Serikat Pekerja PLN Tolak Swastanisasi Pembangkit

Oleh : Hariyanto | Jumat, 06 Oktober 2017 - 09:05 WIB

Pembangkit Listrik di Indonesia
Pembangkit Listrik di Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap opsi swastanisasi pembangkit sebagai jalan keluar terhadap perkiraan dugaan kemungkinan BUMN Listrik itu gagal bayar untuk memenuhi kewajiban utangnya.

"Kami secara tegas menolak karena menyerahkan aset ke swasta yang merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat ," kata Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/10/2017)

Penegasan itu terkait dengan bocornya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan termasuk dalam kemampuan untuk membayar utang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Menurut Jumadis, untuk biaya pembangunan pembangkit dengan pendanaan dari utang, baik yang dilakukan oleh PLN sendiri maupun oleh swasta tentu akan menambah beban bagi PLN.

"Bila swasta yang membangun pembangkit, justeru PLN dikenai kewajiban 'take or pay'. Ambil atau tidak diambil kWh produksi listriknya maka PLN harus bayar dengan 'capacity factor' 80 persen. Tentu kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Suasana diskusi yang bertajuk “Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), Kemana Pemerintah dan KPK” yang digelar Serikat Pekerja (SP) JICT di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta, Kamis (21/03/2019) petang.

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:49 WIB

Pakar Hukum UGM: Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan Hutchison Ports Tetap Sah

Oce Madril, pakar Tindak Pidana Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), menilai perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison…

Tommy Soeharto Ketum Partai Berkarya (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:00 WIB

Tommy Soeharto: Kami Hadir Memberi Bukti, Bukan Janji

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto mengatakan partainya berkomitmen memberi solusi dan bukti, bukan janji, untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Jumat, 22 Maret 2019 - 19:05 WIB

Kemenperin Dorong IKM Logam Perluas Kemitraan Dengan Perusahaan Otomotif

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menegah dan Aneka (IKMA) meenggelar acara Kick-Off IKM dalam Supply Chain Industri Otomotif Nasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi sentra IKM logam Ngingas, Sidoarjo, Jawa Timur

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:18 WIB

IKM Siap Berkontribusi dalam Rantai Pasok Industri Otomotif Nasional

Industri Kecil Menengah (IKM) siap berkontribusi dalam rantai pasok industri otomotif nasional yang diwujudkan melalui keberhasilan Koperasi Batur Jaya (KBJ) yang sejak awal Januari 2019 berhasil…

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Humas BUMN))

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:00 WIB

Tingkat Layanan Jalan Tol, Menteri Rini Ikut Simulasi RFID Jasa Marga

PT Jasa Marga Tbk menggelar simulasi transaksi nir sentuh berbasis Radio-Frequency Identification (RFID) atau Single Lane Free Flow (SLFF) untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi para…