Kemenperin: Penolakan RKU PT RAPP Akan Pengaruhi Iklim Investasi

Oleh : Ridwan | Selasa, 24 Oktober 2017 - 13:57 WIB

Industri Pulp dan Kertas
Industri Pulp dan Kertas

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian angkat suara terkait penolakan Rencana kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindutrian, Panggah Susanto mengatakan, dampak terhadap penolakan ini akan mempengaruhi iklim investasi.

"Hutan Tanam Industri (HTI) nya suda ada, perencanaannya sudah ada, izin-izinnya juga sudah ada, obyek vital industrinya juga sudah ada. jadi kalau ada ketentuan yang berubah, bisa merubah semuanya," ujar Panggah Susanto di Jakarta (24/10/2017).

Menurutnya, harus dipikirkan terlebih dahulu dampak dari perubahan ketentuannya terhadap kepastian berusaha, dampak terhadap tenaga kerja, serta ekonominya.

"Kami dengan KLHK satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," terangnya.

Lebih lanjut, Panggah mengungkapkan, tentunya kami harus membicarakan ini dengan Kementerian LHK, kira-kira langkah terbaik seperti apa dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan dampaknya.

"Kami akan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, ada banyak pembahasan salah satunya mengenai RAPP," tambah Panggah.

Panggah menjelaskan, dari industri hulu dampaknya terkait importasi rayon, karena saat ini kita masih sangat tergantung dengan importasi rayon. Sedangkan dampak terhadap industri hilir dan penghematan devisanya akan sangat signifikan, karena ini memang industri besar.

"Kami harapkan Kementerian LHK bisa mempertimbangkan penolakan tersebut. Kita kan satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," ucap Panggah.

Sebelumnya, Menteri KLHK Siti Nurbaya menegaskan, penolakan RKU PT RAPP, bukan berarti mencabut izin keseluruhan. “Yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut. Jadi tidak ada masalah harusnya," ujar dia.

Ia menjelaskan, sikap tegas pemerintah yang menolak RKUR merupakan bagian dari upaya paksa melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Aturan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Di mana seluruh perusahaan HTI (Hutan Tanam Industri) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah," kata Siti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementan dan teknologi iradiator

Sabtu, 22 September 2018 - 17:46 WIB

Kementan Manfaatkan Teknologi Iradiator Gamma Untuk Dorong Ekspor Buah Segar

INDUSTRY.co.id -

Tangerang Selatan - Indonesia sebagai negara tropis mempunyai varian buah cukup tinggi. Setiap daerah di tanah air memiliki produk unggulan dan sudah…

Indonesia Properti Expo 2018

Sabtu, 22 September 2018 - 17:15 WIB

Resmi Dibuka, BTN Tawarkan KPR Zero di Ajang IPEX 2018

PT Bank Tabungan Negara Tbk kembali menyelenggarakan Indonesia Property Expo (IPEX) 2018. Dalam event tersebut, BTN memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan tingkat bunga flat 6,5% selama…

Mentan Amran

Sabtu, 22 September 2018 - 14:46 WIB

Mentan Optimistis Indonesia Bisa Miliki Balai Pelatihan Terbaik di Dunia

INDUSTRY.co.id -

Lembang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, pada Kamis (21/9) kemarin.…

Mentan Andi Amran Sulaiman, Menteri BUUMN Rini Soemarno, Menteri Desa PDT (Foto Humas)

Sabtu, 22 September 2018 - 14:37 WIB

Jaga Baik Produksi Pertanian, Kinerja Mentan Amran Diminta Jangan Diganggu

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dinilai telah menunjukkan kerja maksimal dalam menjaga stok ketersediaan pangan. Produksi di sektor…

Kepala (BPPSDMP) Kementan Momon Rusmono

Sabtu, 22 September 2018 - 14:32 WIB

Kementan Tegaskan Komitmen Sejahterakan Petani di Rembug Utama Kelompok KTNA

INDUSTRY.co.id -

Pangkal Pinang - Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk mendorong produktivitas pangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani.…