Pemerintah Segera Terapkan Registrasi Kartu Prabayar dengan NIK

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 12 Oktober 2017 - 12:22 WIB

Menkominfo Rudiantara bersama Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dan operator seluler (Telkomsel, Indosat, XL, H3I, SmartFren, SmartTel, Sampoerna Telekom).
Menkominfo Rudiantara bersama Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dan operator seluler (Telkomsel, Indosat, XL, H3I, SmartFren, SmartTel, Sampoerna Telekom).

INDUSTRY.co.id,Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal memberlakukan registrasi kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mulai 31 Oktober 2017. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dikutip dari laman resmi Kemenkominfo, registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar.

Adapun beberapa poin penting pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, yakni pemberlakuan validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.

Adapun dampak tidak dilakukannya registrasi adalah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap.

"Pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk info data kependudukan. Ketentuan baru ini berlaku mulai 31 Oktober 2017," tulis laman kominfo.go.id.

Cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan pesan singkat alias SMS ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK#.

Sedangkan untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Setelah itu, proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi.

Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak tervalidasi, maka pelanggan wajib mengisi surat pernyataan.

Surat tersebut menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan.

Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat 28 Februari 2018.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kemenkominfo selama jangka waktu registrasi ulang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Transportasi di Jakarta (Ist)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:22 WIB

Dongkrak Daya Saing, Perusahaan Transportasi Minta Insentif Pajak dari Pemerintah

Perusahaan transportasi berharap adanya insentif pajak dari pemerintah berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN).

Presiden Jokowi dan TGB (Foto Setkab)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:19 WIB

Presien Jokowi Terus Godok Siapa Cawapresnya, Temasuk Diantaranya TGB

Presiden RI Joko Widodo masih mematangkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya maju dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

 Komunitas Ekonomi Jogja Istimewa untuk NYIA saat menyampaikan deklarasi dukungan percepatan bandara.(Foto: IST)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:16 WIB

Untuk Perkembangan Pariwisata, Masyarakat Ekonomi Jogja Penuh NYIA

Untuk perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta, Masyarakat Ekonomi Jogja Istimewa menyatakan petisi dukungan terhadap Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Taj Mahal, India (Dennis Jarvis/Flickr)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:15 WIB

Masuk Daftar Negara Tidak Aman, India Luncurkan Kampanye Keselamatan

India, sebagai negara yang terkenal akan keindahan alam dan memiliki budaya yang unik ini dinilai berbahaya bagi perempuan. Pada baru-baru ini, Kementerian Pariwisata India meluncurkan sebuah…

Rahmad Baagil. adalah Pengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (Foto Ist)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:10 WIB

Try Out Menjelang Pemilu 2019

Pilkada serentak telah dilakasanakan dengan baik. Para kandidiat sudah mengetahui hasil akhir versi real count, walau ada beberapa perbedaan hasil di beberapa daerah, ada bebagai indikasi kecurangan…