Kemenperin: Penolakan RKU PT RAPP Akan Pengaruhi Iklim Investasi

Oleh : Ridwan | Selasa, 24 Oktober 2017 - 13:57 WIB

Industri Pulp dan Kertas
Industri Pulp dan Kertas

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian angkat suara terkait penolakan Rencana kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindutrian, Panggah Susanto mengatakan, dampak terhadap penolakan ini akan mempengaruhi iklim investasi.

"Hutan Tanam Industri (HTI) nya suda ada, perencanaannya sudah ada, izin-izinnya juga sudah ada, obyek vital industrinya juga sudah ada. jadi kalau ada ketentuan yang berubah, bisa merubah semuanya," ujar Panggah Susanto di Jakarta (24/10/2017).

Menurutnya, harus dipikirkan terlebih dahulu dampak dari perubahan ketentuannya terhadap kepastian berusaha, dampak terhadap tenaga kerja, serta ekonominya.

"Kami dengan KLHK satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," terangnya.

Lebih lanjut, Panggah mengungkapkan, tentunya kami harus membicarakan ini dengan Kementerian LHK, kira-kira langkah terbaik seperti apa dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan dampaknya.

"Kami akan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, ada banyak pembahasan salah satunya mengenai RAPP," tambah Panggah.

Panggah menjelaskan, dari industri hulu dampaknya terkait importasi rayon, karena saat ini kita masih sangat tergantung dengan importasi rayon. Sedangkan dampak terhadap industri hilir dan penghematan devisanya akan sangat signifikan, karena ini memang industri besar.

"Kami harapkan Kementerian LHK bisa mempertimbangkan penolakan tersebut. Kita kan satu pemerintahan, mestinya harus cari solusi bersama," ucap Panggah.

Sebelumnya, Menteri KLHK Siti Nurbaya menegaskan, penolakan RKU PT RAPP, bukan berarti mencabut izin keseluruhan. “Yang sebenarnya terjadi adalah KLHK memberi perintah dan sanksi agar RAPP tidak melakukan penanaman di areal lindung ekosistem gambut. Namun mereka tetap bisa menanam di areal budidaya gambut. Jadi tidak ada masalah harusnya," ujar dia.

Ia menjelaskan, sikap tegas pemerintah yang menolak RKUR merupakan bagian dari upaya paksa melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Aturan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Di mana seluruh perusahaan HTI (Hutan Tanam Industri) berbasis lahan gambut harus menyesuaikan rencana kerja usaha mereka dengan aturan pemerintah," kata Siti.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

MedcoFoundation gelar Talkshow Literasi Budaya Nusantara (dok INDUSTRY.co.id)

Senin, 18 Desember 2017 - 23:16 WIB

Melalui Nusa Buku, Medco Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Nusantara

Medco Group mengajak semua elemen bekerja bersama memperkuat literasi budaya nusantara.

Menteri Perindusterian Airlangga Hartarto

Senin, 18 Desember 2017 - 21:34 WIB

Inilah Strategi Kemenperin Tangkap Peluang Pengembangan Era Digital

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya tidak hanya mengajak kepada pelaku industri berskala besar, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM) agar ikut menangkap peluang…

Mobil Listrik Supercar Lowo Ireng

Senin, 18 Desember 2017 - 21:29 WIB

Besok, Jokowi Resmikan Tol Sumo Sekaligus Jajal Mobil Listrik Karya ITS

Jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) seksi 1B, II, dan III akan segera diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Selasa (19/12/2017). Kesempatan tersebut rencananya sekaligus dimanfaatkan Presiden…

Vokalis Utama SHINee, Kim Jong Hyun (Foto:soompi.com)

Senin, 18 Desember 2017 - 20:05 WIB

Dugaan Bunuh Diri, Jonghyun SHINee Ditemukan Tak Bernyawa

Kabar duka dari boy band asal Korea Selatan, Vokalis utama grup SHINee, Kim Jong Hyun, Sore ini dikabarkan meninggal dunia. Menurut polisi dan pemadam kebakaran, Jonghyun ditemukan tidak sadarkan…

Pengurus ILUNI UI pimpinan Arief Budhy Hardono (Foto Ist)

Senin, 18 Desember 2017 - 19:04 WIB

ILUNI UI Minta Pemerintah Dorong BUMN Segera Produksi Serum Vaksin Sendiri

Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), meminta pemerintah untuk segera mendorong badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD) , memproduksi berbagai serum…