Kemenperin: Penolakan RKU PT RAPP Akan Pengaruhi Iklim Investasi

Oleh : Ridwan | Selasa, 24 Oktober 2017 - 13:57 WIB

Industri Pulp dan Kertas
Industri Pulp dan Kertas

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian angkat suara terkait penolakan Rencana kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindutrian, Panggah Susanto mengatakan, dampak terhadap penolakan ini akan mempengaruhi iklim investasi.

"Hutan Tanam Industri (HTI) nya suda ada, perencanaannya sudah ada, izin-izinnya juga sudah ada, obyek vital industrinya juga sudah ada. jadi kalau ada ketentuan yang berubah, bisa merubah semuanya," ujar Panggah Susanto di Jakarta (24/10/2017).

Menurutnya, harus dipikirkan terlebih dahulu dampak dari perubahan ketentuannya terhadap kepastian berusaha, dampak terhadap tenaga kerja, serta ekonominya.

"Kami dengan KLHK satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," terangnya.

Lebih lanjut, Panggah mengungkapkan, tentunya kami harus membicarakan ini dengan Kementerian LHK, kira-kira langkah terbaik seperti apa dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan dampaknya.

"Kami akan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, ada banyak pembahasan salah satunya mengenai RAPP," tambah Panggah.

Panggah menjelaskan, dari industri hulu dampaknya terkait importasi rayon, karena saat ini kita masih sangat tergantung dengan importasi rayon. Sedangkan dampak terhadap industri hilir dan penghematan devisanya akan sangat signifikan, karena ini memang industri besar.

"Kami harapkan Kementerian LHK bisa mempertimbangkan penolakan tersebut. Kita kan satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," ucap Panggah.

Sebelumnya, Menteri KLHK Siti Nurbaya menegaskan, penolakan RKU PT RAPP, bukan berarti mencabut izin keseluruhan. “Yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut. Jadi tidak ada masalah harusnya," ujar dia.

Ia menjelaskan, sikap tegas pemerintah yang menolak RKUR merupakan bagian dari upaya paksa melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Aturan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Di mana seluruh perusahaan HTI (Hutan Tanam Industri) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah," kata Siti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Tokocrypto Tawarkan Keunggulan Ekosistem Blockchain yang Terintegrasi (Foto Kormen)

Jumat, 16 November 2018 - 13:27 WIB

Tokocrypto Gandeng Infonesia Sebagai Sarana Edukasi Publik Terkait Blockchain dan Aset Kripto

Salah satu platform jual beli aset kripto, Tokocrypto menggandeng aplikasi sosial media baru produk anak bangsa, Infonesia, sebagai salah satu saluran resmi untuk mengedukasi publik.

Tiga artis senior, Ratna Riantiarno, Ninikl Karim dan Widyawati beradu akting dalam film "Mama Mama Jagoan" (Foto Amz)

Jumat, 16 November 2018 - 12:00 WIB

Tiga Aktris Wanita Senior Masuk Penjara di Film 'Mama-Mama Jagoan'

Sungguh suatu keberanian luar biasa dari produser film pendatang baru Buddy-buddy Pictures ketika meluncurkan film terbaru bergene komedi berjudul Mama-mama Jagoan. Film yang digarap oleh sutradara…

Monumen Kapsul Waktu

Jumat, 16 November 2018 - 12:00 WIB

Hari ini Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke

Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, yang menyimpan Impian Indonesia 2015-2085, telah rampung dibangun. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan monumen seluas 2,5 ha tersebut pada…

Dirut BRI Suprajarto Dinobatkan Sebagai Tokoh Profesional Terbaik (Rizki Meirino)

Jumat, 16 November 2018 - 11:53 WIB

Dirut BRI Suprajarto Dinobatkan Sebagai Tokoh Profesional Terbaik

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto dinobatkan sebagai sebagai Tokoh Profesional terbaik dalam acara Indonesia Awards 2018 yang digelar di Jakarta, Kamis (15/11). Sosok Suprajarto…

Bendungan Logung Kudus

Jumat, 16 November 2018 - 11:34 WIB

Pembangunan Rampung, Bendungan Logung Kudus Akan Tingkatkan Suplai Air Untuk Lahan Pertanian

Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding pada akhir November 2018.