Catatan Kelam Konflik Perkebunan Sawit, SELUMA Tagih Janji Reformasi Agraria

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Konflik Agraria menjadi catatan kelam yang hampir terjadi di seluruh Wilayah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Selum Provinsi Bengkulu.

Konflik ini mengakibatkan masyarakat terancam kehilangan hak atas tanah dan perkebunannya, bahkan konflik ini sudah mengakibatkan 8 orang sempat mengalami kriminalisasi.

Ketua Forum Petani Bersatu Seluma, Osian Pakpahan, mengatakan, tanpa melakukan sosialisasi, PT Sandabi Indah Lestari (SIL) telah beroperasi.

"Dan yang paling mengejutkan adalah secara tiba-tiba mengklaim lahan mayarakat sebagai lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik mereka," ungkapnya.

Selain itu, Osian juga mengatakan bahwa pada 2011 perusahaan yang beraktivitas di sektor perkebunan kelapa sawit ini bahkan telah melakukan penggusuran lahan masyarakat dengan melibatkan tangan negara berseragam cokelat.

"Enam tahun berselang, ekskalasi konflik antara Masyarakat Desa Tumbuan, Lunjuk, Pagar Agung, Talang Prapat (Kecamatan Lubuk Sandi dan Kecamatan Seluma Barat), Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dengan PT. SIL semakin memanas," jelasnya.

Menyikapi konflik ini, Walhi menegaskan bahwa sudah saatnya negara hadir melindungi masyarakat dan memulihkan haknya yang terancam oleh investasi perkebunan kelapa sawit.

Sudah saatnya negara hadir menyelesaikan konflik yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Peluang penyelesaian konflik ini bisa ditempuh dengan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang disebutkan negara sebagai salah satu program prioritas untuk memulihkan hak masyarakat, kata Sawung, Pengkampanye Walhi Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Meike Inda Erlina, Pengkampanye Walhi Bengkulu juga menyebutkan bahwa pilihan penyelesaian konflik dengan skema TORA merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan negara.

Pemulihan hak masyarakat melalui skema TORA menjadi penting dalam penyelesaian konflik ini, terlebih dalam proses penerbitan izin ditemukan banyak kejanggalan karena ada indikasi praktik korupsi melalui penerbitan HGU. Selain itu, ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak PT SIL melalui praktik kriminalisasi dan perampasan hak-hak masyarakat, ujar Mieke pada Press Conference Walhi Bengkulu yang berlangsung pada hari ini di acara Temu Rakyat dan Konferensi Nasional Lingkungan Hidup yang diadakan oleh Walhi Nasional.

Selain perusahaan dan pemerintah, lembaga keuangan merupakan pendorong besar dibalik konflik yang terjadi.

Menurut Vera Falinda, Program Officer TuK Indonesia, lembaga pembiayaan tidak bisa menutup mata atas keterlibatannya dalam konflik.

Malapetaka yang tercipta akibat pembiayaan yang tidak accountable atas perusahaan yang mereka berikan jasa keuangannya, pungkasnya.