Menkes Nila Dorong Penelitian Dampak Tembakau

Oleh : Herry Barus | Rabu, 22 November 2017 - 15:00 WIB

Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Foto:frontroll)
Menteri Kesehatan RI Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F.Moeloek SpM (K) (Foto:frontroll)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendorong peneliti Indonesia lebih banyak melakukan penelitian tentang dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan.

"Selama ini bicara dampak tembakau selalu mengutip penelitian dari luar negeri. Padahal bicara tentang dampak tembakau di Indonesia, tetapi mengutip hasil penelitian dari luar," kata Nila dalam peluncuran buku yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (22/11/2017)

Menurut Nila, pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya dampak tembakau terhadap kesehatan dan biaya kesehatan bisa lebih mudah dikaji.

Apalagi, menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, penyakit kardiovaskuler menempati posisi teratas dengan biaya terbesar.

Nila mencontohkan saat dia mengunjungi Rusia, angka tuberkolosis di negara tersebut sangat tinggi. Setelah pemerintah melakukan kajian, ternyata angka tuberkolosis yang sangat tinggi itu berkaitan dengan perilaku minum minuman beralkohol dan merokok.

"Mungkin di dalam negeri juga bisa dilakukan kajian dan penelitian karena angka perokok di Indonesia juga tinggi," tuturnya.

Nila mengatakan berbicara tentang masalah tembakau atau rokok tidak akan pernah selesai karena ada dua sisi yang saling bertentangan, yaitu kesehatan dan ekonomi.

"Kita juga menghadapi masalah 'stunting' yang lintas sektor dan saat ini dikoordinasikan langsung di bawah Wakil Presiden. Barangkali permasalahan tembakau juga perlu dikoordinasikan langsung oleh Wakil Presiden," katanya kepada awak media.

Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menerbitkan buku "Health and Economic Cost of Tobacco in Indonesia".

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Siswanto mengatakan buku tersebut merupakan hasil kolaborasi para peneliti dari Balitbangkes dan perguruan tinggi.

"Buku ini perlu diadvokasi kepada para pemangku kepentingan terkait pengendalian tembakau sebagai upaya menurunkan angka penyakit tidak menular," katanya.

Para peneliti yang terlibat dalam penyusunan buku itu adalah peneliti Balitbangkes Kemenkes Soewarta Kosen dan Nunik Kusumawardani serta peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Santi Martini

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Huawei

Senin, 18 Desember 2017 - 15:33 WIB

Huawei Diperkirakan Akan Luncurkan P11 Diawal 2018 Mendatang

Huawei lanjutkan kerjasama dengan produsen kamera asal Jerman , Leica yang akan meluncurkan Huawei P11 yang diperkirakan akan diluncurkan pada awal tahun 2018 mendatang.

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 15:30 WIB

2018, Serangkaian Event Olahraga dan Agenda Pariwisata Bakal Hadir Meriahkan Batam

Selain meningkatkan pariwisata di Kepulauan Riau, Badan Pengusahaan (BP) Batam memiliki beberapa agenda untuk meningkatkan ekonomi terutama dari bidang pariwisata.

ICAEW Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Pesat Sebesar 5,3 Persen di 2018

Senin, 18 Desember 2017 - 15:14 WIB

ICAEW Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Pesat Sebesar 5,3 Persen di 2018

Lapora terbaru Economic Insight: South-East Asia mengungkapkan, prospek perkembangan Indonesia tertahan oleh belanja konsumen yang lesu. Namun, pertumbuhan masih diperkirakan akan naik hingga…

Gedung Bank Indonesia

Senin, 18 Desember 2017 - 15:00 WIB

BI Siap Beri Sangsi Perusahaan Pembayaran Tak Berijin

Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga perlindungan konsumen dan sekaligus keberlangsungan usaha pada pelaku jasa sistem pembayaran.

Go-Jek (ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 14:30 WIB

Bank Indonesia Proses Ijin Akuisisi Gojek

Bank Indonesia (BI) sedang memproses perijinan akuisisi Gojek terhadap dua perusahaan calon jasa sistem pembayaran. Meskipum Gojek bukan pelaku jasa sistem pembayaran tetap harus ijin ke BI.…