Wamen ESDM: Penurunan Harga Gas Industri Perlu Kehati-Hatian

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Sejumlah industri dalam negeri telah meminta pemerintah menurunkan harga gas industri. Hal itu dilakukan agar industri di dalam negeri lebih kompetitif.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar mengungkapkan, dalam menurunkan harga gas industri perlu ada kehati-hatian. Pasalnya jika pemerintah terlalu banyak memberikan insentif, maka ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan hilang.

"Penurunan harga gas bisa dilakukan dengan mekanisme pengurangan PNBP yang berasal dari penjualan gas bumi maupun pemangkasan harga di hulu. Namun, ada dilema di balik hal itu," ujar Archandra di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Ia menambahkan, jika pemerintah memangkas harga di hulu, maka ada potensi pengalihan profit dan industri hulu gas ke pengguna gas.

"Kalau kami memberikan insentif, multiplier effect-nya berapa kali? Jangan sampai kami mengalihkan profit," tuturnya.

Pemerintah sendiri memberikan prioritas penurunan harga gas pada tiga industri yaitu petrokimia, pupuk, dan baja. Tahun lalu, pemerintah menetapkan harga gas industri untuk ketiga industri itu maksimal US$6 per mmbtu.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Bagi Industri Tertentu. Namun, hal sama tak berlaku untuk industri lain.

"Asosiasi yang protes penurunan harga gas industri kan yang kecil-kecil tetapi kami mendengar masukan itu, namun cara menurunkan harga gas bagaimana," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Safiun mengungkapkan, pada awal 2015 harga minyak dunia terus turun dari US$100 per barel hingga kini menjadi di kisaran US$50 per barel.

Hal itu berdampak pada turunnya harga gas dunia. Namun, penurunan tidak terjadi pada harga gas industri domestik.

Achmad menyebutkan, di kawasan industri Sumatra Utara harga gas meskipun turun akan tetapi harganya masih dalam kisaran US$9,95 per mmbtu. Sedangkan di Jawa Barat harga masih berkisar US$9,2 per mmbtu dan Jawa Timur harga 8,1 sampai US$8,2 per mmbtu.

Hal sama juga dikeluhkan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat. Meskipun pemerintah telah mengatur harga gas maksimal untuk industri pupuk ditetapkan maksimal US$6 per mmbtu, tapi harga itu masih jauh lebih mahal dibandingkan di negara lain yang berkisar US$1 hingga US$3 per MMBTU.

Padahal, komponen gas menyumbangkan 70 persen dari total biaya produksi. Akibatnya, biaya produksi perseroan menjadi sulit di tekan yang mengakibatkan harga jual pupuk perseroan menjadi lebih mahal dibandingkan harga global.

Sebagai gambaran, harga pupuk urea beberapa tahun lalu bisa mencapai US$350 hingga US$400 per ton. Kini, harganya hanya berkisar US$210 hingga US$220 per ton. Sementara, biaya produksi pupuk urea perseroan berada di kisaran US$240 hingga US$260 per ton.