Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)
Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik.

"Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Miryam S Haryani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menyampaikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi," kata jaksa penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin malam. (23/10/2017)

Jaksa juga juga menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miryam S Haryani berupa penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan dari pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam persidangan KTP elektronik, tidak menghormati pengadilan dan sumpah yang diucapkan dalam nama Tuhan dan sebagai anggota DPR tidak memberikan teladan yang baik," kata jaksa Kresno itu pula, seperti dilansir Antara.

Miryam dinilai terbukti dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dalam pemeriksaan saksi untuk persidangan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dalam perkara korupsi KTP elektronik pada Kamis, 23 Maret 2017.

Miryam mencabut BAP miliknya yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 orang penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar.

Keterangan itu tertuang dalam BAP 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember, dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangi Miryam.

Padahal sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, Miryam sudah terlebih dulu bersumpah sesuai agama yang dianutnya bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…