Kapolri Tito Karnavian Bentuk Tim Kaji Panggil Paksa

Oleh : Herry Barus | Kamis, 12 Oktober 2017 - 14:57 WIB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan membentuk tim khusus untuk mengkaji upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR dalam rangka penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK.

"Polri berprinsip akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal kira-kira langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi ini," kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2017)

Hal itu, menurut dia, termasuk mengundang ahli dari eskternal, ahli hukum tata negara, dan pidana, dalam rangka untuk menyikapi apa sikap Polri yang akan diambil.

Tito berkeyakinan kalau setiap pemanggilan paksa harus diatur dalam hukum acara, yaitu KUHAP dan upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR tidak diatur dalam KUHAP.

"Jangan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru jadi bumerang dan disalahkan banyak pihak," ujarnya.

Dia menjelaskan apabila melihat KUHAP, tidak mengenal pemanggilan paksa oleh DPR, termasuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian itu tidak dicantumkan secara eksplisit.

Lalu Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memotong penjelasan Tito, dan mengatakan kalau di dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan bahwa DPR bisa melakukan upaya panggil paksa dengan meminta bantuan kepada Polri.

"Ini soal pemanggilan paksa? Yang kita sayangkan di undang-undang itu tertera Kepolisian RI. Kalau perintahnya adalah Pamdal, kita tidak minta tolong Polri," katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta Kapolri memikirkan secara mendalam terkait hal itu karena sudah diatur di UU sehingga kalau menolak panggil paksa akan mengurangi kewibawaan UU tersebut.

Tito kemudian menerangkan bahwa dalam UU yang dimaksud Bambang tidak menerangkan soal teknis acara pemanggilan paksanya karena itu Polri belum bisa memberikan sikap untuk masalah ini.

Menurut dia apabila ada satu ayat atau satu pasal yang menyampaikan bahwa teknis acara pemanggilan paksa dan penyanderan disesuaikan dengan KUHAP. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala BPS Suhariyanto (Foto Ridwan)

Jumat, 15 Desember 2017 - 21:27 WIB

BPS Siap Rekam Data Pelaku E-Commerce

Badan Pusat Statistik (BPS) siap untuk melakukan perekaman data para pelaku perdagangan secara elektronik (e-commerce) agar dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pengembangan…

Dubes Indonesia untuk Korsel, Umar Hadi bersama Delegasi PWI (dok INDUSTRY.co.id)

Jumat, 15 Desember 2017 - 20:34 WIB

Di Seoul Korsel, Dubes Umar Hadi Apresiasi Diplomasi Kopi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Diplomasi kopi yang sedang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) disambut baik Dutabesar Republik Indonesia untuk Republik Korea Umar Hadi

Letjen Purn. Kiky Syanahkri bersama Putut Prabantoro di kantor PPAD (dok INDUSTRY.co.id)

Jumat, 15 Desember 2017 - 20:12 WIB

Perkuat NKRI, Pemerintah Diminta Segera Laksanakan Ekonomi Terintegrasi

Pemerintah diminta segera integrasikan pembangunan ekonomi nasional dalam konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) untuk memperkuat ikatan NKRI dan ketahanan nasional.

Presiden Jokowi dan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto Setkab)

Jumat, 15 Desember 2017 - 19:00 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Waduk Sukamahi dan Ciawi

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Waduk Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2017)

Sambut Hari Ibu, Kecap ABC Beri Apresiasi Lewat 36 Ribu Hidangan Masakan (Foto Dije/INDUSTRY.co.id)

Jumat, 15 Desember 2017 - 18:52 WIB

2018 Industri Mamin Semakin Kompetitif

Memasuki tahun 2018, pelaku industri termasuk industri makanan dan minuman di Indonesia semakin kompetitif dan semakin challenging (menantang). Hal ini diungkapkan oleh Dhiren Amin, selaku Marekting…