Tuntut Keadilan Ekologis, WALHI Surati Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan memprioritaskan platform politik lingkungan hidup untuk mewujudkan keadilan ekologis.

Deklarasi Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia tersebut disampaikan pada acara penutupan Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017 yang digelar pada Rabu (13/12) di Jakarta.

Acara Deklarasi Platform Poltik Lingkungan Hidup dihadiri antara lain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, para pengurus dan Direktur Eksekutif Daerah Walhi, komunitas rakyat pejuang lingkungan hidup, aktifis gerakan lingkungan hidup, dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis di 34 provinsi.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati mengatakan bahwa selama ini penyebab krisis ekologis di Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme.

Dan, menurutnya, penyebab tersebut diperkuat oleh rezim neo liberalism dan militeristik yang melihat kekayaan alam hanya sebagai komoditas dan mendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi skala besar.

Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat dan alam hanya dijadikan objek sehingga negara justru meligitimasi praktek perampasan, tanah, air, dan seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat atau sumber-sumber agraria," ungkapnya.

Selain itu, terjadi pula apa yang disebut Darurat Ekologis atau situasi kegentingan yang diakibatkan hilangnya keseimbangan ekologis, dimana ekosistem setempat maupun global kehilangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Darurat Ekologis kini semakin massif, dan pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim global semakin memperparah kondisi warga masyarakat yang secara struktural sudah termajinalisasi, seperti kelompok petani dan nelayan kecil dan tradisional, masyarakat adat dan masyarakat lokal serta perempuan dan anak-anak.

"Hal ini lebih lanjut mengancam kedaulatan warga atas kebutuhan dasarnya seperti pangan, air, dan energi, " jelas Nur Hidayati.

Situasi seperti ini, menurutnya, harus segera dihentikan.

" Sistem dan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalisme dan rezim neo liberalisme harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi, tegas Nur Hidayati.

Oleh karenanya, sambungnya, gerakan lingkungan hidup tidak bisa lagi hanya bergerak pada tindakan penyelamatan alam semata, namun juga harus menuju akar penyebab dari berbagai krisis multidimensional bersama-sama dengan gerakan sosial dan demokrasi lainnya.

"Gerakan lingkungan hidup harus menyatukan langkah mendorong terwujudnya kedaulatan politik-ekonomi serta keadilan ekologis yang sejati," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Hidayati menyerahkan dokumen deklarasi kepada Teten Masduki untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Sementara itu, di tempat yang sama, Teten Masduki mengatakan dirinya memahami pesan politik dari rekan-rekan yang dititupkan kepadanya, dan ini pasti ia sampaikan ke presiden.

Menurut Teten, untuk memperjuangkan platfrom politik lingkungan ini di pemerintahan, perlu usaha politik juga agar hal ini menjadi kebijakan pro rakyat.

"Dalam era demokrasi sekarang, yang terjadi adalah kontes gagasan dan ini tidak terelakkan. Jadi gerakan sosial harus bertransformasi ke gerakan politik," kata Teten.