Menteri Jonan Perpanjang Izin PT Freeport untuk Tuntaskan Negosiasi

Oleh : Hariyanto | Selasa, 10 Oktober 2017 - 10:24 WIB

Menkeu Sri Mulyani- CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson- Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto Ist)
Menkeu Sri Mulyani- CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson- Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memperpanjang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia dalam jangka tiga bulan ke depan hingga Januari 2018 untuk menuntaskan negosiasi.

IUPK PT Freeport Indonesia sendiri akan habis besok Selasa (10/10/2017), sehubungan dengan hal tersebut maka otomatis izin ekspor juga akan diperpanjang hingga Januari 2018.

"IUPK-nya betul tanggal 10 selesai, kami akan kasih tiga bulan saja," kata Jonan ketika rapat bersama dengan Komisi VII DPR di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017) 

Terkait dengan hal teknis yang menyangkut divestasi saham 51 persen serta formulasi pajak yang ditawarkan kepada PT Freeport Indonesia, Jonan tidak membicarakan lebih rinci dan akan dibahas lebih lanjut secara tertutup.

Jadi dalam waktu perpanjangan tiga bulan tersebut Jonan ingin menuntaskan persoalan dengan PT Freeport Indonesai, termasuk menyangkut hal teknis yang selalu manjadi tarik ulur selama ini.

Mantan Menteri Perhubungan tersebut, juga tidak mau berandai-andai jika persoalan tidak selesai dari waktu yang sudah diberikan.

Ia juga sempat memperkirakan disvestasi sebanyak 51 persen dari PT Freeport Indonesia adalah senilai 4 miliar dolar AS.

Jonan mengatakan terkiat valuasi jika diproyeksikan bahwa Freeport McMoran (FCX) di bursa saham New York memiliki nilai pasar 20,74 miliar dolar AS, maka kontribusi Freeport Indonesia kira-kira 40 persen dari nilai tersebut.

Lebih lanjut Jonan menjelaskan 40 persen dari 20,74 miliar dolar AS kira-kira sebesar 8 miliar dolar AS.

Maka jika divestasi mayoritas akan dimabil oleh Indonesia setidaknya kurang lebih harus dipersiapkan sekitar 4 miliar dolar AS. Karena mengacu divestasi 51 persen dari 8 miliar dolar AS.

"Kalau itu direferensi, rata-rata dalam 5-10 tahun kontribusi profitnya dari operasi Grasberg atau PTFI itu sekitar 40 persen, ya nilainya 8 'billion'. Kalau 51 persen itu ya 4 'billion'. Gampang ini. Tinggal minta premiumnya berapa, karena ini kontrol 51 persen," kata Jonan dihadapan Komisi VII DPR. (Ant)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Press conference CDE Product information di JIExpo Kemayoran

Rabu, 19 September 2018 - 20:55 WIB

Terus Berinovasi, Produk CDE Sand Washing Plant PT. Adi Satya Sentosa Jadi Solusi Hindari Illegal Mining

Perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan umum hingga ke industri berskala besar, PT. Adi Satya Sentosa terus berinovasi dan mengembangkan diri sebagai instansi penyedia jasa terbaik dibidang…

Citi Indonesia Dukung Penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games

Rabu, 19 September 2018 - 19:00 WIB

Citi Indonesia Dukung Penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games

Citi Indonesia (Citibank) hari ini mengumumkan dukungannya terhadap penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games sebagai Official Sponsor, yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 6…

Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka pameran Ulos Hangoluan (Foto: Dok. Kemenpar)

Rabu, 19 September 2018 - 18:45 WIB

Buka Pameran Ulos Hangoluan dan Tondi, Menpar Dibuat Kagum

Kain khas Suku Batak, Ulos, ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Ulos pun punya peranan penting dalam kehidupan warga Suku Batak. Makna inilah yang coba disampaikan dalam pameran Ulos,…

Ilustrasi Perumahan

Rabu, 19 September 2018 - 18:00 WIB

Berkenalan DONA, Inovasi Terkini dari Home Credit Indonesia

Home Credit Indonesia, perusahaan pembiayaan berbasis teknologi global terus melakukan inovasi untuk menyediakan layanan pembiayaan yang mudah, cepat dan bertanggung jawab di tanah air. Salah…

Presiden Joko Widodo

Rabu, 19 September 2018 - 17:35 WIB

Presiden Jokowi Teken Perpres Pengunaan Cukai Rokok Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai rokok untuk menutup defisit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)…