Sembilan Pekerjaan Rumah Panglima TNI Baru

Oleh : Herry Barus | Kamis, 07 Desember 2017 - 17:38 WIB

Paripura DPR Detujui Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI (Foto Rizki Meirino)
Paripura DPR Detujui Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI (Foto Rizki Meirino)

INDUSTRY.co.id

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan ada sembilan catatan pekerjaan rumah (PR) dan harus diselesaikan oleh institusi TNI di bawah pimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Calon Panglima TNI yang baru harus mampu merubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani di Jakarta, Kamis (7/12/2017)

Menurut Yati, hal itu menjadi sangatlah penting mengingat kultur kekerasan yang merupakan cerminan militeristik seolah tidak bisa dilepaskan dari wajah TNI hingga hari ini dan masih menjadi momok bagi kehidupan sipil.

Kedua, lanjutnya, menjadi penting bagi calon Panglima TNI yang baru untuk meninjau dan mengevaluasi ulang pelibatan TNI secara langsung dalam RUU Terorisme, karena berpotensi menabrak supremasi sipil, membuka ruang militer masuk ranah penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia.

Ketiga, calon Panglima TNI yang baru didorong untuk dapat merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

Keempat, Yati berpendapat bahwa tolak ukur keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru juga berkaitan dengan netralitas TNI dalam kepentingan politik.

"Hal ini menjadi tugas utama bagi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019 termasuk untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik," paparnya kepada awak media,

Kelima, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru juga didesak Kontras agar menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta mengevaluasi secara menyeluruh operasi yang berkaitan dengan militer.

Keenam, calon Panglima TNI yang baru juga harus memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam berbagai praktik bisnis guna menjamin profesionalisme institusi TNI.

Sedangkan PR ketujuh adalah melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan pendekatan keamanan di wilayah konflik dan PR kedelapan adalah merajut kembali harmonisasi antarlembaga.

Terakhir, Kontras mendesak Panglima TNI ke depan seharusnya bisa memberikan terobosan seperti mengeluarkan dokumen hasil Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Huawei

Senin, 18 Desember 2017 - 15:33 WIB

Huawei Diperkirakan Akan Luncurkan P11 Diawal 2018 Mendatang

Huawei lanjutkan kerjasama dengan produsen kamera asal Jerman , Leica yang akan meluncurkan Huawei P11 yang diperkirakan akan diluncurkan pada awal tahun 2018 mendatang.

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 15:30 WIB

2018, Serangkaian Event Olahraga dan Agenda Pariwisata Bakal Hadir Meriahkan Batam

Selain meningkatkan pariwisata di Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki beberapa agenda untuk meningkatkan ekonomi terutama dari bidang pariwisata.

ICAEW Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Pesat Sebesar 5,3 Persen di 2018

Senin, 18 Desember 2017 - 15:14 WIB

ICAEW Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Pesat Sebesar 5,3 Persen di 2018

Lapora terbaru Economic Insight: South-East Asia mengungkapkan, prospek perkembangan Indonesia tertahan oleh belanja konsumen yang lesu. Namun, pertumbuhan masih diperkirakan akan naik hingga…

Gedung Bank Indonesia

Senin, 18 Desember 2017 - 15:00 WIB

BI Siap Beri Sangsi Perusahaan Pembayaran Tak Berijin

Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga perlindungan konsumen dan sekaligus keberlangsungan usaha pada pelaku jasa sistem pembayaran.

Go-Jek (ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 14:30 WIB

Bank Indonesia Proses Ijin Akuisisi Gojek

Bank Indonesia (BI) sedang memproses perijinan akuisisi Gojek terhadap dua perusahaan calon jasa sistem pembayaran. Meskipum Gojek bukan pelaku jasa sistem pembayaran tetap harus ijin ke BI.…