Praperadilan Setya Novanto Sudah Ketinggalan Kereta

Oleh : Herry Barus | Rabu, 06 Desember 2017 - 07:03 WIB

Ketua DPR RI Setya Novanto (Foto Ist)
Ketua DPR RI Setya Novanto (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Bin Saiman mengatakan Praperadilan Ketua DPR Setya Novanto sudah "ketinggalan kereta" karena penyidikan telah lewat berubah menjadi penuntutan.

Boyamin mengungkapkan bahwa malam ini KPK telah melakukan proses tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut Umum di lembaga antirasuah ini.

"Dengan sebelumnya berkas dinyatakan lengkap (P21) dan dilanjutkan tahap kedua maka tanggung jawab dan wewenag berpindah dari penyidik kepada jaksa penuntut umum," katanya di Jakarta, Selasa (5/12/2017)

Menurut Boyamin, dengan beralihnya tanggung jawab kepada JPU maka Praperadilan yang diajukan Novanto akan kehilangan subyek dan obyeknya, di mana statusnya bukan lagi penyidikan karena sudah berubah proses penuntutan.

"Novanto jika tetap uji Praperadilan maka harus mengubah obyek dan subyek sehingga harus mencabut Praperadilan yang lama dan kemudian mendaftarkan Praperadilan yang baru dengan obyek penuntutan dan subyeknya JPU," tutur Boyamin.

Dia juga mengatakan Novanto dan kuasa hukumnya tertutup kemungkinan melakukan renvoi gugatan karena bukan menyangkut kesalahan minor.

Jika Novanto hendak mengubah gugatan yang sudah ada maka tidak akan diterima hakim karena mengubah substansi penyidikan menjadi penuntutan.

Praperadilan yang telah diajukan posita dan petitumnya adalah tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka, sedangkan sekarang hal ini sudah lewat karena sudah penuntutan.

Jika sudah P21 dan tahap kedua maka akan sulit untuk diuji melalui Praperadilan karena hal ini belum diatur dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan P21 dan tahap kedua maka juga akan memudahkan KPK untuk segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor tanpa harus terganggu upaya Praperadilan yang diajukan Novanto," ujarnya seperti dilansir Antara.

Boyamin menilai upaya P21 dan tahap kedua ini sebagai upaya cerdas yang dapat ditempuh KPK, juga sekaligus upaya lihai seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Upaya P21 dan dilanjutkan tahap kedua jelas diatur KUHAP dan pasal 25 UU 31 tahun 1999 bahwa perkara korupsi harus diutamakan untuk secepatnya disidangkan di Pengadilan Tipikor, katanya.

Boyamin mengakui bahwa dengan tahap kedua memang belum menggugurkan Praperadilan, namun tahap kedua menjadikan Praperadilan Novanto menjadi kehilangan sasaran tembak maka harus mencabut dan mendaftarkan gugatan baru.

"Istilahnya senjata harus beli baru dan diisi peluru baru," ucap Boyamin.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Huawei

Senin, 18 Desember 2017 - 15:33 WIB

Huawei Diperkirakan Akan Luncurkan P11 Diawal 2018 Mendatang

Huawei lanjutkan kerjasama dengan produsen kamera asal Jerman , Leica yang akan meluncurkan Huawei P11 yang diperkirakan akan diluncurkan pada awal tahun 2018 mendatang.

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 15:30 WIB

2018, Serangkaian Event Olahraga dan Agenda Pariwisata Bakal Hadir Meriahkan Batam

Selain meningkatkan pariwisata di Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki beberapa agenda untuk meningkatkan ekonomi terutama dari bidang pariwisata.

ICAEW Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Pesat Sebesar 5,3 Persen di 2018

Senin, 18 Desember 2017 - 15:14 WIB

ICAEW Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Pesat Sebesar 5,3 Persen di 2018

Lapora terbaru Economic Insight: South-East Asia mengungkapkan, prospek perkembangan Indonesia tertahan oleh belanja konsumen yang lesu. Namun, pertumbuhan masih diperkirakan akan naik hingga…

Gedung Bank Indonesia

Senin, 18 Desember 2017 - 15:00 WIB

BI Siap Beri Sangsi Perusahaan Pembayaran Tak Berijin

Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga perlindungan konsumen dan sekaligus keberlangsungan usaha pada pelaku jasa sistem pembayaran.

Go-Jek (ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 14:30 WIB

Bank Indonesia Proses Ijin Akuisisi Gojek

Bank Indonesia (BI) sedang memproses perijinan akuisisi Gojek terhadap dua perusahaan calon jasa sistem pembayaran. Meskipum Gojek bukan pelaku jasa sistem pembayaran tetap harus ijin ke BI.…