Tiga Masalah Utama Pembentukan Holding BUMN Pertambangan

Oleh : Herry Barus | Jumat, 17 November 2017 - 10:14 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk
Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi berpendapat, pembentukan holding BUMN pertambangan berpotensi memunculkan sedikitnya tiga masalah krusial.

Pertama, dengan dihapusnya status persero pada tiga BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berkurang. Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Walaupun dalam keterangannya pemerintah mengklaim negara masih memiliki peran dalam pengawasan, tapi jelas upaya tadi tidak akan bisa secara langsung atau bakal bertingkat. Ini karena kepemilikan saham Antam, Timah dan Bukit Asam akan berada di bawah Inalum lantaran status persero mereka telah dihapus," kata Redi kepada aswak media di Jakarta, Kamis (16/11/2017)

Kedua, Redi menjelaskan masalah yang juga berpotensi muncul di dalam pembentukkan BUMN pertambangan ialah masuknya sejumlah kepentingan seiring dengan perubahan status tiga BUMN tadi.

Dengan tidak lagi menjadi BUMN, katanya BUMN tadi manajemen Antam, Timah dan Bukit Asam tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang langsung terhadap pemerintah dan DPR.

"Ini akan menjadi lahan baru dan memunculkan praktik mafia pertambangan baru. Padahal saat ini pengawasan dan kinerja tiga BUMN tadi terbilang ketat karena diawasi pemerintah, DPR dan investor karena ketiganya adalah emiten," kata Redi.

Adapun masalah Ketiga yang juga berpotensi timbul akibat pelaksanaan konsep BUMN pertambangan berangkat dari menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja dan posisi keuangan tiga BUMN tersebut. Di mana penurunan kontrol tadi merupakan dampak negatif dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR.

"Contohnya pemberian PMN yang dulu bisa langsung diawasi oleh DPR dan rakyat karena ketiga BUMN tadi masih berstatus persero. Tapi kalau persero dihapus, kita tidak akan bisa mengawasi langsung. Bahkan kalau Inalum mau menjual saham Antam, Timah dan PTBA ke asing pun tidak harus mendapatkan izin dari DPR kalau persero mereka dihapus," katanya.

Berangkat dari analisanya, Redi pun mendesak pemerintah menghitung ulang cost and benefit dari wacana pembentukkan holding BUMN pertambangan.

"Apalagi saat ini kinerja Antam dan Bukit Asam sedang bagus. Sebenarnya muara dari masalah holding BUMN itu ada di PP 72/2016. Aturan ini jelas berbahaya bagi perusahaan negara karena rakyat bisa kehilangan perusahaan yang potensial," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mentan Amran

Sabtu, 22 September 2018 - 14:46 WIB

Mentan Optimistis Indonesia Bisa Miliki Balai Pelatihan Terbaik di Dunia

INDUSTRY.co.id -

Lembang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, pada Kamis (21/9) kemarin.…

Mentan Andi Amran Sulaiman, Menteri BUUMN Rini Soemarno, Menteri Desa PDT (Foto Humas)

Sabtu, 22 September 2018 - 14:37 WIB

Jaga Baik Produksi Pertanian, Kinerja Mentan Amran Diminta Jangan Diganggu

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dinilai telah menunjukkan kerja maksimal dalam menjaga stok ketersediaan pangan. Produksi di sektor…

Kepala (BPPSDMP) Kementan Momon Rusmono

Sabtu, 22 September 2018 - 14:32 WIB

Kementan Tegaskan Komitmen Sejahterakan Petani di Rembug Utama Kelompok KTNA

INDUSTRY.co.id -

Pangkal Pinang - Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk mendorong produktivitas pangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani.…

Kementan Pulihkan Korban Gempa Lombok

Sabtu, 22 September 2018 - 14:23 WIB

Ini Upaya Kementan Bantu Pulihkan Ekonomi Pasca Gempa NTB

INDUSTRY.co.id -

Lombok-NTB - Sejak dinyatakan status bencana gempa bumi di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai saat ini, Kementerian Pertanian terus membantu…

Teguh Santosa (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 13:43 WIB

Akankah Teguh Santosa Lanjutkan Tongkat Estafet Margiono Sebagai Ketua PWI?

Kongres XXIV PWI sudah di ambang pintu. Siapakah kelak Ketua Umum PWI Periode 2018 - 2023, melanjutkan tongkat estafet Margiono, yang telah dua periode \ memimpin organisasi wartawan terbesar…