Ashpurindo Usulkan Izin PPIU Diberlakukan Seumur Hidup

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 23 Oktober 2017 - 22:05 WIB

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menginginkan adanya pemberian izin usaha umroh berlaku seumur hidup bagi penyelenggara yang telah bekerja secara benar, jujur dan profesional untuk survive melayani jamaah.

“Travel-Travel umrah yang baik ini, bisa terus survive melayani masyarakat, tidak direcoki sama yang nggak baik-baik itu. Kalau ada perpanjangan izin ini kan, seolah-olah travel yang baik-baik dan sudah lama ini, seperti disamakan dengan travel-travel umrah yang baru itu. Jadi, setiap tiga tahun sekali, harus ajuin perpanjangan lagi,” kata Syam usai mengikuti Forum Group Discussion yang digagas oleh KPPU, dikantornya, Senin (23/10/2017).

Syam juga mengatakan, jika usulan tersebut diterima dan akhirnya diterapkan oleh Kementerian Agama, maka itu akan menjadi kabar yang menggembirakan bagi PPIU. Dengan demikian, Kementerian Agama menetapkan persyaratan yang ketat dengan sertifkasi berstandar nasional dan internasional. Jadi konsentrasi pemerintah lebih ke pengawasan dan  bukan pada perizinan.

Ia juga mengatakan, aturan standar pelayanan minimum yang diusulkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih rancuh. Pasalnya ini merupakan pelayanan dalam bidang jasa, mau di standarin seperti apa? semakin diturunkan standarnya makin rendah pelayanannya.

“Tujuannya bagus juga tapi SPM ini jangan kurang dari pelayanannya juga, si travel juga harus dikasih marginnya juga,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Subdit Umrah Kemenag, Arfi Hatim mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan beberapa hal yang bisa menjadi solusi. Diantaranya merevisi aturan terkait dan penetapan standar tertentu seperti yang diharapkan KPPU di atas.

"Sebenarnya banyak yang minta adanya penetapan harga minimal. Dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan DPR RI minggu lalu, diharapkan juga agar Kemenag segera menetapkan harga. Jangan diserahkan ke pasar," ujarnya

Hanya saja, penetapan harga juga masih menjadi pergunjingan lantaran bisa membatasi inovasi bisnis penyelenggaraan ibadah umrah.

"Kemudian ada dua core (inti) usulan. Pertama, dalam waktu dekat kami melakukan finalisasi PMA 18 yang di dalamnya membahas secara rinci standar pelayanan minimal. Kedua, penetapan harga referensi yang telah berkali-kali didiskusikan,"tandasnya.

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

GIIAS Medan 2018 (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Rangkaian GIIAS Roadshow 2018 Ditutup Pesta Harga Akhir Tahun di GIIAS Medan Auto Show

Menghitung mundur kurang dari dua minggu menuju penyelenggaraan rangkaian pameran mobil GAIKINDO Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2018 yang akan kembali dilangsungkan di Medan. Kembali…

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong

Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:00 WIB

Industri Pariwisata Menunggu Kehadiran Investor Arab Saudi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyatakan pemerintah Indonesia akan menawarkan peluang investasi sektor pariwisata dan gaya hidup (lifestyle) dalam konferensi…

Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)

Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:29 WIB

Penyaluran Bantuan Rumah Risha Disalurkan Lewat Pokmas Untuk Jamin Akuntabilitas

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari sebelumnya 17 formulir menjadi 1 formulir saja.

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih berfoto bersama dengan para peserta pameranpada peringatan Hari Kopi Internasional di Makassar (Foto: Kemenperin)

Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:22 WIB

Pacu Pertumbuhan IKM Pengolahan Kopi, Inilah Langkah Strategis Kemenperin

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan kopi di dalam negeri termasuk skala industri kecil dan menengah (IKM).

Dean Novel

Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:02 WIB

Kisah Petani Jagung Berdasi (2): Memilih NTB Ketimbang Jawa

Dean betah berladang di NTB karena menurutnya petani di Lombok masih haus dengan inovasi. Masih mendengar jika diberi penyuluhan, masih penasaran dengan ilmu-ilmu baru dalam pertanian.