Asuransi Jiwa Manulife Melanggar UU Perlindungan Konsumen

Oleh : Wiyanto | Selasa, 07 November 2017 - 08:16 WIB

Ilustrasi Asuransi Manulife (dok - qerja.com)
Ilustrasi Asuransi Manulife (dok - qerja.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga sengketa perasuransian yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengandung modus umum perusahaan asuransi untuk merugikan konsumen.

"Kenapa kami katakan begitu, karena hampir semua kasus asuransi yang terjadi itu disebabkan penolakan klaim. Kita duga ini adalah modus," ujar Staf Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Mustafa, Senin (6/11).

Modus pertama, jelasnya, sering ada informasi di dalam polis asurasi yang tidak disampaikan kepada konsumen. Konsumen yang membaca sejatinya tidak memahami isi polis karena berisi bahasa hukum dan bahasa asuransi yang sulit dipahami.

"Kalau di negara lain, untuk penandatanganan polis disediakan pendamping atau lawyer untuk memahami isi polis," ujarnya.

Kedua, ada beberapa regulasi yang ikut diberlakukan tetapi tidak dituangkan dalam polis. Misalnya, dalam polis aturan yang berlaku adalah A, padahal ada aturan turunan berupa A1, A2 dan A3. Ini tidak disampaikan secara clear kepada konsumen.

Ketiga, klausul baku dalam polis memiliki celah hukum dan membuat konsumen dalam posisi sangat lemah secara disadari maupun tidak disadari. Bahkan, kalangan pengacara pun belum tentu sadar ada beberapa klausul dalam polis yang secara kasat mata merugikan konsumen.

"Secara khusus celah hukum ini akan dipakai ketika terjadi masalah entah karena klaim atau apa," sebutnya.

Mustafa juga mengkritik pihak asuransi yang sangat mudah menerbitkan polis sehingga dan sangat mudah pula mempersoalkan polis ketika ada pengajuan klaim.

"Sebenarnya masalah utamanya ada di sebelum penandatanganan perjanjian. Bisnis asuransi itu bisnis jual beli risiko, untuk aturan perdagangan risiko ini tahapan sebelumnya jadi sangat penting. Konsumen dan pelaku usaha harus terbuka dan transparan. Klausul yang tertuang maupun tidak, harus transparan," jelas dia.

Soal argumentasi Manulife yang menolak klaim ahli waris karena ada ketidakbenaran data dalam formulir pengajuan polis, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Apalagi si pemegang polis sudah meninggal dunia sejak 2016.

"Memang, konsumen harus memiliki itikad baik dalam mengisi data saat pengajuan polis. Tetapi, perusahaan asuransi kan diwajibkan mendeteksi keganjilan, memverfikasi dan melakukan penilaian sebelum menerbitkan polis," tegasnya.

Mustafa menganggap sengketa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan ahli waris bernama Johan Solomon masuk dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.

"Kita lihat lagi apakah ada pelangaran terhadap ketentuan, pelanggaran pelaku usaha, dan menyinggung klausul baku. Tiga itu ada nuansa pidananya. Saya rasa ini masuk UU Perlindungan Konsumen. Itu sudah jadi tugas kepolisian dan penyidik untuk menangani," ucap Mustafa.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Standard Chartered Bank memprediksikan tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tembus 5,2 persen.

Senin, 22 Januari 2018 - 20:37 WIB

Standard Chartered Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2 Persen

Standard Chartered Bank memprediksikan tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tembus 5,2 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur pemerintah, pemulihan…

Bank BRI. (Irvan AF/INDUSTRY.co.id)

Senin, 22 Januari 2018 - 20:35 WIB

Bambang Tribaroto, Juru Bicara Bank BRI yang Baru

Jakarta-PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan pergantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Hari Siaga Amijarso sejak Oktober 2015. Bambang…

Proyek KA Bandara Soekarno Hatta (Ist)

Senin, 22 Januari 2018 - 20:15 WIB

Kemenhub Pastikan 13 Proyek KA Siap Beroperasi Tahun Ini

Sebanyak 13 proyek kereta api siap beroperasi sepanjang 2018 sebagai upaya percepatan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Menteri PANRB, Asman Abnur.

Senin, 22 Januari 2018 - 20:12 WIB

Ini Fokus Kinerja Kemenpan RB di 2018

Jakarta Sejumlah program kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 fokus pada 6 hal yang menjadi resolusi yang tidak lepas dari nilai-nilai organisasi…

Ilustrasi Pendaftar CPNS

Senin, 22 Januari 2018 - 20:05 WIB

Menkeu Setuju Penerimaan PNS 37 Ribu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37 ribu sudah cukup baik.