Hipmi: Dirut PLN Gagal Bangun Sinergitas dengan Swasta Lokal

Oleh : Herry Barus | Selasa, 03 Oktober 2017 - 12:10 WIB

Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia
Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia

INDUSTRY.co.id - Jakarta- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) perlu meningkatkan sinergi dengan pihak swasta lokal dalam rangka memenuhi target 35.000 megawatt (MW) yang telah dibebankan kepada perseroan tersebut.

"Dirut PLN gagal membangun sinergitas dengan swasta lokal," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia dalam rilis, Selasa (3/10/2017)

Menurut dia, pihaknya sejalan dengan surat Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini yang mencemaskan kondisi utang PLN.

Bahlil berpendapat, tingginya beban utang PLN akibat perusahaan itu dinilai berambisi mendominasi dan membangun sendiri pembangkit listrik di program 35.000 MW.

PLN, lanjutnya, dinilai tidak terlalu peduli bermitra dengan pihak swasta, apalagi swasta lokal, meski telah berkali-kali ditegur.

"Indikasi rapuhnya keuangan PLN ini disebabkan keserakahannya sendiri. Dia mau bangun sendiri. Swasta diabaikan," katanya.

Bahlil menegaskan, bila berbagi beban investasi dengan pihak swasta, PLN tidak akan bermasalah dengan utang seperti saat ini.

Ia mencontohkan, PLN terus memperbesar utang antara lain dengan membeli sejumlah "mobile power plant" (MPP) dari Turki serta membangun sendiri sejumlah pembangkit.

"PLN juga membangun sendiri pembangkit-pembangkit berkapasitas kecil di bawah 100 MW yang sebenarnya dapat diserahkan kepada swasta lokal di berbagai daerah, agar keuangannya tetap aman," papar Bahlil.

Selain itu, ujar dia, dampak dari monopoli PLN atas investasi pembangkit listrik, target pemerintah 35.000 MW terancam tidak tercapai sehingga Menteri ESDM kemudian memperpanjang hingga 2025.

Sebagaimana diwartakan, tersebarnya salinan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait pengelolaan risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi keuangan PT PLN, sempat ramai dibicarakan sebagian kalangan masyarakat.

Pasalnya, salah satu hal yang disorot Menkeu dalam hal itu adalah kinerja keuangan PLN yang terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.

Oleh karena itu, PLN diharapkan mampu melakukan efisiensi dalam biaya operasi, terutama energi primer, untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar, dan adanya regulasi dari instansi terkait yang dapat mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, seiring dengan ketiadaan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Penyesuaian itu dinilai diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

1.500 Peserta Antusias Ikuti BCA Super League Triathlon 2019 (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 21:00 WIB

1.500 Peserta Antusias Ikuti BCA Super League Triathlon 2019

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung penuh gelaran Super League Triathlon 2019, ajang unjuk kebugaran melalui olahraga multicabang yang digelar di Pulau Dewata, Bali, pada 23 – 24 Maret…

Presiden Jokowi disaksikan sejumlah pembalap mencoba salah satu motor balap, di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (11/3) sore. (Foto: Agung/Humas)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 20:00 WIB

Jelang GP 2021, Presiden Jokowi Tingkatkan Pembangunan Jalan-Runway Bandara

Balapan MotoGP akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2021. Jelang ajang kejuaraan dunia balap motor itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ada tiga…

Askrindo Peduli

Sabtu, 23 Maret 2019 - 19:22 WIB

Askrindo Peduli Lingkungan Bersama Kelurahan Kwitang

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT BUMN Bersama, dan HUT PT Askrindo (Persero) yang ke-48 dilaksanakan kegiatan peduli lingkungan bersama di wilayah Kelurahan Kwitang.

kiri-Kanan) Ketua Forwarker–PWKI Edi Hardum, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia(Padma) Indonesia Gabriel Goa dan Pengamat Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Timboel Siregar.

Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:32 WIB

Kartu Prakerja, Jurus Jokowi Selamatkan Pengangguran

Ciloto- Program calon Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengenai kartu prakerja yang akan diluncurkan jika terpilih kembali menjadi Presiden di pemilihan Presiden 17 April 2019, patut didukung…

IKIMURA GROUP (Industry/foto: Herlambang)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 18:20 WIB

Gemilang di Tahun Lalu, PT Ikimura Group Bidik Pertumbuhan Bisnis Hingga 30 Persen di Tahun 2019

Imbas meningkatnya permintaan akan produk komponen otomotif juga dirasakan oleh salah satu perusahaan anak bangsa, PT Ikimura Group yang saat ini mendistribusikan dan memproduksi mettal cutting…