Komisi II Dalami Lima Poin RDP dengan Kapolri

Oleh : Herry Barus | Kamis, 12 Oktober 2017 - 12:20 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi III DPR akan mendalami lima poin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri pada Kamis (12/10/2017)  seperti insiden di Blora, impor senjata, Operasi Tangkap Tangan, pemanggilan paksa, dan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

"Pertama, perlunya penjelasan terhadap beberapa perkembangan isu terkini yang pertama soal insiden Blora, namun saya yakin jajaran Polri sudah mendalami dan sedang mendalami insiden ini," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan untuk sementara Komisi III DPR baru menerima laporan dari kepolisian bahwa itu urusan pribadi anggota yang stres namun diharapkan ke depan peristiwa tersebut tidak boleh terjadi lagi.

Politikus Partai Golkar itu, mengatakan Komisi III DPR minta Kapolri lebih ketat dalam hal pengawasan dan memberikan tanggung jawab penuh kepada atasan langsung para pelaku.

"Dan apabila ditemukan pelanggaran tindakan pertama yang harus dilakukan adalah penindakan tegas sanksi kepada atasan yang bersangkutan terutama dalam hal pengawasan persenjataan yang dimiliki oleh anggota," ujarnya.

Poin kedua, menurut dia, terkait polemik senjata diramaikan oleh Panglima TNI, sebenarnya sudah selesai karena urusan pemerintah disebabkan kurang koordinasi.

Namun, dia mengatakan masyarakat sudah mendapatkan penjelasan Menkopolhukam agar urusan itu sudah diselesaikan dengan baik antarinstansi di bawah pemerintah dan Menkopolhukam.

Terkait dengan OTT diharapkan tidak boleh ada lagi OTT yang tidak diketahui kapolda di wilayah hukum polda masing masing di seluruh Indonesia.

"Peristiwa di Malang tidak boleh terjadi lagi karena saudara kapoldanya tidak tahu ada kegiatan hukum di sana dan OTT hanya diberitahu kapolresnya," katanya.

Selain itu, dia menilai penggunaan aparat bersenjata untuk pengamanan ketika OTT tidak boleh berlebihan, karena seperti akan menangkap teroris, sedangkan yang ditangkap pejabat negara yang tidak mempunyai pasukan bersenjata.

Poin keempat, katanya, terkait dengan pemanggilan paksa yang sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, insititusi DPR diberikan kewenangan untuk memanggil paksa seseorang apabila dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan jelas.

"UU mengamanatkan pemanggilan paksa dapat dilakukan dengan bantuan Polri. Polri tidak boleh menolak untuk melaksanakan UU tersebut walaupun belum ada hukum acaranya, namun saya yakin ada peluang penegakan dan melaksanakan UU," katanya.

Dia menjelaskan poin kelima, terkait dengan Densus Tipikor, penekanannya adalah kesiapan Polri karena Komisi III DPR berharap Densus tersebut bisa bekerja mulai 2018.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Utang Luar Negeri

Selasa, 17 Juli 2018 - 16:11 WIB

BI Rilis Utang Luar Negeri Indonesia Per Mei Sebesar Rp 5.155,6 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Selasa, 17 Juli 2018 - 16:04 WIB

Industri Manufaktur Dongkrak Ekspor RI ke Australia

Industri manufaktur berperan besar dalam mendongkrak peningkatan nilai ekspor Indonesia, salah satunya ke negara tujuan seperti Australia.

WK Migas

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:58 WIB

Kementerian ESDM Tandatangani 3 Kontrak Gross Split Hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas 2018

Kementerian Energi dan Sumber dan Sumber Daya Mineral kembali melakukan penandatanganan kontrak bagi hasil Gross Split hasil penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2018 yang dilaksanakan di…

Menhub Budi Karya Sumadi

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:40 WIB

Menhub: Biaya Perbaikan Jalan Capai Rp 43 Triliun Pertahun

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini masih banyak truk kelebihan muatan dan ukuran beroperasi di jalanan sehingga menyebabkan jalan rusak.

Memasuki era revolusi industry 4.0 hampir segala sektor terdigitalisasi. Hal itu pula yang melatarbelakangi platform GazEgaz.com

Selasa, 17 Juli 2018 - 15:20 WIB

GazEgaz Hadir Sebagai Platform Industri Energi dan Pertambangan

Memasuki era revolusi industry 4.0 hampir segala sektor terdigitalisasi. Hal itu pula yang melatarbelakangi platform GazEgaz.com