Kementerian ESDM Sederhanakan Perizinan Sektor Pertambangan

Oleh : Hariyanto | Jumat, 06 Oktober 2017 - 08:31 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk
Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk

INDUSTRY.co.id - Padang- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan perizinan dalam sektor pertambangan karena selama ini dinilai masih cukup rumit dan menyulitkan pelaku usaha.

"Ini merupakan upaya reformasi birokrasi dengan meringkas atau memadatkan proses perizinan yang selama ini sudah berjalan," kata Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Kementerian ESDM Syamsu Daliend di Padang, Kamis (5/10/2017)

Hal itu pada Seminar Nasional Transformasi Kebijakan dan Teknologi Pertambangan Indonesia yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang.

Syamsu memberi contoh penyederhanaan birokrasi pada pengurusan izin semen yang dalam prosesnya ada sekitar 50 bentuk izin yang harus diurus selama ini.

"Bayangkan kalau izin yang 50 itu diurus satu sebulan berarti 50 bulan atau hampir empat tahun baru keluar izinnya, itu baru sebulan satu izin sementara ada yang lama prosesnya satu tahun" kata dia seperti dilansir Antara.

Oleh sebab itu, Kementerian ESDM mencoba mengurangi semua birokrasi izin pertambangan menjadi lebih ringkas dan sederhana.

"Sekarang ada belasan saja, kalau dulu sampai 50 izin," ujarnya.

Kemudian salah satu kebijakan terbaru yang dibuat adalah Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Dalam peraturan tersebut diatur perusahaan tambang yang sudah berjalan tidak boleh lagi menjual bahan mentah ke luar negeri," ujar dia.
 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Airlangga Hartarto ( Dok Menperin )

Rabu, 22 November 2017 - 20:07 WIB

Pemerintah Akan Cetak 1 Juta Tenaga Kerja Terampil Hingga 2019

Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019.

Kayu di Hutan

Rabu, 22 November 2017 - 19:28 WIB

Pemerintah Wacanakan Buka Keran Ekspor Kayu Bulat

Setelah dilarang selama 16 tahun. pemerintah mempertimbangkan untuk membuka kran ekspor kayu bulat atau log. Alasannya, untuk mengangkat harga komoditas itu yang jatuh di pasar lokal.

Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) (Foto Ist)

Rabu, 22 November 2017 - 18:27 WIB

Aptrindo: Sudah Saatnya Angkutan Barang Masuk Sistem Digital

Era industrialisasi digital mengharuskan semua sektor industri mengimplementasikan sistem digitalisasi guna meningkatkan daya saing industri, tak terkecuali industri angkutan barang.

PT Totalindo Eka Persada Tbk

Rabu, 22 November 2017 - 17:50 WIB

Totalindo Eka Persada Akan Garap Proyek TOD Senilai Rp3 Triliun

PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) menandatangani perjanjian pembangunan proyek kawasan terpadu (TOD) dengan BUMD DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya senilai Rp3 triliun.

PT Asia Pacific Fiber Tbk (ist)

Rabu, 22 November 2017 - 17:38 WIB

Dongkrak Penjualan, Asia Pacific Fiber Genjot Produksi Serat Antiapi

Guna meningkatkan angka penjualan, produsen tekstil PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) menggenjot produksi serat antiapi. Langkah tersebut dilakukan lantaran permintaan domestik terhadap serat…