Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)
Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik.

"Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Miryam S Haryani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menyampaikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi," kata jaksa penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin malam. (23/10/2017)

Jaksa juga juga menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miryam S Haryani berupa penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan dari pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam persidangan KTP elektronik, tidak menghormati pengadilan dan sumpah yang diucapkan dalam nama Tuhan dan sebagai anggota DPR tidak memberikan teladan yang baik," kata jaksa Kresno itu pula, seperti dilansir Antara.

Miryam dinilai terbukti dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dalam pemeriksaan saksi untuk persidangan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dalam perkara korupsi KTP elektronik pada Kamis, 23 Maret 2017.

Miryam mencabut BAP miliknya yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 orang penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar.

Keterangan itu tertuang dalam BAP 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember, dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangi Miryam.

Padahal sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, Miryam sudah terlebih dulu bersumpah sesuai agama yang dianutnya bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Mandiri Syariah (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 22:14 WIB

Bank Mandiri Syariah Berharap Dapat Ruang Besar Untuk Biayai Infrastruktur

Jakarta-Bank Mandiri Syariah mengharapkan diberikan ruang yang cukup lebar untuk terlibat pada pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang digagas pemerintah.

Menperin Airlangga Hartarto beserta Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat mengunjungi pabrik mainan PT Mattel Indonesia (Foto: Humas)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:55 WIB

Menperin: SNI Wajib Mainan Hanya Untuk Korporasi, Bukan Personal

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menegaskan, SNI wajib mainan berlaku untuk korporasi yang akan melakukan penjualan atau distribusi di Indonesia.

Komunitas Lari BAZNAZ. (Dok. Industry.co.id)

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:47 WIB

Kampanye BAZNAS Merambah ke Komunitas Lari

Dalam rangka perayaan milad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke-17, BAZNAS meluncurkan program Baznas Runner pada Minggu (21/1). BAZNAS Runner adalah komunitas lari yang memiliki visi yaitu…

Asisten Deputi Bidang Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem Halomoan Pasaribu dalam acara Sosialisasi Program KUR perdana tahun 2018 di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/1/2018).

Selasa, 23 Januari 2018 - 21:43 WIB

Pemerintah Tetapkan Pagu Anggaran Subsidi KUR 2018 senilai Rp 13.66 T

Pada tahun 2018 ini, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil dan menegah untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Target alokasi penyaluran KUR bertambah…

baznaz pecahkan rekor muri

Selasa, 23 Januari 2018 - 20:38 WIB

Disaksikan BAZNAS, Infak PNS "5 Menit Rp 622 Juta" Pecahkan Rekor Muri

Disaksikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menorehkan "tinta emas" di Museum Rekor Indonesia (Muri). Pemecahan rekor yang telah ditandatangani…