Menkes Nila Dorong Penelitian Dampak Tembakau

Oleh : Herry Barus | Rabu, 22 November 2017 - 15:00 WIB

Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Foto:frontroll)
Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Foto:frontroll)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendorong peneliti Indonesia lebih banyak melakukan penelitian tentang dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan.

"Selama ini bicara dampak tembakau selalu mengutip penelitian dari luar negeri. Padahal bicara tentang dampak tembakau di Indonesia, tetapi mengutip hasil penelitian dari luar," kata Nila dalam peluncuran buku yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (22/11/2017)

Menurut Nila, pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan bisa lebih mudah dikaji.

Apalagi, menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, penyakit kardiovaskuler menempati posisi teratas dengan biaya terbesar.

Nila mencontohkan saat dia mengunjungi Rusia, angka tuberkolosis di negara tersebut sangat tinggi. Setelah pemerintah melakukan kajian, ternyata angka tuberkolosis yang sangat tinggi itu berkaitan dengan perilaku minum minuman beralkohol dan merokok.

"Mungkin di dalam negeri juga bisa dilakukan kajian dan penelitian karena angka perokok di Indonesia juga tinggi," tuturnya.

Nila mengatakan berbicara tentang masalah tembakau atau rokok tidak akan pernah selesai karena ada dua sisi yang saling bertentangan, yaitu kesehatan dan ekonomi.

"Kita juga menghadapi masalah 'stunting' yang lintas sektor dan saat ini dikoordinasikan langsung di bawah Wakil Presiden. Barangkali permasalahan tembakau juga perlu dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden," katanya kepada awak media.

Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan buku "Health and Economic Cost of Tobacco in Indonesia".

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Siswanto mengatakan buku tersebut merupakan hasil kolaborasi para peneliti dari Balitbangkes dan perguruan tinggi.

"Buku ini perlu diadvokasi kepada para pemangku kepentingan terkait pengendalian tembakau sebagai upaya menurunkan angka penyakit tidak menular," katanya.

Para peneliti yang terlibat dalam penyusunan buku itu adalah peneliti Balitbangkes Kemenkes Soewarta Kosen dan Nunik Kusumawardani serta peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Santi Martini

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.