Sembilan Pekerjaan Rumah Panglima TNI Baru

Oleh : Herry Barus | Kamis, 07 Desember 2017 - 17:38 WIB

Paripura DPR Detujui Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI (Foto Rizki Meirino)
Paripura DPR Detujui Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI (Foto Rizki Meirino)

INDUSTRY.co.id

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan ada sembilan catatan pekerjaan rumah (PR) dan harus diselesaikan oleh institusi TNI di bawah pimpinan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Calon Panglima TNI yang baru harus mampu merubah wajah TNI yang erat dengan kekerasan menjadi tentara yang humanis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Yati Andriyani di Jakarta, Kamis (7/12/2017)

Menurut Yati, hal itu menjadi sangatlah penting mengingat kultur kekerasan yang merupakan cerminan militeristik seolah tidak bisa dilepaskan dari wajah TNI hingga hari ini dan masih menjadi momok bagi kehidupan sipil.

Kedua, lanjutnya, menjadi penting bagi calon Panglima TNI yang baru untuk meninjau dan mengevaluasi ulang pelibatan TNI secara langsung dalam RUU Terorisme, karena berpotensi menabrak supremasi sipil, membuka ruang militer masuk ranah penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia.

Ketiga, calon Panglima TNI yang baru didorong untuk dapat merevisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

Keempat, Yati berpendapat bahwa tolak ukur keberhasilan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru juga berkaitan dengan netralitas TNI dalam kepentingan politik.

"Hal ini menjadi tugas utama bagi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019 termasuk untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik," paparnya kepada awak media,

Kelima, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru juga didesak Kontras agar menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta mengevaluasi secara menyeluruh operasi yang berkaitan dengan militer.

Keenam, calon Panglima TNI yang baru juga harus memastikan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam berbagai praktik bisnis guna menjamin profesionalisme institusi TNI.

Sedangkan PR ketujuh adalah melakukan evaluasi menyeluruh atas penggunaan pendekatan keamanan di wilayah konflik dan PR kedelapan adalah merajut kembali harmonisasi antarlembaga.

Terakhir, Kontras mendesak Panglima TNI ke depan seharusnya bisa memberikan terobosan seperti mengeluarkan dokumen hasil Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Gula (Antaranews.com)

Rabu, 18 Juli 2018 - 12:05 WIB

India Minta Indonesia untuk Turunkan Tarif Impor Gula

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Oke Nurwan seusai acara Forum Perdagangan Gula India-Indonesia di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah India berharap…

Launching Sail Indonesia Moyo Tambora (Sail Motam) 2018 (Foto: Kemenpar)

Rabu, 18 Juli 2018 - 12:00 WIB

September, Sail Indonesia Moyo Tambora Siap digelar, Catat Kegiatan Serunya!

Nusa Tenggara Barat yang terkenal akan keeksotisannya dengan pemadangan wisata alam ini, akan menggelar Sail Indonesia Moyo Tambora (Sail Motam) 2018 yang akan diikuti oleh 42 negara dan akan…

Ilustrasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Rabu, 18 Juli 2018 - 11:35 WIB

Bekraf Beri Komitmen untuk Naikkan Pasar Game Lokal

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berkomitmen untuk menaikkan pangsa pasar "game" pengembang lokal hingga menjadi 10 persen. Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari dalam siaran pers di Jakarta,…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

Rabu, 18 Juli 2018 - 11:20 WIB

IEA Beri Catatan Positif Reformasi Subsidi Energi

Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Fatih Birol menyampaikan hasil positif atas reformasi subsidi energi yang telah dilakukan Indonesia. Fatih di Kementerian Energi dan Sumber…

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

Rabu, 18 Juli 2018 - 11:02 WIB

Kementerian ESDM Akan Kembali Gelar Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto 2018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali menggelar Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Tahun 2018.