Bumigas Ingin Rebut PLTP Dieng dan Patuha

Oleh : Irvan AF | Senin, 26 Desember 2016 - 18:38 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

INDUSTRY.co.id, Jakarta - PT Bumigas Energi menyatakan berkomitmen kuat untuk dapat kembali mengerjakan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Dieng Jawa Tengah sebesar 2x60 MegaWatt (MW) dan di Patuha Jawa Barat sebesar 3x60 MW.

"Kami berkomitmen kuat untuk dapat kembali mengerjakan PLTP Dieng di Jawa Tengah dan di Patuha Jawa Barat," ujar Direktur Utama PT Bumigas Energi David Randing kepada wartawan di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Menurut dia, komitmen tersebut didasarkan pada Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development No. KTR 001/GDE/II/2005 tanggal 1 Februari 2005 antara PT. Geo Dipa Energi dan PT. Bumigas Energi.

Bahkan, sejak tahun 2003 Bumigas Energi sudah berkomitmen untuk mengerjakan PLTP Dieng-Patuha di bidang energi terbarukan yang mempunyai visi dan misi jelas, serta menjadi pioner perusahaan swasta di bidang energi terbarukan.

Namun, kata David, yang membuat permasalahan awal adalah PT Geo Dipa Energi karena telah melanggar isi kontrak perjanjian PLTP Dieng-Patuha. Sebab tidak mempunyai ijin WKP dan IUP, serta melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Yang dalam kontrak tersebut dinyatakan secara jelas bahwa IUP atas nama Geo Dipa Energi, namun faktanya tidak sesuai dengan isi kontra.

"Bagaimana kami sebagai investor dan bukan hanya sebagai kontraktor diminta untuk membangun PLTP Dieng-Patuha tanpa ijin WKP dan IUP. Karena proyek PLTP ini tidak didanai oleh anggaran pemerintah, tetapi murni pembiayaan dari PT Bumigas Energi dan mitra kerja kami. Silahkan tanya kepada penegak hukum apakah hal ini diperbolehkan. Lalu sekarang kami malah dianggap wanprestasi dan dijadikan kambing hitam. Hal ini perlu dipertanyakan, sebelum hal ini masuk di sidang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)," terang David.

Selain itu, tambah dia, permasalahan tersebut sudah berlangsung lama lebih dari 11 tahun. Artinya, terbengkalainya pengerjaan PLTP Dieng dan Patuha itu, pasti menimbulkan kerugian besar bagi negara dan juga bagi PT. Bumigas Energi, baik secara materiil maupun imateriil.

"Kita semua sebagai warga negara yang baik harus mematuhi semua keputusan-keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jangan melakukan kebohongan-kebohongan lagi apalagi melakukan pembodohan dan penyesatan publik karena BUMN dan perusahaan swasta mempunyai hak hukum yang sama," papar David.

Sebelumnya, BGE meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas praktik korupsi yang dilakukan oleh PT. Geo Dipa Energi (Persero) dalam proyek PLTP Dieng-Patuha, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development.

Tindakan-tindakan PT. Geo Dipa Energi tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara, BGE, dan juga telah menghambat program pemerintah dalam pemenuhan pasokan listrik nasional dan akibatnya akan sangat merugikan bangsa Indonesia. (iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jababeka dok

Sabtu, 23 Juni 2018 - 20:57 WIB

Setelah Morotai dan Tanjung Lesung, Jababeka Incar KEK di Bangka Belitung

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (kode saham KIJA) memberi sinyal hendak mengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) di Provinsi Bangka Belitung.

Penyanyi Ed Sheeran. (Foto: NME)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 19:30 WIB

Ed Sheeran Akui Tak Gunakan Layanan Streaming Musik

Ed Sheeran rupanya tidak pernah menggunakan jasa layanan streaming musik untuk mempromosikan lagu-lagunya. Seperti yang diketahui, Shape of You milik Ed Sheeran menjadi salah satu lagu yang…

Kementerian Perindustrian. (Fofo: kemenperin.go.id)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 18:52 WIB

Kemenperin Tengah Godok Insentif Penerapan Industri Hijau

Kementerian Perindustrian mewacanakan insentif fiskal dan nonfiskal sebagai upaya untuk menerapkan industri hijau yang bersifat wajib.

Ribuan UMKM memadati acara sosialisasi PPh Final UMKM 0,5% yang dilakukan Presiden Jokowi di Sanur, Bali, Sabtu (23/6). (Dok: Kemenkop)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 18:44 WIB

UMKM Bali Antusias Sambut Penurunan PPh Final 0,5 Persen

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi Bali menyambut baik kebijakan pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% mulai 1 Juli 2018…

Aktris Scarlett Johansson, menjadi Black Widow. (Foto: Independent)

Sabtu, 23 Juni 2018 - 17:35 WIB

Marvel Kantongi Tiga Sutradara Wanita untuk Garap Black Widow

Marvel Studios semakin menseleksi daftar sutradara wanita untuk menggarap proyek film Black Widow. Marvel sendiri sudah mengantongi tiga nama kandidat, yakni Cate Shortland, Amme Asante dan…