Komisi II Dalami Lima Poin RDP dengan Kapolri

Oleh : Herry Barus | Kamis, 12 Oktober 2017 - 12:20 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi III DPR akan mendalami lima poin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolri pada Kamis (12/10/2017)  seperti insiden di Blora, impor senjata, Operasi Tangkap Tangan, pemanggilan paksa, dan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi.

"Pertama, perlunya penjelasan terhadap beberapa perkembangan isu terkini yang pertama soal insiden Blora, namun saya yakin jajaran Polri sudah mendalami dan sedang mendalami insiden ini," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan untuk sementara Komisi III DPR baru menerima laporan dari kepolisian bahwa itu urusan pribadi anggota yang stres namun diharapkan ke depan peristiwa tersebut tidak boleh terjadi lagi.

Politikus Partai Golkar itu, mengatakan Komisi III DPR minta Kapolri lebih ketat dalam hal pengawasan dan memberikan tanggung jawab penuh kepada atasan langsung para pelaku.

"Dan apabila ditemukan pelanggaran tindakan pertama yang harus dilakukan adalah penindakan tegas sanksi kepada atasan yang bersangkutan terutama dalam hal pengawasan persenjataan yang dimiliki oleh anggota," ujarnya.

Poin kedua, menurut dia, terkait polemik senjata diramaikan oleh Panglima TNI, sebenarnya sudah selesai karena urusan pemerintah disebabkan kurang koordinasi.

Namun, dia mengatakan masyarakat sudah mendapatkan penjelasan Menkopolhukam agar urusan itu sudah diselesaikan dengan baik antarinstansi di bawah pemerintah dan Menkopolhukam.

Terkait dengan OTT diharapkan tidak boleh ada lagi OTT yang tidak diketahui kapolda di wilayah hukum polda masing masing di seluruh Indonesia.

"Peristiwa di Malang tidak boleh terjadi lagi karena saudara kapoldanya tidak tahu ada kegiatan hukum di sana dan OTT hanya diberitahu kapolresnya," katanya.

Selain itu, dia menilai penggunaan aparat bersenjata untuk pengamanan ketika OTT tidak boleh berlebihan, karena seperti akan menangkap teroris, sedangkan yang ditangkap pejabat negara yang tidak mempunyai pasukan bersenjata.

Poin keempat, katanya, terkait dengan pemanggilan paksa yang sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, insititusi DPR diberikan kewenangan untuk memanggil paksa seseorang apabila dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan jelas.

"UU mengamanatkan pemanggilan paksa dapat dilakukan dengan bantuan Polri. Polri tidak boleh menolak untuk melaksanakan UU tersebut walaupun belum ada hukum acaranya, namun saya yakin ada peluang penegakan dan melaksanakan UU," katanya.

Dia menjelaskan poin kelima, terkait dengan Densus Tipikor, penekanannya adalah kesiapan Polri karena Komisi III DPR berharap Densus tersebut bisa bekerja mulai 2018.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya KEK Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta NTB (20/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:18 WIB

Pemerintahan Presiden Jokowi-JK Berhasil Bangun Industri Pariwisata

Selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah berhasil membangun industri pariwisata.

Ilustrasi Kedelai (Foto Ist)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:57 WIB

Bea Masuk Impor Kedelai Sebaiknya Dihapuskan

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan kebijakan bea masuk impor kedelai sebaiknya tetap dibebaskan karena memudahkan konsumen dan kalangan industri kecil di Tanah Air.…

PT. PHE-WMO Salurkan Dana SHOUM Rp 157.400.000 Via BAZNAS (Foto Ist)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:48 WIB

PT. PHE-WMO Salurkan Dana SHOUM Rp 157.400.000 Via BAZNAS

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO) bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membantu pembangunan sejumlah rumah ibadah, pengadaan sumber air bersih berupa pompa…

Dewi Hendrati selaku GM Marketing Communication Medina (Foto Nina)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:40 WIB

Medina Meluncurkan Houseware Halal Pertama di Indonesia

lndonesia International Halal Expo (INHALEC) 2017 merupakan event internasional yang mengekspos dan membahas 10 sektor industri halal diselenggarakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Centre (IHLC)…

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya KEK Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta NTB (20/10) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Sabtu, 21 Oktober 2017 - 12:29 WIB

KEK Mandalika Hingga Tahun 2019 akan Ada 2000 Kamar Hotel

KEK Mandalika NTB diproyeksikan akan memiliki 10 ribu kamar hotel dengan target 2000 kamar hotel pada 2019