Hentikan Monopoli Impor Garam, Potensi Penyimpangan Semakin Besar

Oleh : Hariyanto | Selasa, 24 Oktober 2017 - 09:28 WIB

Ilustrasi Petani Garam (Ist)
Ilustrasi Petani Garam (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan pemerintah dapat menghentikan monopoli impor garam karena hal tersebut dinilai memiliki potensi penyimpangan yang semakin besar.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, Senin, mengatakan, daripada menghentikan impor garam, pemerintah sebaiknya menghentikan monopoli atas izin impor komoditas yang satu ini.

Hizkia mengingatkan bahwa kasus penyalahgunaan izin impor yang menimpa Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono beberapa waktu yang lalu menunjukkan adanya monopoli membuat risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar.

"Kebijakan penghentian impor garam sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini akan memberatkan warga dan industri kecil untuk mendapatkan garam berkualitas dengan harga terjangkau," ucapnya kepada awak media belum lama ini.

Ia berpendapat bahwa dengan menghilangkan monopoli atas izin impor, pemerintah berarti peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak.

Terkait swasembada garam yang ditargetkan tercapai pada 2020, Hizkia mengatakan hal tersebut tidak akan bisa dicapai dalam waktu dekat.

Hal tersebut, lanjutnya, karena rencana ekstensifikasi lahan di sejumlah sentra penghasil garam seluas puluhan ribu meter persegi dianggap mustahil karena kini Indonesia justru mulai kekurangan lahan untuk pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pada 2020 Indonesia tidak lagi mengimpor garam karena pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produksi garam nasional.

Luhut dalam "Coffee Morning" bersama wartawan di Jakarta, Selasa (17/10) , menjelaskan salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah ekstensifikasi lahan garam di sejumlah lokasi, termasuk NTT yang berpotensi menjadi salah satu sentra garam nasional.

Menko Maritim menuturkan, lahan garam di Indonesia sangatlah luas, mencapai lebih dari 30 ribu hektare termasuk lahan milik rakyat. Sayangnya, PT Garam yang juga mengelola ribuan lahan garam itu tidak memaksimalkan lahan tersebut dengan menggandeng swasta.


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan faktor anomali cuaca jangan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor garam.

"Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," kata Susan Herawati.



Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). (Foto: IST)

Senin, 23 Juli 2018 - 20:20 WIB

Ace Tawarkan Keuntungan Berlipat Untuk Member

Sebagai pusat kebutuhan rumah dan gaya hidup terlengkap di Indonesia, ACE secara konsisten menghadirkan berbagai program dan penawaran menarik untuk memanjakan para pelanggan setianya. Kali…

Bank BRI Sediakan ID Card Terintegrasi BRIZZI untuk Volunteer (Foto Rizki Meirino)

Senin, 23 Juli 2018 - 20:05 WIB

Bank BRI Sediakan ID Card Terintegrasi BRIZZI untuk Volunteer

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berkomitmen dalam mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018. Kali ini Bank BRI sebagai official prestige partner Asian Games turut berpartisipasi…

 PMA 9502 dan Polytron Play meraih penghargaan GDI 2018 dari Kemendag

Senin, 23 Juli 2018 - 19:55 WIB

PMA 9502 dan Polytron Play Raih Penghargaan GDI 2018 dari Kemendag

Selain mengutamakan kualitas pada barang, setiap orang pasti mempertimbangkan juga model, bentuk dan design. Karena komponen diatas adalah salah satu penentu sehingga diputuskan untuk mendapatkannya…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Sarasehan OTNAS (Foto: Dok. Kemenperin)

Senin, 23 Juli 2018 - 19:43 WIB

Kemenperin Usulkan Bangun Laboratorium Kimia di Indonesia

Kementerian Perindustrian tengah mengusulkan agar di Indonesia dapat dibangun laboratorium rujukan kimia yang memiliki standar internasional. Pasalnya, keberadaan laboratorium tersebut di wilayah…

Jumpa pers kampanye #1000HariPerlindungan pada anak bersama Sleek Baby, di Djakarta Theater XXI (23/7). (Dina Astria/Industry.co.id)

Senin, 23 Juli 2018 - 19:35 WIB

Jangan Salah Pilih, Ini 3 Kriteria Wajib untuk Beri Perlindungan Higienis Pada Anak

Semua orang tua pastinya ingin memberikan perlindungan optimal untuk anak. Sejak janin dalam kandungan, hingga ia tumbuh dan beranjak dewasa. Perlindungan yang diberikan mulai dari asupan nutrisi…