Setelah Lama Dinanti, Pemerintah Tetapkan Harga Gas Industri Yang Kompetitif

Oleh : Ridwan | Rabu, 11 Oktober 2017 - 16:00 WIB

Sektor Migas (Foto Ist)
Sektor Migas (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap menjaga keberlangsungan pertumbuhan dan daya saing industri dengan mewujudkan harga gas bumi yang terjangkau. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penetapan harga gas US$ 6 per MMBTU.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tujuh industri yang akan mendapatkan fasilitas harga gas tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, olechemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Menteri ESDM menerbitkan beleid turunannya yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 40 tahun 2016 yang merinci secara detail industri tertentu sejak diundangkan tanggal 26 November 2016.

"Adanya regulasi tadi memberikan angin segar bagi industri dalam negeri agar mampu bersaing," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta (11/10/2017).

Hingga kini telah ada 3 jenis industri dan 9 perusahaan yang telah mengalami perubahan atau penurunan harga gas. Tiga bidang industri tersebut yaitu pupuk, petrokimia dan baja, dan 9 perusahaan dimaksud adalah PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel. Penurunan harga gas yang dimaksud, tidak mempengaruhi penerimaan negara.

"Penetapan harga gas oleh Menteri ESDM mempertimbangkan sejumlah hal, yaitu keekonomian lapangan, harga gas bumi di dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri dan nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri," jelas Dadan.

Khusus untuk wilayah Medan dan sekitarnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga telah memangkas harga gas bumi hulu, tarif penyaluran gas melalui pipa, serta biaya distribusi gas bumi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 434/K/12/MEM/2017 yang diteken 13 Februari 2017.

Dalam Permen tersebut, industri di Sumatera Utara, PT Pertamina atau afiliasi, dan PT PGN merupakan pembeli dan/atau shipper yang merasakan manfaat perubahan harga gas atas kebijakan tersebut.

Misalnya, untuk gas sebesar 4,7 BBTUD dari PHE NSO yang dijual kepada PT Pertamina (Persero) dengan harga awal US$7,85 per MMBTU, menjadi US$6,95 per MMBTU plus 1 persen ICP. Sedangkan, penurunan biaya distribusi gas bumi dari pipa milik PGN kepada konsumen industri di Sumatera Utara, dari US$1,35 per meter kubik menjadi US$0,9 per meter kubik.

Sejalan dengan kebijakan di atas, Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri. Langkah ini ditempuh guna menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku atau keperluan lainnya untuk kebutuhan domestik.

Pemanfaatan gas bumi untuk domestik sejak tahun 2013 lebih besar daripada ekspor. Bahkan, capaian semester I Tahun 2017 menunjukkan alokasi gas domestik sebesar 60,4 persen. Angka ini melampui target pertengahan semester. Padahal hingga akhir tahun 2016, alokasi gas domestik hanya tercatat 59 persen, 2015 sebesar 55 persen dan 2014 hanya 53 persen.

Kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 06 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Harga Gas Bumi. "Tren peningkatan pemanfaatan gas domestik dibanding ekspor terus dilakukan" pungkas Dadan.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Transportasi di Jakarta (Ist)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:22 WIB

Dongkrak Daya Saing, Perusahaan Transportasi Minta Insentif Pajak dari Pemerintah

Perusahaan transportasi berharap adanya insentif pajak dari pemerintah berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN).

Presiden Jokowi dan TGB (Foto Setkab)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:19 WIB

Presien Jokowi Terus Godok Siapa Cawapresnya, Temasuk Diantaranya TGB

Presiden RI Joko Widodo masih mematangkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya maju dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

 Komunitas Ekonomi Jogja Istimewa untuk NYIA saat menyampaikan deklarasi dukungan percepatan bandara.(Foto: IST)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:16 WIB

Untuk Perkembangan Pariwisata, Masyarakat Ekonomi Jogja Penuh NYIA

Untuk perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta, Masyarakat Ekonomi Jogja Istimewa menyatakan petisi dukungan terhadap Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Taj Mahal, India (Dennis Jarvis/Flickr)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:15 WIB

Masuk Daftar Negara Tidak Aman, India Luncurkan Kampanye Keselamatan

India, sebagai negara yang terkenal akan keindahan alam dan memiliki budaya yang unik ini dinilai berbahaya bagi perempuan. Pada baru-baru ini, Kementerian Pariwisata India meluncurkan sebuah…

Rahmad Baagil. adalah Pengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (Foto Ist)

Senin, 16 Juli 2018 - 13:10 WIB

Try Out Menjelang Pemilu 2019

Pilkada serentak telah dilakasanakan dengan baik. Para kandidiat sudah mengetahui hasil akhir versi real count, walau ada beberapa perbedaan hasil di beberapa daerah, ada bebagai indikasi kecurangan…