Sinergi Swasta Nasional- Pelayaran BUMN Wujudkan Program Tol Laut

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan adanya sinergi antara operator pelayaran BUMN dan swasta nasional dalam pelaksanaan program tol laut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengungkapkan, sinergi yang dibangun itu dengan cara pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional.

Menurutnya, kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari pelabuhan origin seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

"Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar. Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses," kata Carmelita dalam keterangan resmi, Jumat (27/10/2017).

Menurut Carmelita, usulan itu sudah disampaikan langsung dalam pertemuan antara Kadin dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini.

“Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil," lanjut Carmelita.

Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional yant melewati Pelabuhan Bau Bau, Manokwari, Dobo , Merauke, Nabire, Serui, Biak, Fak Fak, Kaimana, dan Timika.

Selain itu, Carmelita menyampaikan, persoalan yang menyangkut angkutan kapal roll on roll off (roro). Dia meminta, agar kapal yang melayani pelayaran jarak pendek (short sea shipping) mendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan dengan diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya pada komponen biaya tambat kapal.

“Untuk meningkatkan daya saing kapal roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan roro dibutuhkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Carmelita mengapresiasi, penerbitan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir angkutan online juga menginginkan adanya pengaturan tarif dan kuota angkutan untuk menjamin pendapatan mereka.

“Pada intinya harapan sopir online adalah bahwa peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang,” terangnya

Pada sektor perhubungan udara, Kadin menginginkan harmonisasi prosedur kepabeanan dalam melakukan impor komponen pesawat udara dengan mengadopsi praktik yang biasa dilakukan secara internasional.