Temui Pimpinan Fijitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Oleh : Ridwan | Selasa, 17 Oktober 2017 - 09:58 WIB

Menperin irlangga Hartarto dan President Fujitrans Corporation Tatsuo Keii (Foto Mumas)
Menperin irlangga Hartarto dan President Fujitrans Corporation Tatsuo Keii (Foto Mumas)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Hari pertama kunjungan kerjanya di Jepang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation Tatsuo Keii beserta jajaran direksinya di Tokyo, Senin malam (16/10/2017).

Kedua belah pihak membahas mengenai pengembangan kawasan industri maritim, industri galangan kapal, dan efisiensi sistem logistik.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) terintegrasi, yaitu Repindo International Maritime Industrial Park di Tanggamus, Teluk Semangka, Lampung.

"Pembangunan KIM berperan penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Airlangga sesuai keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Oleh karen itu, Kemenperin berharap agar Fujitrans Corporation, sebagai salah satu investor di KIM Tenggamus agar dapat segera merealisasikan penanaman modalnya.

"Mereka ingin membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus," sebutnya.

Kawasan dengan luas lahan sekitar 3.500 hektare ini digadang akan menjadi tempat produksi kapal terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Menperin menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, Fujitrans sempat memberikan masukan mengenai sistem logistik yang lebih efisien dengan penggunaan kapal RORO vessel, di mana moda transportasi laut ini dapat dimanfaatkan pelaku industri di Indonesia guna mendistribusikan produknya tanpa banyak memakan waktu.

Pasalnya, di dalam kapal tersebut tidak hanya mengangkut kontainer muatan barang, tetapi juga sekaligus truk kontainernya.

"Kalau sistem konvensional kan pakai kontainer dari pabrik ke pelabuhan, dan itu harus dua hari menunggu untuk bongkar muatnya. Dengan sistem ini, truk kontainer dimasukkan ke kapal, sehingga point to point, tidak perlu lagi loading dan unloading. Di Indonesia sekarang sudah mulai, pelabuhannya tidak perlu pakai crane," ungkapnya.  

Sebelumnya, Menperin menyatakan, pihaknya juga mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun port khusus industri otomotif," tuturnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BKPM

Jumat, 20 Juli 2018 - 07:50 WIB

BKPM Fokus Tingkatkan Koordinasi Pusat-Daerah Dukung OSS

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan fokus untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam implementasi sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik…

Pengerjaan Proyek Infrastruktur (foto: Humas)

Jumat, 20 Juli 2018 - 07:46 WIB

Waketum Kadin: Sektor Konstruksi Merupakan Bisnis Yang Paling Menarik

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menyatakan bahwa sektor konstruksi sekarang merupakan bisnis yang paling menarik karena pemerintah gencar membangun infrastruktur.

PT Indika Energy Tbk (INDY) (Foto Tambang)

Jumat, 20 Juli 2018 - 07:42 WIB

Akhir Pekan IHSG Bakalan Tertekan

Diperkirakan IHSG akan bergerak kembali cenderung tertekan diakhir pekan dengan rentan support resistance 5814-5900. Saham-saham yang masih dapat dicermati diantarnya INDY, LPPF, TKIM, AALI,…

Densus 88 (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 20 Juli 2018 - 07:37 WIB

Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris di Bandung

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menggeledah sebuah rumah di kawasan Mekar Wangi, Kota Bandung, Jawa Barat karena dihuni oleh seorang terduga teroris.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong

Jumat, 20 Juli 2018 - 07:35 WIB

BKPM Minta Tambahan Anggaran untuk OSS

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun untuk operasional sistem pelayanan yang terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).