Jangan Terprovokasi Berbuat Kekerasan Terkait Yerusalem

Oleh : Herry Barus | Kamis, 14 Desember 2017 - 16:00 WIB

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana mengimbau masyarakat di Tanah Air tetap dapat menjaga perdamaian serta tidak mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan terkait dengan kriris Yerusalem.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing ajakan membenci rakyat Amerika Serikat atau hal-hal yang berhubungan dengan negara itu terkait dengan keputusan Presiden Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel.

"Kita sebagai rakyat Indonesia jangan menimpakan kemarahan kita terhadap warga AS atau hal-hal yang berbau AS," Hikmahanto di Jakarta, Kamis (14/12/2017)

Justru, kata dia, rakyat AS harus dirangkul karena merekalah yang paling berdaulat sehingga bisa memblok kebijakan presidennya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut peraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Nottingham, Inggris ini masyarakat Indonesia harus bisa memilah siapa sebenarnya yang harus dihadapi.

"Sekali lagi bukan rakyat Amerika, bukan hal-hal kepentingan Amerika, tetapi kebijakan Presiden Donald Trump itu sendiri yang dapat membahayakan bangsa dan warganya," tuturnya kepada awak media.

Menurut Hikmahanto, keputusan Trump itu bisa menjadi bumerang bagi dia karena bisa menjadikan AS sebagai target kemarahan dari negara-negara yang menolak, apakah itu dari hubungan kedua negara atau mungkin ancaman terorisme.

Yang tidak kalah penting, menurut Hikmahanto, persoalan Yerusalem dan Palestina secara umum sama sekali bukan persoalan agama, melainkan persoalan politik dan penjajahan suatu negara atas negara yang lain.

Keputusan Trump bisa dinilai sebagai sebuah persetujuan kepada suatu pemerintahan untuk mengambil secara tidak sah tanah orang lain.

"Jadi, ini yang kita bilang sebagai bentuk penjajahan. Ini masalah yang kita semua harus perangi. Menurut konstitusi kita penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini," ujarnya.

Kalau masalah Yerusalem ini dikaitkan dengan masalah agama, kata Hikmahanto, tentunya negara-negara non-Muslim besar seperti Prancis, China, Inggris, Rusia dan negara-negara lainnya tidak akan bersuara keras.

"Kalau masalah agama, harusnya negara-negara di Timur Tengah sepakat satu suara, tapi nyatanya tidak," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…