Ini Penjelasan Menteri Jonan Tentang Penyederhanaan Golongan Tarif Listrik

Oleh : Hariyanto | Kamis, 07 Desember 2017 - 11:41 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

INDUSTRY co.id -Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan rencana penyederhanaan golongan tarif listrik dilakukan agar pelanggan rumah tangga dapat menikmati tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 Mega Watt (MW).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jonan bersama Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, menerangkan adanya upaya penyederhanaan golongan melalui aksi korporasi PLN ini semata-mata untuk memberi keleluasaan terhadap akses listrik yang lebih luas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

"Jadi ini sebenarnya adalah lebih kepada corporate action, jadi upaya korporasi PT PLN (Persero), bukan merupakan upaya kami sebagai regulator," terang Jonan di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Mengenai golongan pelanggan listrik ini, PLN mengusulkan bahwa apabila ada penyesuaian sehingga masyarakat, terutama rumah tangga, dapat menikmati pembangunan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang, jadi bisa sampai 2024 atau 2025 akan selesai.

Di dalam pemahaman bahwa tambahan 35.000 MW ini tidak hanya diberikan atau diprioritaskan kepada industri maupun kepada badan usaha saja atau kegiatan bisnis, namun juga diprioritaskan kepada masyarakat, terutama yang belum ada pelayanan listriknya. Yang kedua adalah pada masyarakat yang sudah jadi pelanggan tapi kapasitasnya kurang," tuturnya.

Menurut Jonan, PLN juga mengusulkan tidak ada penambahan biaya untuk tambah daya ini, tarif pun tidak akan ada perubahan dan abonemen tetap mengikuti tarif golongan 1.300 VA. Selain itu, Jonan menekankan bahwa program ini bersifat sukarela.

"Kalau disetujui ini akan bersifat sukarela, jadi silakan daftar untuk ditambah dayanya, jadi tidak serta merta atau tidak dipaksa untuk naik, kalau tidak mau naik ya tidak apa-apa," jelasnya.

Kebijakan ini, tambah Jonan, belum dijalankan dan masih dalam tahap kajian serta mendengarkan pendapat masyarakat. Program ini rencananya akan dilaksanakan setelah masyarakat siap untuk menerimanya.

"Ini belum dijalankan, masih market survey, masih bertanya kepada masyarakat setuju atau tidak, dan juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu (Komisi VII DPR RI), dan ini tidak berlaku bagi pelanggan daya listrik pelanggan yang masih bersubsidi, yakni pelanggan 450 VA dan 900 VA yang masih disubsidi, jumlahnya kira-kira 30 juta pelanggan," jelas Jonan.

Pemerintah, secara keseluruhan, memberi arahan kepada PLN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Arahan pemerintah secara keseluruhan, arahan Bapak Presiden, coba ini disosialisasi, belum tentu juga ini bisa kita jalankan sampai 2019 paling kurang. 2 tahun waktunya. Karena listriknya juga masih membangun," tambahnya.

Selain itu, Jonan juga telah menyampaikan kepada PLN agar ide untuk tambah daya gratis ini dilakukan ketika akses listrik telah merata di seluruh Indonesia.

"Saya sudah katakan kepada PLN ini peningkatan daya ini tidak bisa berjalan sampai pemerataan elektrifikasi itu mencapai 99,9%. Yang kedua, listrik tarifnya harus tetap terjangkau, yang kita kejar sebenarnya adalah bagaimana tarif listrik ini tidak naik, paling kurang itu, kalau bisa turun," tutur Jonan.

Penyederhanaan golongan tarif dan penambahan daya gratis ini sebenarnya diprioritaskan untuk rakyat.

"Kalau ditanya ini keadilan sosialnya di mana? Kalau tidak ada kesempatan tambah daya gratis, suatu hari apabila dunia usaha dan industri menyerap semua tambahan 35.000 MW plus 10.000 Fast Track Program (FTP) 1 dan FTP 2, ke sana semua, akhirnya rakyat dalam 5 tahun kemudian mau nambah listrik nggak bisa, nah ini keadilannya juga nggak ada. Ini malah diprioritaskan untuk rakyat sebenernya, untuk masyarakat secara umum," tegasnya. (hid)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Suasana diskusi yang bertajuk “Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), Kemana Pemerintah dan KPK” yang digelar Serikat Pekerja (SP) JICT di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta, Kamis (21/03/2019) petang.

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:49 WIB

Pakar Hukum UGM: Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan Hutchison Ports Tetap Sah

Oce Madril, pakar Tindak Pidana Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), menilai perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison…

Tommy Soeharto Ketum Partai Berkarya (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:00 WIB

Tommy Soeharto: Kami Hadir Memberi Bukti, Bukan Janji

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto mengatakan partainya berkomitmen memberi solusi dan bukti, bukan janji, untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Jumat, 22 Maret 2019 - 19:05 WIB

Kemenperin Dorong IKM Logam Perluas Kemitraan Dengan Perusahaan Otomotif

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menegah dan Aneka (IKMA) meenggelar acara Kick-Off IKM dalam Supply Chain Industri Otomotif Nasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi sentra IKM logam Ngingas, Sidoarjo, Jawa Timur

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:18 WIB

IKM Siap Berkontribusi dalam Rantai Pasok Industri Otomotif Nasional

Industri Kecil Menengah (IKM) siap berkontribusi dalam rantai pasok industri otomotif nasional yang diwujudkan melalui keberhasilan Koperasi Batur Jaya (KBJ) yang sejak awal Januari 2019 berhasil…

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Humas BUMN))

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:00 WIB

Tingkat Layanan Jalan Tol, Menteri Rini Ikut Simulasi RFID Jasa Marga

PT Jasa Marga Tbk menggelar simulasi transaksi nir sentuh berbasis Radio-Frequency Identification (RFID) atau Single Lane Free Flow (SLFF) untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi para…