Tiga Masalah Utama Pembentukan Holding BUMN Pertambangan

Oleh : Herry Barus | Jumat, 17 November 2017 - 10:14 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk
Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi berpendapat, pembentukan holding BUMN pertambangan berpotensi memunculkan sedikitnya tiga masalah krusial.

Pertama, dengan dihapusnya status persero pada tiga BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berkurang. Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Walaupun dalam keterangannya pemerintah mengklaim negara masih memiliki peran dalam pengawasan, tapi jelas upaya tadi tidak akan bisa secara langsung atau bakal bertingkat. Ini karena kepemilikan saham Antam, Timah dan Bukit Asam akan berada di bawah Inalum lantaran status persero mereka telah dihapus," kata Redi kepada aswak media di Jakarta, Kamis (16/11/2017)

Kedua, Redi menjelaskan masalah yang juga berpotensi muncul di dalam pembentukkan BUMN pertambangan ialah masuknya sejumlah kepentingan seiring dengan perubahan status tiga BUMN tadi.

Dengan tidak lagi menjadi BUMN, katanya BUMN tadi manajemen Antam, Timah dan Bukit Asam tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang langsung terhadap pemerintah dan DPR.

"Ini akan menjadi lahan baru dan memunculkan praktik mafia pertambangan baru. Padahal saat ini pengawasan dan kinerja tiga BUMN tadi terbilang ketat karena diawasi pemerintah, DPR dan investor karena ketiganya adalah emiten," kata Redi.

Adapun masalah Ketiga yang juga berpotensi timbul akibat pelaksanaan konsep BUMN pertambangan berangkat dari menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja dan posisi keuangan tiga BUMN tersebut. Di mana penurunan kontrol tadi merupakan dampak negatif dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR.

"Contohnya pemberian PMN yang dulu bisa langsung diawasi oleh DPR dan rakyat karena ketiga BUMN tadi masih berstatus persero. Tapi kalau persero dihapus, kita tidak akan bisa mengawasi langsung. Bahkan kalau Inalum mau menjual saham Antam, Timah dan PTBA ke asing pun tidak harus mendapatkan izin dari DPR kalau persero mereka dihapus," katanya.

Berangkat dari analisanya, Redi pun mendesak pemerintah menghitung ulang cost and benefit dari wacana pembentukkan holding BUMN pertambangan.

"Apalagi saat ini kinerja Antam dan Bukit Asam sedang bagus. Sebenarnya muara dari masalah holding BUMN itu ada di PP 72/2016. Aturan ini jelas berbahaya bagi perusahaan negara karena rakyat bisa kehilangan perusahaan yang potensial," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:14 WIB

Terkait Produk JS Saving Plan, Pemegang Polis Jiwasraya Berharap Solusi dari OJK

Para pemegang polis Jiwasraya berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membuat keputusan maupun solusi terhadap penundaan pembayaran produk JS Saving Plan. Pasalnya, OJK yang memberikan izin…

Commonwealth Bank Luncurkan Aplikasi CommBank SmartWealth

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:11 WIB

Commonwealth Bank Luncurkan Aplikasi CommBank SmartWealth Dengan FiturRobo Advisory

Bank Commonwealth meluncurkan CommBank SmartWealth, aplikasiwealth managementkomprehensifpertama di Indonesiadengan fiturrobo-advisoryyang dapat membantu nasabah mengoptimalkan investasi mereka…

Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pembangungan Jaringan Gas

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:04 WIB

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 799 Miliar Bangun Jargas di 17 Kabupaten

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sambungan rumah tangga di 17 kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2019. Total estimasi biaya…

TIBCO dan XL Axiata

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:46 WIB

TIBCO Gandeng XL Axiata Dukung Proyek Data Science

TIBCO Software Inc., pemimpin global di bidang integrasi, manajemen API, dan analitik, bersama dengan XL Axiata, operator layanan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia mengumumkan aliansi…

Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:20 WIB

Menkominfo dan Menkeu Akan Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah untuk Layanan Pajak dan Kesehatan

Menkominfo Rudiantara dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan melakukan uji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah untuk layanan pajak dan kesehatan.