Hentikan Monopoli Impor Garam, Potensi Penyimpangan Semakin Besar

Oleh : Hariyanto | Selasa, 24 Oktober 2017 - 09:28 WIB

Ilustrasi Petani Garam (Ist)
Ilustrasi Petani Garam (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan pemerintah dapat menghentikan monopoli impor garam karena hal tersebut dinilai memiliki potensi penyimpangan yang semakin besar.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, Senin, mengatakan, daripada menghentikan impor garam, pemerintah sebaiknya menghentikan monopoli atas izin impor komoditas yang satu ini.

Hizkia mengingatkan bahwa kasus penyalahgunaan izin impor yang menimpa Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono beberapa waktu yang lalu menunjukkan adanya monopoli membuat risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar.

"Kebijakan penghentian impor garam sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini akan memberatkan warga dan industri kecil untuk mendapatkan garam berkualitas dengan harga terjangkau," ucapnya kepada awak media belum lama ini.

Ia berpendapat bahwa dengan menghilangkan monopoli atas izin impor, pemerintah berarti peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak.

Terkait swasembada garam yang ditargetkan tercapai pada 2020, Hizkia mengatakan hal tersebut tidak akan bisa dicapai dalam waktu dekat.

Hal tersebut, lanjutnya, karena rencana ekstensifikasi lahan di sejumlah sentra penghasil garam seluas puluhan ribu meter persegi dianggap mustahil karena kini Indonesia justru mulai kekurangan lahan untuk pertanian.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pada 2020 Indonesia tidak lagi mengimpor garam karena pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produksi garam nasional.

Luhut dalam "Coffee Morning" bersama wartawan di Jakarta, Selasa (17/10) , menjelaskan salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah ekstensifikasi lahan garam di sejumlah lokasi, termasuk NTT yang berpotensi menjadi salah satu sentra garam nasional.

Menko Maritim menuturkan, lahan garam di Indonesia sangatlah luas, mencapai lebih dari 30 ribu hektare termasuk lahan milik rakyat. Sayangnya, PT Garam yang juga mengelola ribuan lahan garam itu tidak memaksimalkan lahan tersebut dengan menggandeng swasta.


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan faktor anomali cuaca jangan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor garam.

"Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," kata Susan Herawati.



Komentar Berita

Industri Hari Ini

KA Bandara Soekarno-Hatta (Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:15 WIB

Penyesuaian Tarif, Kini Kereta Api Bandara Batu Ceper-Soetta Hanya Rp35.000

PT Railink memutuskan menyesuaikan tarif antar-stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, kini masyarakat dari Kota Tangerang atau sekitar Stasiun Batuceper…

 Oesman Sapta Odang (OSO) Ketum Umum Hanura Oesman

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:07 WIB

Konflik Partai Hanura, OSO-Daryatmo Harus Temukan Kompromi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan para elit politik Hanura harus secepatnya bertemu untuk menemukan kompromi politik yang terbaik bagi partai…

Menhan Ryamizard Ryacudu-foto RiauOnline.com

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:57 WIB

Menhan Ungkap Empat Isu Krusial Ganggu Keamanan Kawasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi empat isu krusial yang dapat mengganggu keamanan kawasan regional dan wilayah.

Partai Solidaritas Indoensia (PSI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:52 WIB

PSI Galang Dana Publik untuk Perbaiki Iklim Politik Tanah Air

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:39 WIB

MPR: Indonesia Butuh Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan…