Federasi Ingin Geotermal Lhokseumawe Dikuasai Pertamina

Oleh : Irvan AF | Senin, 02 Januari 2017 - 11:20 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

INDUSTRY.co.id, Lhokseumawe - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta kegiatan usaha geotermal tetap dikuasai oleh Pertamina melalui Pertamina Geothermal Energi.

Ketua FSPPB wilayah Sumatera Bagian Utara, Sutrisno, di Kantor Pertamina Lhokseumawe, Aceh mengatakan bahwa kegiatan eksplorasi panas bumi tetap dilakukan oleh PGE dan jangan diberikan kepada pihak manapun termasuk kepada Perusahaan Listrik Negara.

Menurut Sutrisno, geotermal adalah energi yang dianggap tidak akan habis dan berbeda dengan minyak dan gas bumi yang disebut-sebut tidak dapat diperbaharui lagi.

Sementara Indonesia merupakan negara yang banyak terdapat titik panas bumi di dunia dan disebut juga sekitar 60 persen geotermal di dunia ada di Indonesia.

Oleh karena itu, jelas dia, sudah sepatutnya pengelolaan energi geotermal dilakukan seutuhnya oleh Pertamina sebagai perusahaan yang dibentuk sejak awal untuk mengelola energi nasional tanpa perlu diakuisisi oleh pihak manapun.

Terkait rencana akuisisi oleh pihak PLN, pihak FSPPB menolak langkah tersebut. Karena menurutnya, pengelolaan sumber geothermal tetap dilakukan oleh Pertamina, sedangkan PLN bisa memainkan perannya pada distribusi melalui jaringan listrik kepada konsumen.

"Karena apabila pengelolaan sumber panas bumi masuk pihak lain, maka akan berdampak tidak baik ke depan terhadap pengelolaan sumber panas bumi di Indonesia sebagai salah satu energi masa depan," ujar Sutrisno.

Selain itu, FSPPB juga meminta keterlibatan pihak perusahaan asing dalam joint venture terhadap Refenery Development Master Plant (RDMP), dalam pengelolaan kilang minyak di Indonesia, perlu dikaji ulang secara mendalam. Serta lebih dikedepankan keterlibatan pihak dalam negeri sendiri sehingga segala keuntungannya tidak keluar dari Indonesia.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah supaya untuk kegiatan migas ditingkat hulu, juga lambat laun harus dikuasai sendiri oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pertamina. Dimana begitu usai masa kontrak dengan perusahaan asing, jangan diperpanjang lagi dan dapat dikelola sendiri, pungkas Ketua FSPPB wilayah Sumbagut tersebut.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.