Pemerintah Dorong Pelaku KUKM Terapkan Ekonomi Digital

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kemenkop dan UKM terus mendorong agar pelaku KUKM di Indonesia untuk menerapkan ekonomi digital dalam mendukung pemasaran produk UKM melalui Diplomasi Digital (Digital Diplomacy) oleh para diplomat yang bertugas diluar negeri.

"Dunia sekarang sudah tanpa batas ruang dan waktu, dan jarak. Jadi bila tidak menerapkan ekonomi digital seperti teknik  pemasaran dengan sistem  e-Commerce, maka Koperasi dan UKM kita akan sulit berdaya saing bahkan bisa saja  "tergilas" dalam menghadapi era persaingan global'   kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, pada seminar Digital Diplomacy on Small Medium Enterprises: The Ne Power in the Economy, yang digelar CSIS (Center for Strategic and International Studies)  dengan Sesparlu (Sekolah Pimpinan dan Staf Kementrian Luar Negeri), di Jakarta, Rabu (15/11).

Seminar  dihadiri Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Hariyadi Sukamdani, Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte, dan sekitar 100 peserta, termasuk 22 orang Sesparlu yang terdiri dari diplomat senior Indonesia.

Tujuan seminar ini adalah, memberikan pembekalan pada diplomat mengenai perkembangan dunia digital, manfaat yang dapat diperoleh serta tantangan yang akan dihadapi utamanya dalam sektor diplomasi dan UMKM.

Agus menjelaskan untuk menciptakan Koperasi yang berkualitas, Kemenkop dan UKM sudah menggulirkan moto, tidak ada lagi koperasi tanpa IT, tanpa pelatihan dan tanpa transaksi. 

Saat ini dari total jumlah 152.000 koperasi, baru sekitar  10% sd 12 % saja koperasi yang mengarah dan berbasis IT dalam pengelolaan bisnisnya

Sedangkan untuk mengembangkan UKM, Kemenkop dan UKM secara masif mendorong pelaku UKM menerapkan bisnis e-Commerce atau Toko Online.

Pelaku UMKM yang berjumlah sekitar 59,7 juta dimana mayoritasnya (hampir 99%) pelaku usaha mikro dan kecil, baru sekitar 3,5% - 5% yang usahanya mengarah pada pengelolaannya menggunakan sistem berbasis IT.

"Ini adalah tugas bersama baik pemerintah, swasta dan BUMN, serta masyarakat khususnya kaum intelektual untuk lebih mendorong pelaku Koperasi dan UKM di Indonesia menerapkan bisnis secara online," ujarnya.

Sejauh ini Kemenkop dan UKM telah melakukan sejumlah langkah dalam menghadapi tren perubahan global tersebut. Program aksi reformasi koperasi yang mencakup reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan koperasi, telah menaikkan kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB nasional, dari 1,71% pada 2014 menjadi 3,99% pada 2016.

Hal tersebut di atas, salah satunya ditopang atas dampak perkembangan kewirausahaan di Indonesia, dimana rasio kewirausahaan naik dari 1,55% pada 2013 menjadi 3,1% pada 2016.

Sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing KUKM juga telah dilakukan, antara lain melalui program pemasaran,  pembiayaan dengan program KUR yang suku bunganya terus diturunkan dan direncanakan menjadi 7% pada 2018, revitalisasi pasar rakyat, sertifikasi dan standarisasi produk UMKM, pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha.