuruk nanti tidak mempunyai daya saing, airport-nya kepenuhan, jalannya macet, ekonomi seperti apa yang bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Jadi harus dilihat memang dari jangka panjang," jelasnya.