Kinerja Presiden Jokowi-JK di Industri Energi pada Jalur Tepat

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi menilai kinerja sektor energi dan tambang, selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), sudah berada pada jalur yang tepat.

"Kendati belum semua target tercapai, namun kebijakan dan langkah dalam pencapaiannya sudah pada jalur yang tepat," katanya di Jakarta, Senin (23/10/2017)

Ia menilai kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di berbagai bidang sudah cukup baik dan signifikan, termasuk capaian energi.

Menurut dia, kebijakan energi Pemerintahan Jokowi yang berdampak positif antara lain pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke sektor produktif, dengan mencabut subsidi premium dan mengurangi subsidi solar.

"Pengurangan beban subsidi melalui kenaikan harga BBM sudah sesuai visi dan misi Jokowi-JK yang dijanjikan," katanya Dalam kampanye pipres, Jokowi-JK berjanji akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap selama empat tahun ke depan.

Pengurangan subsidi itu dilakukan dengan mengalihkan subsidi untuk konsumsi dialihkan pada kegiatan produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

"Pada 2014, pemerintah masih memberikan subsidi 46,79 juta kiloliter BBM, lalu turun drastis menjadi 7,15 juta kiloliter pada semester pertama 2017 dan diperkirakan hanya belasan juta kiloliter hingga akhir 2017," katanya.

Demikian juga, lanjut Fahmy, kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia, tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memberikan dampak berantai yang positif di daerah Indonesia bagian timur.

Hingga akhir September 2017, penerapan kebijakan BBM satu harga sudan mencapai 59 dari 157 lokasi yang ditargetkan pada 2019.

Selain itu, untuk meningkatkan kemandirian energi, Pemerintahan Jokowi-JK mengambil alih beberapa blok migas, yang kontraknya sudah berakhir, dari kontraktor asing ke PT Pertamina.

"Salah satunya Blok Mahakam. Pengalihan pengelolaan Mahakam dari Total E&P Indonesie ke Pertamina akan menjadi preseden baik bagi negeri ini," ujarnya.

Selanjutnya, upaya Pemerintahan Jokowi-JK merevisi kontrak PT Freeport Indonesia, menurut Fahmy, merupakan capaian kinerja yang positif.

Perubahan kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pembangunan smelter, divestasi 51 persen saham, dan rezim pajak merupakan wujud nyata pencapaian kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Di bidang ketenagalistrikan, ia mengapresiasi program Pemerintahan Jokowi-JK dalam hal percepatan penyediaan listrik bagi 2.500 desa yang belum berlistrik.

"Prioritas elektrifikasi pedesaan ini menunjukkan komitmen pemerintah pada rakyat kecil," katanya seperti dilansir Antara.

Komitmen serupa, lanjutnya, juga ditunjukkan pemerintah dengan tidak menaikkan tarif listrik hingga akhir 2017 dan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA, yang termasuk kategori keluarga miskin dan rentan miskin.

Namun demikian, Fahmy menilai sejumlah hal belum berjalan dengan optimal seperti program 35.000 MW.

"Oleh karena itu, perlu revisi program 35.000 MW agar sesuai kebutuhan," katanya.

Hal lain, tambahnya, adalah rendahnya penerimaan migas yang antara lain disebabkan penurunan harga dan produksi minyak.