Kapolri Tito Karnavian Bentuk Tim Kaji Panggil Paksa

Oleh : Herry Barus | Kamis, 12 Oktober 2017 - 14:57 WIB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan membentuk tim khusus untuk mengkaji upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR dalam rangka penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK.

"Polri berprinsip akan mempertimbangkan dan akan membicarakan kembali secara internal kira-kira langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi ini," kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2017)

Hal itu, menurut dia, termasuk mengundang ahli dari eskternal, ahli hukum tata negara, dan pidana, dalam rangka untuk menyikapi apa sikap Polri yang akan diambil.

Tito berkeyakinan kalau setiap pemanggilan paksa harus diatur dalam hukum acara, yaitu KUHAP dan upaya pemanggilan paksa yang diminta DPR tidak diatur dalam KUHAP.

"Jangan sampai sikap Polri yang melaksanakan ini justru jadi bumerang dan disalahkan banyak pihak," ujarnya.

Dia menjelaskan apabila melihat KUHAP, tidak mengenal pemanggilan paksa oleh DPR, termasuk yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian itu tidak dicantumkan secara eksplisit.

Lalu Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memotong penjelasan Tito, dan mengatakan kalau di dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan bahwa DPR bisa melakukan upaya panggil paksa dengan meminta bantuan kepada Polri.

"Ini soal pemanggilan paksa? Yang kita sayangkan di undang-undang itu tertera Kepolisian RI. Kalau perintahnya adalah Pamdal, kita tidak minta tolong Polri," katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta Kapolri memikirkan secara mendalam terkait hal itu karena sudah diatur di UU sehingga kalau menolak panggil paksa akan mengurangi kewibawaan UU tersebut.

Tito kemudian menerangkan bahwa dalam UU yang dimaksud Bambang tidak menerangkan soal teknis acara pemanggilan paksanya karena itu Polri belum bisa memberikan sikap untuk masalah ini.

Menurut dia apabila ada satu ayat atau satu pasal yang menyampaikan bahwa teknis acara pemanggilan paksa dan penyanderan disesuaikan dengan KUHAP. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kelapa Sawit (agroindonesia)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:43 WIB

Tandatangani MoU, Industri Kelapa Sawit RI-India Sepakati Perkembangan Berkelanjutan

Pada hari ini, Senin (16/7/2018) telah ditandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI),Solvent Extractors Association (SEA) India,…

Ilustrasi Transportasi di Jakarta (Ist)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:22 WIB

Dongkrak Daya Saing, Perusahaan Transportasi Minta Insentif Pajak dari Pemerintah

Perusahaan transportasi berharap adanya insentif pajak dari pemerintah berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN).

Presiden Jokowi dan TGB (Foto Setkab)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:19 WIB

Presien Jokowi Terus Godok Siapa Cawapresnya, Temasuk Diantaranya TGB

Presiden RI Joko Widodo masih mematangkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya maju dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

 Komunitas Ekonomi Jogja Istimewa untuk NYIA saat menyampaikan deklarasi dukungan percepatan bandara.(Foto: IST)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:16 WIB

Untuk Perkembangan Pariwisata, Masyarakat Ekonomi Jogja Penuh NYIA

Untuk perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta, Masyarakat Ekonomi Jogja Istimewa menyatakan petisi dukungan terhadap Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Taj Mahal, India (Dennis Jarvis/Flickr)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:15 WIB

Masuk Daftar Negara Tidak Aman, India Luncurkan Kampanye Keselamatan

India, sebagai negara yang terkenal akan keindahan alam dan memiliki budaya yang unik ini dinilai berbahaya bagi perempuan. Pada baru-baru ini, Kementerian Pariwisata India meluncurkan sebuah…