Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)
Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik.

"Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Miryam S Haryani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menyampaikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi," kata jaksa penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin malam. (23/10/2017)

Jaksa juga juga menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miryam S Haryani berupa penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan dari pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam persidangan KTP elektronik, tidak menghormati pengadilan dan sumpah yang diucapkan dalam nama Tuhan dan sebagai anggota DPR tidak memberikan teladan yang baik," kata jaksa Kresno itu pula, seperti dilansir Antara.

Miryam dinilai terbukti dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dalam pemeriksaan saksi untuk persidangan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dalam perkara korupsi KTP elektronik pada Kamis, 23 Maret 2017.

Miryam mencabut BAP miliknya yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 orang penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar.

Keterangan itu tertuang dalam BAP 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember, dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangi Miryam.

Padahal sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, Miryam sudah terlebih dulu bersumpah sesuai agama yang dianutnya bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Chief Executive Mitsubishi Motors Osamu Masuko saat pelepasan ekspor perdana Mitsubishi Xpander (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Rabu, 25 April 2018 - 11:18 WIB

Disaksikan Presiden Jokowi, Mitsubishi Lakukan Eskpor Perdana Xpander

Mitsubishi Motor hari ini, Rabu (25/4/2018) dengan bangga mengumumkan peluncuran ekspor atas model small MPV populernya Xpander, dari perakitan Mitsubishi Motors di Bekasi, Indonesia.

Sultra Tenun Carnaval 2018 Meriahkan Even Halo Sultra, di Kendari, Sulwesi Tenggara (Foto: Dok. Kementerian Pariwisata)

Rabu, 25 April 2018 - 11:15 WIB

Digelar, Halo Sultra 2018 Meriahkan Alun-Alun Kendari, Sulawesi Tenggara

Sebagai salah satu cara untuk mengenalkan kain Indonesia, Sulwesi Tenggara menggelar Halo Sultra 2018 di Kawasan Tugu Religi Alun-akun Kendari. Halo Sultra 2018 yang tahun ini dilaksanakan pada…

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) (Foto Ist)

Rabu, 25 April 2018 - 11:06 WIB

Mengawali Tahun 2018, Laba Bersih Waskita Karya Tumbuh Hampir Empat Kali Lipat

Tahun 2018 diawali secara positif, dengan laba bersih meningkat hampir empat kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 25 April 2018 - 10:57 WIB

Mensesneg: Belum Ada TPA Dirut Perum Bulog

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan hingga saat ini belum ada rapat Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

ITB Gandeng Swasta Bangun Science and Techno Park

Rabu, 25 April 2018 - 10:50 WIB

Menuju Entrepreneurial University, ITB Gandeng Swasta Bangun Science and Techno Park

Upaya Institut Teknologi Bandung menjadi pusat pengembangan kewirausahaan semakin nyata melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung Science and Techno Park Astra Sinar Mas yang dilakukan…