KONI Tidak Direncanakan Lebur Dengan BSANK

Oleh : Wiyanto | Rabu, 25 Oktober 2017 - 10:15 WIB

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini. (Foto Anto/Industry.co.id)
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini. (Foto Anto/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukanlah kategori Lembaga Non Struktural (LNS), namun demikian saat ini Kementerian PANRB sedang mengevaluasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dengan Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

"Tidak ada rencana peleburan KONI dengan BSANK. Yang benar adalah kami sedang melakukan proses evaluasi terhadap BOPI dan BSAKN. Adapun terkait KONI, kami tidak melakukan evaluasi karena bukan LNS," tegas Rini di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam, pada tahun  2017 pemerintah telah membubarkan 2 Lembaga Non Struktural (LNS), yakni Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.  Berdasarkan hasil evaluasi juga, pada tahun 2017 pemerintah telah melakukan penggabungan Konsil Kebidanan dengan Konsil Keperawatan menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), termasuk di dalamnya Konsil Kefarmasian dan Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan.

"Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur KTKI tersebut sudah di Sekretariat Negara, menunggu penetapan dari Presiden. Untuk Konsil Kedokteran tidak ikut digabungkan karena ada putusan MK Nomor 82/PPU-XII/2015," ujarnya.

Rencana penggabungan lainnya yang akan dilakukan pada tahun 2017 adalah penggabungan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dengan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menjadi Komite Remidi Perdagangan Indonesia.

"Sebagaimana disampaikan Pak Menpan, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi birokrasi, pemerintah akan menggabungkan KADI dengan KPPI. Saat ini sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM," sambung Rini.

Sebelumnya pemerintah sudah membubarkan 21 LNS. 10 LNS dibubarkan tahun 2014, 2 LNS dibubarkan pada tahun 2015, dan 9 LNS dibubarkan tahun 2016.

"Dalam kurun waktu 2014 sampai 2017, pemerintah sudah membubarkan 23 LNS. Disamping itu, pemerintah juga sudah melakukan 5 transformasi kelembagaan. Semua kami lakukan dalam rangka mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang tepat fungsi (right function), tepat proses (right process) dan tepat ukuran (right size)," ungkap Rini.
 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Walikota Bandung Ridwan Kamil. (Foto: beastudiindonesia.net)

Minggu, 24 Juni 2018 - 06:00 WIB

Setelah Cuti 130 Hari, Kang Emil Kembali Jabat Walikota Bandung

Ridwan Kamil kembali menjabat sebagai Wali Kota Bandung setelah sebelumnya sempat cuti untuk ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Jababeka dok

Sabtu, 23 Juni 2018 - 20:57 WIB

Setelah Morotai dan Tanjung Lesung, Jababeka Incar KEK di Bangka Belitung

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (kode saham KIJA) memberi sinyal hendak mengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) di Provinsi Bangka Belitung.

Penyanyi Ed Sheeran. (Foto: NME)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 19:30 WIB

Ed Sheeran Akui Tak Gunakan Layanan Streaming Musik

Ed Sheeran rupanya tidak pernah menggunakan jasa layanan streaming musik untuk mempromosikan lagu-lagunya. Seperti yang diketahui, Shape of You milik Ed Sheeran menjadi salah satu lagu yang…

Kementerian Perindustrian. (Fofo: kemenperin.go.id)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 18:52 WIB

Kemenperin Tengah Godok Insentif Penerapan Industri Hijau

Kementerian Perindustrian mewacanakan insentif fiskal dan nonfiskal sebagai upaya untuk menerapkan industri hijau yang bersifat wajib.

Ribuan UMKM memadati acara sosialisasi PPh Final UMKM 0,5% yang dilakukan Presiden Jokowi di Sanur, Bali, Sabtu (23/6). (Dok: Kemenkop)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 18:44 WIB

UMKM Bali Antusias Sambut Penurunan PPh Final 0,5 Persen

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi Bali menyambut baik kebijakan pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018…