Anggota DPR Miryam S Haryani Dituntut 5 Tahun Penjara

Oleh : Herry Barus | Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:34 WIB

Miryam S. Haryani. (Foto: IST)
Miryam S. Haryani. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik.

"Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Miryam S Haryani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menyampaikan keterangan tidak benar dalam perkara korupsi," kata jaksa penuntut umum KPK Kresno Anto Wibowo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin malam. (23/10/2017)

Jaksa juga juga menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miryam S Haryani berupa penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan dari pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam persidangan KTP elektronik, tidak menghormati pengadilan dan sumpah yang diucapkan dalam nama Tuhan dan sebagai anggota DPR tidak memberikan teladan yang baik," kata jaksa Kresno itu pula, seperti dilansir Antara.

Miryam dinilai terbukti dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan cara mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dalam pemeriksaan saksi untuk persidangan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dalam perkara korupsi KTP elektronik pada Kamis, 23 Maret 2017.

Miryam mencabut BAP miliknya yang menerangkan antara lain adanya penerimaan uang dari Sugiharto dengan alasan pada saat pemeriksaan penyidikan telah ditekan dan diancam oleh 3 orang penyidik KPK. Padahal alasan yang disampaikan terdakwa tersebut tidak benar.

Keterangan itu tertuang dalam BAP 1 Desember 2016, BAP tanggal 7 Desember 2016, BAP tanggal 14 Desember, dan BAP tanggal 24 Januari 2017 yang diparaf dan ditandatangi Miryam.

Padahal sebelum memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, Miryam sudah terlebih dulu bersumpah sesuai agama yang dianutnya bahwa akan memberikan keterangan yang benar.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Board Member of Sinar Mas Franky O. Widjaja (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:52 WIB

TNI Bantu Bangun 3.000 Rumah Korban Gempa

Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bekerja sama dengan TNI akan membangun 3.000 unit rumah bagi warga yang menjadi korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat serta gempa bumi dan…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:37 WIB

Telkom Paparkan Strategi Indonesia Menuju Global Digital Hub di Indonesia Pavilion

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan jaringan dan akses telekomunikasi sekaligus percepatan pertumbuhan ekonomi digital. Kehadiran Telkom secara…

Kepala BPOM Penny K. Lukito (Foto Ist)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:33 WIB

BPOM Komitmen Pembangunan Kesehatan Palestina

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun kapasitas Palestina salah satunya pada sektor kesehatan.

- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (Foto Ist)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:24 WIB

PBNU Luncurkan NU Channel Tayangan Program Dakwah

Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) meluncurkan "NU Channel" yang menayangkan sejumlah program seperti dakwah, doa, kebudayaan, seni dan diskusi.

Manchester United (MU)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:20 WIB

Siapkan Dana Capai Rp 60 Triliun, Pangeran Saudi Ini Siap Beli Manchester United

Pangeran Muhammad bin Salman dikabarkan akan mengambil alih Manchester United dari keluarga Glazer senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp60 triliun.