Menkes Nila Dorong Penelitian Dampak Tembakau

Oleh : Herry Barus | Rabu, 22 November 2017 - 15:00 WIB

Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Foto:frontroll)
Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Foto:frontroll)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendorong peneliti Indonesia lebih banyak melakukan penelitian tentang dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan.

"Selama ini bicara dampak tembakau selalu mengutip penelitian dari luar negeri. Padahal bicara tentang dampak tembakau di Indonesia, tetapi mengutip hasil penelitian dari luar," kata Nila dalam peluncuran buku yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (22/11/2017)

Menurut Nila, pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan bisa lebih mudah dikaji.

Apalagi, menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, penyakit kardiovaskuler menempati posisi teratas dengan biaya terbesar.

Nila mencontohkan saat dia mengunjungi Rusia, angka tuberkolosis di negara tersebut sangat tinggi. Setelah pemerintah melakukan kajian, ternyata angka tuberkolosis yang sangat tinggi itu berkaitan dengan perilaku minum minuman beralkohol dan merokok.

"Mungkin di dalam negeri juga bisa dilakukan kajian dan penelitian karena angka perokok di Indonesia juga tinggi," tuturnya.

Nila mengatakan berbicara tentang masalah tembakau atau rokok tidak akan pernah selesai karena ada dua sisi yang saling bertentangan, yaitu kesehatan dan ekonomi.

"Kita juga menghadapi masalah 'stunting' yang lintas sektor dan saat ini dikoordinasikan langsung di bawah Wakil Presiden. Barangkali permasalahan tembakau juga perlu dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden," katanya kepada awak media.

Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan buku "Health and Economic Cost of Tobacco in Indonesia".

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Siswanto mengatakan buku tersebut merupakan hasil kolaborasi para peneliti dari Balitbangkes dan perguruan tinggi.

"Buku ini perlu diadvokasi kepada para pemangku kepentingan terkait pengendalian tembakau sebagai upaya menurunkan angka penyakit tidak menular," katanya.

Para peneliti yang terlibat dalam penyusunan buku itu adalah peneliti Balitbangkes Kemenkes Soewarta Kosen dan Nunik Kusumawardani serta peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Santi Martini

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…