Polri Ajukan Anggaran Densus Tipikor Rp2,6 Triliun

Oleh : Herry Barus | Kamis, 12 Oktober 2017 - 16:20 WIB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi senilai Rp2,6 triliun dan meminta Komisi III DPR mendukung pengajuan anggaran tersebut karena merupakan kebutuhan dalam pembentukan unit khusus tersebut.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung, pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/10/2017)

Dia mengatakan Polri juga telah menghitung anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan sistem index dan sistem ad cost, yang merupakan pengkajian yang dilakukan KPK yang bisa diterapkan Densus Tipikor.

Tito menjelaskan anggaran untuk belanja pegawai sebanyak 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang untuk operasional penyelidikan dan penyidikan senilai Rp359 miliar.

"Lalu belanja modal sebesar Rp1,55 triliun termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun," ujarnya.

Selain itu Tito menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah diantaranya membentuk struktur Densus dan akan dipimpin oleh personel Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) atau bintang dua.

Dia mengatakan akan dibentuk satgas-satgas ipikor kewilayahan yang dibagi menjadi tiga tipe yaitu enam satgas untuk tipe A, 14 satgas tipe B, dan 13 satgas tipe C.

"Kedudukan kepala densus tipikor dibawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada," katanya.

Tito meminta dukungan Komisi III DPR agar pemerintah mempercepat proses pembentukan densus tipikor termasuk kemungkinan berkirim surat.

Lalu dirinya juga mohon dukungan juga saat nanti rapat dengan Pemerintah untuk pemenuhan anggaran, sarana prasarana dan yang paling penting koordinasi langsung untuk penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan.

"Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik," ujarnya.

Dia mengatakan salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan Tipikor.

Karena itu Tito memohon bantuan Komisi III agar ada kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan tentang tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal (Foto Ist)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:00 WIB

CIEP Konferensi Politik Luar Negeri Terbesar di Dunia

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengklaim Konferensi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2017 (CIFP) yang akan diadakan pada Sabtu (21/10) merupakan…

Direktur BRI Kuswiyoto, Direktur Susi Liestiowaty, Direktur Utama Suprajarto, Direktur Haru Koesmahargyo dan Direktur Sis Apik berbincang seusai acara rapat umum pemegang saham luar biasa di Jakarta, Rabu (18/10/2017) (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:46 WIB

BRI Hapus Jabatan Wakil Direktur Utama

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memutuskan untuk menghapus jabatan Wakil Direktur Utama yang selama ini dijabat Sunarso, dan menugaskan dua direksi…

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (ketiga dari kiri) sedang berlari di ajang Mandiri Bogor Sundown Marathon, Minggu (9/7/2017). (Irvan AF/INDUSTRY)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:25 WIB

Diikuti Pelari dari 50 Negara, Mandiri Jakarta Marathon Siap Digelar 29 Oktober 2017

Ajang lomba lari Marathon, Mandiri Jakarta Marathon yang akan digelar kembali pada 29 Oktober 2017 mendatang akan diikuti sebanayk 16 ribu pelari, bahkan hingga 1.585 pelari yang berasal dari…

Ketua Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal (Foto Ist)

Rabu, 18 Oktober 2017 - 18:00 WIB

Indonesia Berperan Terdepan Tangani Masalah Rohingya Myanmar

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan Indonesia mengambil peran terdepan dalam masalah Rohingya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaaan Agus Susanto saat meresmikan Contact Center

Rabu, 18 Oktober 2017 - 17:27 WIB

Aset BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp309 Triliun

Jakarta-BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dana kelolaan sebanyak Rp301 triliun, dengan total aset Rp309 triliun hasil iuran dana masyarakat yang menjadi peserta baik institusi maupun perorangan.