Apindo: Pengenaan Pajak Kendaraan Alat Berat Tidak Sah

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 14 November 2017 - 17:31 WIB

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani (harianterbit)
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani (harianterbit)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ketua Umum APINDO. Hariyadi B. Sukamdani menegaskan, dasar penarikan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat tersebut tidak sah lantaran apa yang menjadi dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Oleh karenanya, Hariyadi mengungkapkan agar dunia usaha tetap konsisten menjalankan Amar putusan MK dan berharap Pemerintah memberikan kepastian hukum terkait pajak kendaraan bermotor untuk alat berat.

 “Saat ini, ketaatan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjalankan putusan sesuai dengan Amar putusan MK sangat diharapkan sehingga tidak lagi ada pungutan. Secara khusus, Pemerintah Daerah dapat berpikir lebih serius untuk membuat kebijakan yang lebih business-friendly untuk menarik investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, dan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Nasional,” tegas Hariyadi dalam siaran persnya yang diterima redaksi INDUSTRY.co.id, Selasa (14/11/2017).

Lebih lanjut, Ketua Tim Kuasa Hukum yang melakukan Judicial Review atas UU tersebut, Ali Nurdin mengatakan bahwa Putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, sehingga sejak tanggal 10 Oktober 2017 ketentuan dalam UU PDRD yang mengatur tentang alat berat tidak bisa lagi digunakan.

Senada dengan Ali Nurdin, Ketua Umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) yang juga Koordinator Gabungan Asosiasi Pemilik dan Pengguna Alat Berat, Tjahyono Imawan memaparkan bahwa para pengusaha alat berat, sejak keluarnya UU Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, telah mempersoalkan pengelompokan alat berat sebagai kendaraan bermotor dengan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

 “Oleh karenanya, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017, Pemerintah diharapkan dapat menghormati dan ksanakan putusan MK tersebut agar ada kepastian hukum dalam menjalankan usaha,” pungkas Tjahyono.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BTN Dukung Penguatan Usaha Kecil Menengah (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 19 November 2017 - 16:00 WIB

Masuk Daftar MSCI, Saham BBTN Bakal Banyak Peminat

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai masuknya saham perseroan ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Standard Index merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan meningkatkan…

PT Pertamina Lubricants (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:59 WIB

Pertamina Lubricants Meraih Platinum SNI Award 2017

Perseroan Terbatas Pertamina Lubricants berhasil meraih Platinum SNI Award 2017 untuk kategori Perusahaan Besar Barang Sektor Kimia dan Serba Aneka dari Badan Standardisasi Nasional.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Minggu, 19 November 2017 - 15:51 WIB

Produksi Migas MEDCO Naik

Produksi minyak dan gas bumi PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd naik pada semester pertama 2017 dibanding periode sama tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan adanya pengambilalihan…

Listrik Ilustrasi

Minggu, 19 November 2017 - 15:47 WIB

YLKI: Konsumsi Listrik Indonesia Masih Rendah

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumsi listrik Indonesia masih rendah sehingga penghapusan tarif listrik kelas daya terendah tidak tepat…

Teguh Santosa Ketua Umum SMSI (Foto Ist)

Minggu, 19 November 2017 - 15:33 WIB

PWI Fasilitasi UKW untuk Wartawan Perusahaan Media Siber Anggota SMSI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi kesempatan kepada wartawan yang bekerja di perusahaan media siber anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan…