Calon Panglima TNI Baru Tengah Diproses, Jenderal Gatot Tak Boleh Mutasi Perwira Tinggi

Oleh : Herry Barus | Selasa, 05 Desember 2017 - 06:47 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin (Foto Istimewa)
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin (Foto Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Jakarta -Sehubungan dengan surat Presiden Joko Widodo per-tanggal 3 Desember 2017 kepada pimpinan DPR-RI tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI, maka berdasarkan prosedur yang berlaku, Komisi I DPR-RI akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru yang menurut surat tersebut ditunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

“Konsekuensi logisnya, maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR-RI,” Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Senin (4/12/2017)

Sementara itu karena sudah ada surat resmi dari presiden tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, maka sebaiknya Jenderal Gatot sudah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan, dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya.

“Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta, “ tegas Tb Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan itu sudah sesuai dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pertama, pengajuan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi sudah sejalan dengan Pasal 12 UU TNI yang   menyebutkan Presiden bisa mengajukan satu nama calon Panglima TNI. Nama tersebut  dipilih berasal dari yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Nantinya pengajuan dari Presiden ke DPR ini akan diproses 20 hari kerja.

Kemudian, pada pasal 3 undang undang TNI nomor 34 Tahun 2004 pergantian Panglima TNI alangkah baiknya dilakukan rotasi dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Dua Panglima TNI sebelumnya berasal dari TNI AD dan TNI AL. 

Selain itu, Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri juga akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

LOreal Professionnel Persiapkan 55 Backstage Hairstylist Menuju JFW 2019

Minggu, 21 Oktober 2018 - 14:30 WIB

LOreal Professionnel Persiapkan 55 Backstage Hairstylist Menuju JFW 2019

LOral Professionnel kembali majukan talenta hairdresser lokal terbaik untuk berkontribusi dalam perhelatan Jakarta Fashion Week (JFW) 2019 pada 20-26 Oktober 2018 mendatang.

Penggagas Program LUAS IndoRunners Holil Soekawan saat menyerahkan secara simbolis total Kilometer pelari kepada Ketua Pelaksana Harian Artha Graha Peduli Heka Hertanto (Foto: Herlambang/Industry.co.id)

Minggu, 21 Oktober 2018 - 14:25 WIB

AGP Ganti Setiap Kilometer Pelari IndoRunner Dalam Bentuk Bantuan untuk Korban Gempa Palu

Bentuk kepedulian bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya seperti yang dilakukan Artha Graha Peduli (AGP) yang bekerjasama dengan program LUAS (Lari Untuk Amal Sosial) IndoRunners.…

TAUZIA Hotels (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 21 Oktober 2018 - 13:40 WIB

TAUZIA Move Awards 2018, Penghargaan Diberikan Rayakan Para Karyawan - Kreativitas

Even perdana TAUZIA Move Awards - kompetisi tarian para karyawan dari jaringan hotel TAUZIA, baru saja digelar di Jumat 12 Oktober 2018 di hadapan seluruh General Managers, Hotel Managers maupun…

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

Minggu, 21 Oktober 2018 - 11:35 WIB

Puspayoga Ajak Masyarakat Gunakan Alat Musik Lokal Kualitas Ekspor

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengajak masyarakat dan para pecinta musik untuk berbelanja alat musik buatan para produsen lokal di Ajang Smesco Music Expo 2018 yang digelar di Gedung Smesco…

Ilustrasi Foto Wecash, Fintech Asal China

Minggu, 21 Oktober 2018 - 11:00 WIB

Dari 150 Ribu Fintech Lending, 20 Persen Berasal dari Asing

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dari 150 ribu finansial teknologi khususnya peer to peer lending sekitar 20 persennya berasal dari luar negeri.